Headline
Ketegangan antara bupati dan rakyat jangan berlarut-larut.
Ketegangan antara bupati dan rakyat jangan berlarut-larut.
PEMERINTAH menjadikan penimbangan bulanan anak sebagai upaya penurunan stunting. Ikhtiar itu menjadi gerakan nasional dan melibatkan 300 ribu pos pelayanan terpadu (Posyandu) di Indonesia.
"Sebelumnya diukur lima tahun sekali harus diubah menjadi satu bulan sekali," kata Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin dalam keterangan tertulis, Rabu (1/3).
Budi mengatakan penanganan stunting menjadi prioritas utama bagi Kemenkes. Salah satu evaluasinya, yakni merutinkan penimbangan bulanan anak.
"Jumlah balita yang ditimbang sekitar 14 juta dan harapannya stunting dapat dicegah sedini mungkin dan diintervensi," papar mantan Wakil Menteri BUMN itu.
Baca juga: Penimbangan Bulanan yang Terintegrasi Bisa Percepat Penurunan Stunting
Budi menyebut penimbangan stunting bakal mencakup pengukuran lingkar kepala, berat, dan tinggi badan bayi, dan pemberian imunisasi. Kemudian pemeriksaan kehamilan pada ibu hamil serta pemberian makanan tambahan.
"Termasuk pemberian vitamin A bagi balita dan penyuluhan kesehatan oleh para kader posyandu," jelas dia.
Kemenkes, kata Budi, menggandeng berbagai pemangku kepentingan, mulai dari Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK), Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), hingga Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN).
"Terkait penanganan stunting, kami bertanggung jawab di intervensi spesifik sebesar 30%. Sisanya, 70% intervensi sensitif di bawah koordinasi BKKBN," tegas Budi. (OL-1)
PEMERINTAH memastikan tunjangan khusus bagi dokter spesialis, utamanya yang bertugas di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) segera direalisasikan.
WAKIL Menteri Kesehatan, Dante Saksono Harbuwono, mengungkapkan bahwa Indonesia saat ini menempati posisi kedua di dunia dalam jumlah kasus Tuberkulosis (Tb), setelah India.
UNTUK mendukung dokter yang mengabdi di wilayah-wilayah dengan akses terbatas pemerintah memberikan tunjangan khusus bagoi dokter-dokter spesialis hingga subspesialis.
KEMENTERIAN Kesehatan (Kemenkes) RI merilis data terbaru mengenai tren kasus dan kematian akibat Demam Berdarah Dengue (DBD) di Indonesia sepanjang tahun 2025.
Penerapan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024 yang mengatur aspek strategis Industri Hasil Tembakau (IHT) menuai penolakan keras dari kalangan pekerja.
Di Indonesia, Survei Kesehatan 2023 mencatat sekitar 6,7 juta penduduk terinfeksi hepatitis B dan 2,5 juta terinfeksi hepatitis C.
Kementerian Kesehatan Republik Indonesia melontarkan kecaman keras atas insiden kekerasan yang menimpa dr. Syahpri Putra Wangsa, Sp.PD, di RSUD Sekayu
Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin mengecam tindakan kekerasan yang dilakukan oleh keluarga pasien terhadap seorang dokter spesialis di RSUD Sekayu, Syahri Putra Wangsa.
PEMERINTAH mendorong percepatan pembangunan layanan kesehatan yang merata di seluruh wilayah Indonesia seperti Cek Kesehatan Gratis (CKG)
MENTERI Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin, mengatakan bahwa saat ini terdapat gap dokter spesialis sebesar 70 ribu orang selama 10 tahun ke depan.
Sebelumnya, 372 guru besar Fakultas Kedokteran dari 23 universitas di Indonesia mendeklarasikan ketidakpercayaannya kepada Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, pekan lalu.
MENTERI Kesehatan RI Budi Gunadi Sadikin mengungkapkan fakta mengejutkan. Di Indonesia, katanya, dua orang meninggal karena tuberkulosis (Tb) setiap lima menit.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved