Headline
. AS kembali memundurkan waktu pemberlakuan tarif resiprokal menjadi 1 Agustus.
. AS kembali memundurkan waktu pemberlakuan tarif resiprokal menjadi 1 Agustus.
Penurunan permukaan tanah di Jakarta terus menjadi ancaman serius.
PEMBANGUNAN sektor sumber daya manusia (SDM) nasional harus diikuti dengan peningkatan pemahaman dan pengamalan budi pekerti setiap anak bangsa dalam keseharian.
"Berbagai upaya untuk mencetak anak bangsa yang berdaya saing dan berbudi pekerti yang baik harus mampu direalisasikan dalam proses pembangunan SDM nasional," kata Wakil Ketua MPR Lestari Moerdijat dalam keterangan tertulisnya, Selasa (28/2).
Kementerian Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) menempatkan pembangunan SDM menjadi salah satu program prioritas pada tahun ini. Tiga isu utama dalam program tersebut, yakni penurunan angka kemiskinan, penurunan prevalensi stunting, dan revitalisasi vokasi.
Menurut Lestari, ketiga isu utama program pembangunan SDM nasional itu harus benar-benar bisa direalisasikan lewat kerja sama semua pihak. Apalagi, ujar Rerie sapaan akrab Lestari, berdasarkan catatan Badan Pusat Statistik (BPS) tingkat kemiskinan September 2022 tercatat sebesar 9,57% atau sebanyak 26,36 juta orang berada di bawah garis kemiskinan. Tingkat kemiskinan ini naik tipis dari Maret 2022 (9,54%) tetapi lebih rendah jika dibandingkan dengan tingkat kemiskinan pada September 2021 (9,71%).
Data BPS juga menyebutkan penyumbang terbesar tingkat pengangguran terbuka dari sektor pendidikan sepanjang 2019-2021 ialah lulusan SMK dan diploma (vokasi). Lulusan dari jenjang SMK menjadi penyumbang pengangguran terbuka terbanyak dengan kisaran 10%-14%, lalu diploma di kisaran 6%-8%, universitas 6%-7%, jenjang SMP ke bawah berkisar 2%-6%.
Selain itu berdasarkan laporan Studi Status Gizi Indonesia (SSGI) Kementerian Kesehatan, angka stunting anak balita nasional mencapai 24,4% pada 2021 dan pemerintah memasang target prevalensi stunting nasional menjadi 14% pada 2024. Rerie yang juga anggota Komisi X DPR dari Dapil II Jawa Tengah itu berpendapat tantangan yang dihadapi dalam proses pembangunan SDM nasional itu harus menjadi perhatian semua pihak, karena di era yang sarat perubahan di masa datang negeri ini membutuhkan generasi penerus yang tangguh dan berdaya saing tinggi.
Anggota Majelis Tinggi Partai NasDem itu mendorong agar upaya pembangunan SDM nasional itu juga mengedepankan pendidikan budi pekerti bagi setiap anak bangsa. Dengan demikian, tegas Rerie, pembangunan SDM nasional tidak hanya mampu mencetak anak bangsa yang tangguh dan berdaya saing, tetapi juga memiliki akhlak mulia dengan mengenal, menyadari, dan menghayati pentingnya nilai-nilai moral yang baik. (OL-14)
Penilaian dilakukan dengan mempertimbangkan hasil survei pada karyawan terpilih serta presentasi direksi.
Program Sinergi Mengajar terbukti mampu menjawab isu-isu ketenagakerjaan yang sebelumnya cukup dominan di area tersebut.
Kesiapan SDM menjadi pilar utama dalam menjaga daya saing industri manufaktur Indonesia khususnya di tengah dinamika global yang tak menentu.
Perkembangan ekonomi digital nasional, khususnya di sektor jasa keuangan, perlu diimbangi dengan peningkatan pengetahuan dan kemampuan talenta-talenta digital yang terlibat di dalamnya.
LPP PHI dan STIAMI menjalin kerja sama pengembangan pendidikan. Hal ini mengingat tingginya kebutuhan sumber daya manusia (SDM) yang andal dan profesional di sektor perhotelan dan wisata.
KAMPUS berperan penting dalam mencetak lulusan yang berdaya saing. Karena itu, kemampuan berwirausaha dan profesionalisme harus ditanamkan pada mahasiswa sejak awal jenjang kuliah.
PENGUATAN langkah koordinasi dan sinergi antarpara pemangku kepentingan di tingkat pusat dan daerah serta masyarakat harus mampu melahirkan gerakan antikekerasan.
WAKIL Ketua MPR RI Lestari Moerdijat mengatakan, upaya pencegahan kasus kekerasan pada anak dan perempuan harus dilakukan oleh semua pihak secara bersama-sama.
Upaya untuk mewujudkan peningkatan kualitas anak, perempuan, dan remaja masih banyak menghadapi tantangan.
Perlu penguatan kualitas guru dengan mekanisme yang transparan, sehingga mudah diakses.
WAKIL Ketua MPR RI Lestari Moerdijat mendorong dilakukannya upaya antisipatif dalam menyikapi dampak konflik global terhadap perekonomian nasional.
WAKIL Ketua MPR RI Lestari Moerdijat mendorong ketersediaan sistem pendidikan yang relevan dengan kebutuhan dunia kerja dan masyarakat.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved