Headline
Presiden Trump telah bernegosiasi dengan Presiden Prabowo.
Presiden Trump telah bernegosiasi dengan Presiden Prabowo.
Warga bahu-membahu mengubah kotoran ternak menjadi sumber pendapatan
KEPALA Perpustakaan Nasional (Perpusnas) RI Muhammad Syarif Bando menyebutkan Indonesia masih kekurangan pustakawan sebanyak 439.680 orang di semua jenis perpustakaan.
"Jumlah tersebut meliputi semua jenis perpustakaan di Indonesia, baik perpustakaan umum, khusus, sekolah negeri maupun swasta, dan perguruan tinggi," ujar Syarif dalam keterangannya di Jakarta, Rabu (5/4).
Syarif mengatakan kebutuhan ini harus dipenuhi untuk mengoptimalkan fungsi perpustakaan dalam meningkatkan literasi masyarakat.
Perpusnas, kata dia, telah mengeluarkan rekomendasi kebutuhan atau formasi jabatan fungsional pustakawan pada 2022 untuk 31 instansi
dengan jumlah kebutuhan seluruhnya untuk 4.344 pejabat fungsional pustakawan.
"Pelaksanaan inpassing pada periode 2017-2021 mendongkrak jumlah fungsional pustakawan di Indonesia," kata dia.
Kepala Perpusnas juga menyampaikan bahwa jumlah perpustakaan yang sudah terakreditasi predikat A, B, dan C sebanyak 9.363 perpustakaan dari 13.983 perpustakaan yang dinilai.
Baca juga: Universitas Riau Kembangkan Software Monalaga untuk Cegah Kebakaran Gambut
"Apabila perpustakaan terakreditasi dan pustakawan tersertifikasi, maka kepercayaan masyarakat meningkat, karena perpustakaan sesuai Standar Nasional Perpustakaan serta pustakawan kompeten dan profesional," kata dia.
Menanggapi kekurangan pustakawan, Wakil Ketua Komisi X DPR RI Agustina Wilujeng mengatakan Perpusnas perlu mengoptimalkan langkah strategis yang telah dilakukan, seperti regulasi yang memberikan kemudahan dalam rekrutmen jabatan fungsional pustakawan.
"Membuat peta jumlah lulusan bidang studi ilmu perpustakaan dengan daya serap lulusan pada kebutuhan pustakawan," katanya.
Hal senada juga dikemukakan oleh anggota Komisi X DPR RI Vanda Sarundajang, yang mengatakan bahwa sumber daya pustakawan saat ini
rata-rata berada di atas usia 50 tahun dan banyak yang akan memasuki masa pensiun.
"Sehingga kompetensi pustakawan perlu ditingkatkan melalui bimtek dan diklat agar pengelolaan perpustakaan bisa lebih meningkat," kata dia.
Terkait tenaga pengelola teknis perpustakaan, ia meminta adanya alokasi anggaran agar pengelola perpustakaan memiliki penghasilan yang lebih layak.
"Kita tahu bersama tenaga pengelola teknis perpustakaan merupakan tenaga sukarela dengan insentif yang sangat minim. Nah ini juga harus
diperhatikan supaya dapat dialokasikan anggaran sehingga mereka memperoleh penghasilan yang layak," pungkasnya. (Ant/I-2)
ADVOKAT yang tergabung dalam Tim Advokat Penegak Hukum Anti Premanisme (Tumpas) Appe Hutauruk menyebut pemerintah juga menggunakan jasa preman untuk membungkam kelompok kritis
KND sebagaimana mandat yang diberikan oleh Undang Undang nomor 8 tahun 2016 tentang penyandang disabilitas dan juga peraturan presiden nomor 68 tahun 2020 tentang Komisi Nasional Disabilitas.
UU Sisdiknas ini perlu disesuaikan dengan perkembangan zaman dan berbagai persoalan pendidikan yang ada saat ini.
Waskita membentuk Komite Manajemen Risiko, untuk menilai risiko dan kelayakan proyek, sebelum memutuskan untuk mengambil suatu proyek dan melakukan tender.
Pemaparan polisi lebih menonjolkan masalah tawuran dibandingkan kasus penembakan itu menjadikan keluarga korban semakin yakin adanya upaya rekayasa.
Rencana tersebut juga sesuai dengan tema pembangunan Batam tahun 2025 yang berfokus pada percepatan peningkatan investasi melalui pengembangan kawasan dan pembangunan infrastruktur.
Prolegnas yang ditetapkan untuk jangka menengah dan tahunan, hingga kumulatif terbuka
DPR telah menetapkan sejumlah pimpinan komisi. Hal ini diputuskan usai penetapan 13 komisi DPR periode 2024-2029 dalam Rapat Paripurna Kelima DPR
DPR RI telah menetapkan struktural alat kelengkapan dewan (AKD) dan keanggotaan di komisi.
Dalam rapat paripurna DPR tentang penetapan jumlah dan pimpinan komisi di Jakarta, hari ini, PKB mengirimkan dua calon ketua dan sembilan calon wakil ketua untuk memimpin komisi ke depan.
Ketua DPP PDIP sekaligus anggota DPR RI Said Abdullah menyebut PDIP mendapat empat jatah kursi ketua komisi di DPR RI.
Ketua Fraksi Partai Golkar Muhammad Sarmuji menyebut DPR telah menyetujui penambahan jumlah komisi menjadi 13 dari 11 komisi.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved