Pemerintah bersama dengan DPR RI masih melakukan pembahasan terkait dengan besaran biaya haji tahun 2023. Namun demikian Komisi VIII DPR RI menargetkan agar pembahasan mengenai penyelenggaraan dan biaya haji 2023 bisa rampung pada 14 Februari 2023 mendatang.
Wakil Ketua Komisi VIII Marwan Dasopang bersikukuh meminta agar pemerintah merasionalkan biaya haji 2023 di kisaran Rp50 juta sampai Rp55 juta. "Kita minta rasionalkan harga-harga akomodasi, konsumsi dan transportasi. itu masih bisa dinegosiasi. Untuk Masyair, kalau perlu ancam-mengancam, kita ancam," kata Marwan, Rabu (8/2).
"Bapak (Dirjen PHU Kemenag) jangan mau diancam, kalau tidak teken sekarang kita lanjut. Kalau perlu kita sekali-kali ancam, kalau nggak setuju kalau perlu Indonesia nggak berangkatkan haji tahun ini," tegas dia.
Ia berharap, pada pembahasan biaya haji selanjutnya, baik DPR maupun pemerintah perlu merinci satu-persatu isi dari komponen pembiayaan haji, baik yang dibebankan pada jamaah, maupun yang dibebankan pada APBN. "Kita akan bahas satu persatu. Rekomendasinya adalah tetap, terkait dengan penurunan harga," imbuh dia.
Selain itu, ia juga meminta agar BPKH menguraikan dengan rinci kondisi keuangan haji sekarang. Mulai dari dana pokok yang dikelola, dana manfaat yang terakumulasi, kelolaan dana dari virtual account hingga dana abadi umat. "Supaya masyarakat tahu sesungguhnya saat ini sebetulnya uang haji aman-aman saja. Kita akan ubah cara mengelola ke depan, kita setuju, tapi harus diuraikan dengan rinci," ucap dia.
Selain itu, kepada pihak Garuda selaku maskapai penerbangan calon jemaah haji, Marwan juga meminta agar dapat menurunkan harga untuk para jemaah haji berangkat ke tanah suci. "Semua akan kita hitung-hitung, kita lihat seberapa kemampuan pemerintah negosaiasi, termasuk ke Arab Saudi dan ke vendor yang ada di Saudi yang akan dipakai jemaah kita," pungkas dia. (OL-12)
