Headline
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
KEPALA Perpustakaan Nasional (Perpusnas) RI Muhammad Syarif Bando menyebutkan Indonesia masih kekurangan pustakawan sebanyak 439.680 orang di semua jenis perpustakaan.
"Jumlah tersebut meliputi semua jenis perpustakaan di Indonesia, baik perpustakaan umum, khusus, sekolah negeri maupun swasta, dan perguruan tinggi," ujar Syarif dalam keterangannya di Jakarta, Rabu (5/4).
Syarif mengatakan kebutuhan ini harus dipenuhi untuk mengoptimalkan fungsi perpustakaan dalam meningkatkan literasi masyarakat.
Perpusnas, kata dia, telah mengeluarkan rekomendasi kebutuhan atau formasi jabatan fungsional pustakawan pada 2022 untuk 31 instansi
dengan jumlah kebutuhan seluruhnya untuk 4.344 pejabat fungsional pustakawan.
"Pelaksanaan inpassing pada periode 2017-2021 mendongkrak jumlah fungsional pustakawan di Indonesia," kata dia.
Kepala Perpusnas juga menyampaikan bahwa jumlah perpustakaan yang sudah terakreditasi predikat A, B, dan C sebanyak 9.363 perpustakaan dari 13.983 perpustakaan yang dinilai.
Baca juga: Universitas Riau Kembangkan Software Monalaga untuk Cegah Kebakaran Gambut
"Apabila perpustakaan terakreditasi dan pustakawan tersertifikasi, maka kepercayaan masyarakat meningkat, karena perpustakaan sesuai Standar Nasional Perpustakaan serta pustakawan kompeten dan profesional," kata dia.
Menanggapi kekurangan pustakawan, Wakil Ketua Komisi X DPR RI Agustina Wilujeng mengatakan Perpusnas perlu mengoptimalkan langkah strategis yang telah dilakukan, seperti regulasi yang memberikan kemudahan dalam rekrutmen jabatan fungsional pustakawan.
"Membuat peta jumlah lulusan bidang studi ilmu perpustakaan dengan daya serap lulusan pada kebutuhan pustakawan," katanya.
Hal senada juga dikemukakan oleh anggota Komisi X DPR RI Vanda Sarundajang, yang mengatakan bahwa sumber daya pustakawan saat ini
rata-rata berada di atas usia 50 tahun dan banyak yang akan memasuki masa pensiun.
"Sehingga kompetensi pustakawan perlu ditingkatkan melalui bimtek dan diklat agar pengelolaan perpustakaan bisa lebih meningkat," kata dia.
Terkait tenaga pengelola teknis perpustakaan, ia meminta adanya alokasi anggaran agar pengelola perpustakaan memiliki penghasilan yang lebih layak.
"Kita tahu bersama tenaga pengelola teknis perpustakaan merupakan tenaga sukarela dengan insentif yang sangat minim. Nah ini juga harus
diperhatikan supaya dapat dialokasikan anggaran sehingga mereka memperoleh penghasilan yang layak," pungkasnya. (Ant/I-2)
Ketua KPU Mochammad Afifuddin yakin Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI tidak akan mengutak-atik draft PKPU Pilkada 2024
DPR RI mengesahkan revisi Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Pilkada 2024 yang mengikuti Putusan Mahkamah Konstitusi (MK), Minggu (25/8).
DPRD Kota Bogor menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) terkait Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) inisiatif tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Lanjut Usia.
RDP Komisi VII DPR dengan BRIN dihentikan karena absennya eks Kepala LBM Eijkman Amin Soebandrio.
Baleg) DPR RI menggelar Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia (IAKMI) dan Majelis Kolegium Kedokteran Indonesia.
Kunjungan kerja untuk mengecek persiapan dan kesiapan pelaksanaan atau penyelenggaraan Pemilu 2024.
Upaya ini berpotensi mewujudkan terciptanya iklim sepak bola di Indonesia yang baik sekaligus bersih dari para mafia sepak bola.
Usulan-usulan tersebut juga telah dibahas juga secara khusus oleh komite yang dibentuk dan didiskusikan pada Rapat Kerja Nasional Peradi Bali pada 10-12 Juni lalu.
Sejauh ini ada 538 WNI di Sudan yang dievakuasi dari Khartoum, ibukota Sudan, dan akan diberangkatkan ke Jeddah.
Dalam sejarah rekrutmen ASN, hal itu belum pernah terjadi.
Pemda perlu benar-benar mengkaji risiko pembukaan sekolah dengan melihat data penyebaran covid-19 dan tingkat dukungan sistem kesehatan publik serta memastikan protokol kesehatan.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved