Headline
Kemenu RI menaikkan status di KBRI Teheran menjadi siaga 1.
UNTUK mempercepat transformasi digital di lingkungan pemerintahan daerah menuju Indonesia #MakinCakapDigital, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) berkolabarosi dengan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kementerian Dalam Negeri menggelar Literasi Digital Sektor Pemerintahan untuk Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kalimantan Timur (Kaltim), 21-23 Februari 2023.
Hari pertama kegiatan diisi oleh beberapa narasumber nasional yang kredibel. Topik-topik yang diangkat dalam setiap batch mencakup empat pilar literasi digital, yaitu Budaya Digital, Etika Digital, Kecakapan Digital, dan Keamanan Digital. Kegiatan yang dilaksana secara hybrid ini diikuti oleh 50 ASN Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pemprov Kaltim yang hadir secara langsung di Hotel Mercure, Kota Samarinda. Tujuan kegiatan ini adalah meningkatkan kompetensi ASN di Kaltim dalam bidang teknologi digital.
Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur Sri Wahyuni saat membuka kegiatan menghimbau peserta untuk tetap menjaga perilakunya di dunia digital. "Ketika kita bermain di dunia digital jangan lupa pakaian kita adalah ASN. Kita tidak bisa menggunakan media digital sebagai media ekspresi personal ketika kita sedang menggunakan media pemerintah," ungkapnya dalam keterangan yang diterima, Rabu (22/2).
Direktur Pemberdayaan Informatika Kemenkominfo, Bonifasius Wahyu Pudjianto yang hadir secara daring menyampaikan bahwa netralitas ASN menjelang pemilihan umum tahun 2024 harus sangat diperhatikan. "Sudah ada aturan yang mengatur mengenai hal tersebut dengan konsekuensi yang sesuai apabila aturan tersebut dilanggar. "ASN tidak boleh mengkampanyekan ataupun mempromosikan di media sosial para peserta pemilihan umum yang akan dilakukan tahun depan," tegasnya.
Sedangkan Kepala BPSDM Kementerian Dalam Negeri, Sugeng Hariyono menjelaskan bahwa masyarakat khususnya ASN sedang menghadapi era perubahan VUCA atau Volatile (tidak stabil), Uncertainty (tidak pasti), Complexity (rumit), dan Ambiguity (ambigu). Namun, hal tersebut tidak boleh menjadi halangan bagi ASN untuk bekerja. "Mari kita konversi kondisi tersebut dari Volatile menjadi Vision, Uncertainty menjadi Understanding, Complexity menjadi Clarity, Ambiguity menjadi Agile.” jelasnya. (RO/OL-15)
Usulan itu tersebut sebelumnya telah dilayangkan Korpri kepada Presiden RI Prabowo Subianto, Ketua DPR RI Puan Maharani, dan Menteri PAN-RB Rini Widyantini.
Pramono menerapkan aturan penggunaan transportasi umum bagi ASN di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI sejak Rabu (30/4).
ASN dituntut untuk tidak hanya kompeten secara teknis, tetapi juga kuat moral, serta empati untuk melayani.
PEMERINTAH telah menerbitkan Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Permendikdasmen) Nomor 7 Tahun 2025 tentang Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah.
Pramono minta para kepala perangkat daerah untuk mendata siapa saja ASN di perangkat daerahnya yang sudah maupun yang belum memiliki APAR di rumah masing-masing.
Menurut Toha, sikap tegas Presiden Prabowo untuk menyingkirkan pejabat yang tidak mampu bekerja secara profesional.
Kegiatan bertema Socialization and Workshop of IT-Based Good Governance, Machine Learning, and Renewable Energy for Indonesian Migrant Workers, ini digelar selama tiga hari.
Antisipasi dampak negatif globalisasi: pelajari strategi jitu hadapi tantangan ekonomi, sosial, dan budaya. Siap menghadapi perubahan dunia? Klik di sini!
Globalisasi tak terhindarkan? Pelajari cara menangkal dampak negatifnya bagi ekonomi, sosial, & budaya. Tips ampuh untuk Indonesia & bisnismu!
Globalisasi tak terhindarkan, tapi dampak negatifnya bisa dicegah! Pelajari cara cerdas menghadapinya, lindungi budaya lokal, dan raih manfaatnya. Klik sekarang!
LITERASI digital menjadi aspek krusial dalam menghadapi era teknologi informasi yang terus berkembang.
Pemerintah perlu menentukan metode dan sasaran seperti apa yang ingin diambil dalam kebijakan terkait akses konten digital, terutama bagi anak-anak.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved