Headline
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Kumpulan Berita DPR RI
BADAB Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) menyelenggaraan rapat koordinasi Kick Off Pancasila dalam Tindakan Gerakan Semesta Berencana Mencegah Stunting, Kekerasan Seksual kepada Anak dan Perempuan, Kekerasan Rumah Tangga, dan Mengantisipasi Bencana di Kantor BPIP Jakarta, Jumat, (10/2).
Kepala BPIP Prof. Drs. K.H. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D menyambut baik dengan semangat gotong royong dan kolaborasi untuk menekan angka stunting di Indonesia.
"Saya menyambut baik dengan antusiasme Bapak Ibu semuanya dari setiap Kementerian dan Lembaga dalam mewujudkan misi kita," ujarnya saat membuka rapat.
Ia berharap niat bersama untuk menekan angka stunting ini dapat dilaksanakan dengan baik dan berdampak positif kepada masyarakat sesuai dengan arahan Presiden.
Baca juga: BPIP Dorong NU Cetak Generasi Pancasila yang Mahir Iptek
"Pada tahun 2021 turun menjadi 24% dari tahun 2014 yang awalnya 37% dan diperkirakan tahun 2022 menjadi 21%. Meski sudah turun drastis, Presiden tetap menargetkan penurunan stunting di tahun 2024 harus di bawah 14%," paparnya.
Wakil Kepala BPIP Dr. Drs. Karjono, S.H., M.Hum menyampaikan secara teknis pelaksanaan kegiatan tersebut dan dipastikan sudah siap diselenggarakan pada 16 Februari di jakarta.
Ia bahkan memastikan akan dihadiri oleh Presiden ke-5 Megawati Soekarnoputri sebagai Dewan Pengarah BPIP dan BRIN untuk menyampaikan keynote speech atau Pidato Kunci.
"Selain itu kita akan melibatkan sampai dengan 2.000 peserta dari berbagai Kementerian Lembaga dan lintas organisasi wanita".
Dalam pemaparannya Karjono juga menyampaikan dalam kegiatan tersebut akan disajikan makanan bayi Dibawah Dua Tahun atau disebut Baduta sebagai menu bergizi berbasis pangan lokal.
"Sesuai arahan Bu Mega kita juga akan menyajikan makanan-makanan tradisional di acara tersebut," ujarnya.
Di sisi lain, pihaknya juga akan memberdayakan perempuan-perempuan dalam penanganan dan pencegahan stunting dan orang tua asuh stunting.
"Kegiatan tersebut akan dilaksanakan secara luring dan daring dan juga dihadiri Menteri dan Lembaga yang terlibat serta Kepala Daerah yang berhasil menangani stunting di Daerahnya", ujarya.
Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) dr. Hasto Wardoyo, Sp.OG(K) dalam sambutannya secara daring menyampaikan upaya percepatan penurunan stunting sesuai dengan arahan Presiden perlu ada upaya gotong royong.
"Upaya percepatan penurunan dan pencegahan stunting tidak bisa dilakukan hanya oleh BKKBN tetapi perlu gotong royong semua pihak", ujarnya.
Ia menjelaskan tujuan kegiatan tersebut dalam upaya peningkatan pemahaman, komitmen dan peran aktif pemerintah, swasta, dan masyarakat lainnya.
Ia berharap kegiatan ini menjadi inspirasi bagi seluruh stakeholders baik Kementerian Lembaga, Organisasi masyarakat lainnya untuk menekan angka stunting.
Ia bahkan mengusulkan dalam program tersebut dibentuk orang tua asuh anak stunting.
"Setelah kick off ini, semoga ada aksi nyata untuk dilakukan kegiatan-kegiatan tindak lanjut di lapangan", harapnya.
Rapat Koordinasi tersebut juga hadir mendampingi Sekretaris Utama BPIP Dr. Adhianti, S.I.P., M.Si, Deputi Bidang Hubungan Antar Lembaga, Sosialisasi, Komunikasi dan Jaringan BPIP Ir. Prakoso, M.M,. Pejabat Tinggi Madya Pratama di lingkungan BPIP serta perwakilan dari Badan Riset dan Inovasi Nasional, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kementerian Sosial dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. (ER/OL-09).
Adanya pelanggaran dalam tata kelola pemerintahan negara yang baik serta praktik politik yang tidak demokratis karena mengabaikan suara rakyat.
Sebagai agenda pembangunan global, SDGs diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan manusia secara menyeluruh dan berkelanjutan melalui aksi-aksi terukur di lapangan.
SERANGAN Amerika Serikat (AS) terhadap Venezuela menandai kembalinya praktik unilateralisme secara terang-terangan dalam politik internasional. T
Tanpa Pancasila sebagai bingkai, demokrasi lokal hanya akan sibuk merayakan prosedur, tetapi gagal menghadirkan keadilan.
Jika Generasi Z Indonesia mengadopsi Pancasila sebagai filter etika AI, kita tak hanya selamat dari distopia teknologi, tapi juga membangun Nusantara digital yang berkeadilan.
BADAN Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) memperingati Hari Ibu Tahun 2025 melalui kegiatan lokakarya tematik bertema Perempuan Menyapa, Perempuan Berdaya, Menuju Indonesia Emas 2045
Reformasi kepolisian Indonesia harus diarahkan pada penguatan peran Polri sebagai aparatur negara yang ideologis, bukan sekadar administratif.
Cari tahu cita-cita & tujuan bangsa Indonesia! Temukan secara rinci di mana rumusan ideal tersebut termuat. Klik sekarang untuk wawasan lengkapnya! klik disini
Tindak pidana terhadap ideologi negara dalam KUHP Pasal 188–190 perlu diatur lebih lanjut, khususnya terkait tindak pidana terorisme.
Meski banyak negara komunis runtuh setelah Perang Dingin, lima negara masih mempertahankan ideologi ini dalam sistem pemerintahan mereka.
Diklat bagi Pengajar PIP ini merupakan jawaban terhadap tuntutan masyarakat untuk menyelenggarakan Diklat Pembinaan Ideologi Pancasila, seperti yang pernah dilakukan pada era terdahulu.
Kemerdekaan Indonesia yang diraih pada tahun 1945 merupakan kontribusi para kiai dan para santri, baik K.H. Hasyim Asy'ari, K.H. Wahid Hasyim.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved