Headline
Gara-gara Yaqut, Noel ikut ajukan jadi tahanan rumah.
Gara-gara Yaqut, Noel ikut ajukan jadi tahanan rumah.
Kumpulan Berita DPR RI
PEMBANGUNAN sektor sumber daya manusia (SDM) nasional harus diikuti dengan peningkatan pemahaman dan pengamalan budi pekerti setiap anak bangsa dalam keseharian.
"Berbagai upaya untuk mencetak anak bangsa yang berdaya saing dan berbudi pekerti yang baik harus mampu direalisasikan dalam proses pembangunan SDM nasional," kata Wakil Ketua MPR Lestari Moerdijat dalam keterangan tertulisnya, Selasa (28/2).
Kementerian Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) menempatkan pembangunan SDM menjadi salah satu program prioritas pada tahun ini. Tiga isu utama dalam program tersebut, yakni penurunan angka kemiskinan, penurunan prevalensi stunting, dan revitalisasi vokasi.
Menurut Lestari, ketiga isu utama program pembangunan SDM nasional itu harus benar-benar bisa direalisasikan lewat kerja sama semua pihak. Apalagi, ujar Rerie sapaan akrab Lestari, berdasarkan catatan Badan Pusat Statistik (BPS) tingkat kemiskinan September 2022 tercatat sebesar 9,57% atau sebanyak 26,36 juta orang berada di bawah garis kemiskinan. Tingkat kemiskinan ini naik tipis dari Maret 2022 (9,54%) tetapi lebih rendah jika dibandingkan dengan tingkat kemiskinan pada September 2021 (9,71%).
Data BPS juga menyebutkan penyumbang terbesar tingkat pengangguran terbuka dari sektor pendidikan sepanjang 2019-2021 ialah lulusan SMK dan diploma (vokasi). Lulusan dari jenjang SMK menjadi penyumbang pengangguran terbuka terbanyak dengan kisaran 10%-14%, lalu diploma di kisaran 6%-8%, universitas 6%-7%, jenjang SMP ke bawah berkisar 2%-6%.
Selain itu berdasarkan laporan Studi Status Gizi Indonesia (SSGI) Kementerian Kesehatan, angka stunting anak balita nasional mencapai 24,4% pada 2021 dan pemerintah memasang target prevalensi stunting nasional menjadi 14% pada 2024. Rerie yang juga anggota Komisi X DPR dari Dapil II Jawa Tengah itu berpendapat tantangan yang dihadapi dalam proses pembangunan SDM nasional itu harus menjadi perhatian semua pihak, karena di era yang sarat perubahan di masa datang negeri ini membutuhkan generasi penerus yang tangguh dan berdaya saing tinggi.
Anggota Majelis Tinggi Partai NasDem itu mendorong agar upaya pembangunan SDM nasional itu juga mengedepankan pendidikan budi pekerti bagi setiap anak bangsa. Dengan demikian, tegas Rerie, pembangunan SDM nasional tidak hanya mampu mencetak anak bangsa yang tangguh dan berdaya saing, tetapi juga memiliki akhlak mulia dengan mengenal, menyadari, dan menghayati pentingnya nilai-nilai moral yang baik. (OL-14)
Industri startup Indonesia yang semakin kompetitif tidak selalu memberikan ruang bertahan bagi perusahaan teknologi finansial.
Upaya membangun sumber daya manusia (SDM) nasional yang berdaya saing tak akan pernah tuntas selama akses pendidikan anak usia dini (PAUD) masih timpang.
Kepala BSKDN Kemendagri Yusharto Huntoyungo menekankan pentingnya membangun learning organization bagi ASN sebagai fondasi penguatan kinerja dan daya adaptasi organisasi.
Penguatan budaya kerja melalui program New Working Culture dan pembentukan Komite Transformasi Bisnis sebagai kunci agar semua proses organisasi berjalan adaptif.
LSP Quantum HRM Internasional dan Global Communication Network Indonesia (GCNI) resmi menjalin kerja sama strategis dalam penyelenggaraan pelatihan dan sertifikasi kompetensi.
ASN di Jatim diajak membangun kebijakan yang cerdas dan berdampak melalui penguatan sumber daya manusia (SDM) berkualitas serta pemanfaatan teknologi digital.
Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat, menekankan opsi pembelajaran daring untuk penghematan BBM harus dipersiapkan matang, termasuk kesiapan SDM.
POSKO Mudik Dewan Pimpinan Wilayah Partai NasDem Jawa Tengah (Jateng) layani pemudik tetap bugar menuju kampung halaman di momen libur Lebaran 2026.
Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat menegaskan kebinekaan harus menjadi kekuatan bangsa di tengah momentum perayaan Nyepi dan Idul Fitri.
Tradisi mudik Lebaran harus mampu dimanfaatkan untuk melestarikan nilai-nilai persatuan dan toleransi di tengah masyarakat.
WAKIL Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat mendorong pengakuan negara terhadap eksistensi masyarakat adat dengan segera mengesahkan RUU Masyarakat Hukum Adat (RUU MHA).
RUU PPRT resmi jadi inisiatif DPR RI pada 12 Maret 2026. Lestari Moerdijat tegaskan pentingnya UU PPRT untuk perlindungan pekerja dan kepastian hubungan kerja.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved