KSP: Pemerintah Evaluasi Hambatan Penyaluran KIP di Kepulauan Aru

DEPUTI II Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Abetnego Tarigan mengatakan pemerintah akan terus berbenah dalam mengatasi kendala penyaluran biaya bantuan pendidikan khususnya di daerah-daerah Terdepan, Terpencil dan Tertinggal (3T). Pada Jumat (12/5), tenaga ahli KSP bersama dengan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbud Ristek mengunjungi Kepulauan Aru, di Provinsi Maluku untuk mengevaluasi program Indonesia Pintar (PIP) dan Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah di wilayah pesisir dan kepulauan perlu dievaluasi.

Berdasarkan laporan Dinas Pendidikan Kabupaten Kepulauan Aru, wilayah kepulauan di Maluku sudah mendapatkan bantuan PIP sejak 2020. Namun, pada 2022, ada sekitar Rp800 juta bantuan PIP tidak tersalurkan karena kendala administrasi dan logistik. Para peserta didik penerima dikabarkan membutuhkan waktu 3 hari berlayar menuju pusat kota kabupaten untuk mencairkan dana bantuan pendidikan pemerintah tersebut.

"Satu hingga dua dekade lalu, bantuan berupa beasiswa sulit didapatkan. Biasanya hanya didapat dari keluarga dan kerabat. Namun, saat ini akses beasiswa mudah dan anggaran yang tersedia lebih dari cukup," ujar Abetnego.

Baca juga: Pemerintah Berencana Mendirikan Perguruan Tinggi di Kepulauan Aru

Pemerintah, ujarnya, punya skema pembiayaan pendidikan sampai jenjang dari tingkat dasar sampai dengan pascasarjana doktoral. Pelajar dapat memanfaatkannya untum bersekolah di pendidikan tinggi.

Dalam program KIP Kuliah, pemerintah pusat telah menganggarkan Rp11,7 triliun bagi 800 mahasiswa dari keluarga miskin dan rentan yang berprestasi di seluruh Indonesia. Sayangnya, pelaksanaan program KIP Kuliah di Kepulauan Aru masih terbentur penyerapan yang kurang optimal. Karena itu, menurut Abetnego, perlu dilakukan penguatan pemahaman masyarakat melalui kegiatan sosialisasi tentang tujuan dan ketentuan KIP Kuliah.

Baca juga: KSP: Kenaikan Tarif Masuk Taman Nasional Komodo Harus Dicabut sebelum KTT ASEAN

"Evaluasi dari pemerintah pusat ini dilakukan untuk menyerap aspirasi dari masyarakat penerima manfaat sekaligus untuk mengoptimalkan serapan bantuan biaya bagi para peserta didik untuk bisa bersekolah," imbuhnya.

Penerima KIP Kuliah, ujarnya, diharapkan dapat meningkatkan taraf ekonomi keluarga. Ia menambahkan bahwa KIP Kuliah bukan bantuan yang semata-mata diberikan untuk mahasiswa kurang mampu. Tetapi mendorong para siswa berprestasi dan meraih nilai Indeks Prestasi (IP) baik.

"Bonus demografi hanya terjadi dalam periode ini sehingga harus kita manfaatkan untuk membuat lompatan menuju negara maju. Oleh karenanya, pemerintah pusat dan pemda akan terus mengevaluasi pelaksanaan program untuk mencegah kendala-kendala di lapangan,” imbuh Abetnego. (Z-3)