Pembangunan Modal Manusia Jadi Tantangan Fundamental Indonesia

PENDIRI Inadata, sebuah institusi konsultan, penasihat, dan penelitian di bidang isu-isu strategis Indonesia, Elwin Tobing, mengatakan bahwa salah satu tantangan bangsa Indonesia selama 25 tahun ke depan ialah pembangunan modal manusia di tengah dinamika perkembangan teknologi yang sedemikian pesat.

Hal itu menjadi tantangan utama di tengah situasi minimnya keterampilan modal manusia Indonesia saat ini. Elwin Tobing menyampaikannya dalam acara Indonesia Future Forum (IFF) yang digagas Inadata dengan tema 'Agenda, Kepemimpinan, dan Partnership dalam Menjawab Tantangan Fundamental Indonesia 25 Tahun ke Depan, Khususnya di Bidang Pembangunan Modal Manusia' di Jakarta, Rabu (15/3).

"Salah satu problem kita dalam menghadapi tantangan masa depan adalah minimnya pusat quality education," ujar Elwin.

Ia mencontohkan rasio pendidikan Indonesia dengan negara maju seperti Amerika Serikat (AS). Untuk satu perguruan tinggi negeri (PTN) di Indonesia menampung sampai 3,2 juta penduduk di Indonesia, sedangkan di AS, satu PTN untuk 204 ribu orang. Kemudian, satu perguruan tinggi swasta (PTS) di Indonesia mengakomodasi 90 ribu penduduk, sedangkan di AS satu PTS untuk 89 ribu orang.

Menurut Elwin, masa depan Indonesia sangat ditentukan pemahaman manusia Indonesia terhadap dinamika sekarang. Selain itu, erat kaitannya dengan bagaimana merekonstruksi fondasi dan pengembangan Indonesia ke masa depan, baik dalam tataran gagasan dan realisasi tindakan juga menentukan masa depan bangsa.

"Salah satu yang diterapkan negara maju sejak ratusan tahun lalu adalah membangun modal manusia mereka secara sungguh-sungguh, tepat dan benar. Melalui pendidikan, pelatihan, dan infrastruktur pendidikan," katanya.

Elwin mengatakan, pengembangan modal manusia sangat ditentukan oleh konstruksi pendidikan. Dalam hal ini, dia menekankan pentingnya desentralisasi pendidikan.

Baca juga: Peringati Hari Down Syndrome, Saatnya Hadirkan Pendidikan Inklusif, Adil dan Merata

"Artinya, pengelolaan pendidikan juga bisa didelegasikan ke daerah di bawah pusat. Memang tidak seluruhnya, tapi mulai pendidikan tingkat dua, politeknik atau akademi itu ditangani provinsi. Kalau ada pendelegasian wewenang itu, maka percepatan pembangunan manusia bisa dilakukan," katanya.

"Termasuk memberikan pajak penghasilan 3% itu diserahkan ke provinsi untuk meningkatkan pendidikan. Ini model-model yang diterapkan di negara maju. Kita tidak bisa mengejar kekurangan ini dengan cara-cara biasa. Ya ada percepatan di sana sini, tapi itu tidak menjawab hambatan struktural yang ada," ungkap dia.

Dalam kesempatan sama, Wali Kota Samarinda Andi Harun, yang menjadi salah satu narasumber, mengatakan, kekayaan di dunia ini hanya dikuasai segelintir orang. Hal ini disebabkan adanya oligarki yang menguasai perekonomian dunia. Gambaran serupa juga terjadi di Indonesia.H

Hal ini, menurut Andi, bisa menghambat kemajuan aset terpenting bagi bangsa ini dalam menjawab tantangan masa depan, yakni modal manusia "Sehingga, redistribusi kekayaan nasional ini adalah hal penting, agar kualitas kesejahteraan warga bisa merata, sehingga mampu menjawab tantangan masa depan," ujarnya.

Pembicara lain, Direktur Sekolah Kajian Stratejik dan Global (SKSG) Universitas Indonesia (UI) Athor Subroto mengatakan bahwa bangsa Indonesia dibelit berbagai persoalan yang kemungkinan belum terselesaikan, bahkan terulang di masa depan.

Ia menyebut persoalan perpajakan yang akhir-akhir ini ramai diperbincangkan menjadi salah satu persoalan yang berpotensi terulang di masa depan. Demikian juga dengan persoalan pelayanan kesehatan yang sempat disinggung Presiden Joko Widodo (Jokowi) baru-baru ini.

Athor mengatakan, ketika banyak warga Indonesia berobat ke luar negeri, maka muncul pertanyaan tentang apa sebenarnya yang sudah kita bangun. "Maka, tantangan fundamental Indonesia adalah mewujudkan pembangunan manusia berkualitas, perkuat budaya literasi agar knowledge dalam menghadapi zaman terbangun dengan kokoh," pungkasnya. (I-2)