Headline
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
SEKERETARIS Jenderal (Sekjen) Dewan Masjid Indonesia (DMI) Imam Addaruqutni menyebut masjid mestinya menjadi sarana untuk mewujudkan persatuan. Lantaran itu, dia menolak segala bentuk kampanye politik di masjid, karena hanya untuk kepentingan suatu kelompok.
"Masjid itu dimaknai sebagai jami, artinya tempat yang menyatukan, paling inklusif. Jadi, embel-embel primodialisme, perbedaan semua tidak ada. Karena itu masjid harus didukung suatu wujud persatuan," ujar Imam usai menghadiri seminar nasional yang diselenggarakan oleh Penggerak Pemakmuran Masjid Indonesia (P2MI) bertajuk Etika Politik dan Dakwah Islam di Hotel Bidakara, Jakarta, Kamis (2/2/2023).
Imam juga sangat mendukung kegiatan yang diadakan Penggerak Pemakmuran Masjid Indonesia (P2MI) yang mendorong peranan dakwah Islam berbasis masjid untuk mewujudkan pemilu yang damai.
Imam pun mendorong agar sosialisasi anti-politisasi masjid seperti yang digelar P2MI itu dapat dimasifkan. Hal ini penting untuk menghindari politik identitas dan kepentingan kelompok di antara para jemaah.
"Saya kira yang dilakukan oleh P2MI ini kalau misal terus dibesarkan, tentu lebih bagus ini. Kalau perlu bertemu Presiden (untuk membahas perihal tersebut). Kalau enggak, kampanye soal isu-isu identitas, atau politik identitas juga menguat, maka ini harus dikuatkan lagi," katanya.
Dalam kesempatan itu, Imam juga menyinggung Muktamar DMI ke-8 yang diperkirakan akan dilaksanakan pada tahun ini. Pihaknya akan mengadakan pertemuan lebih lanjut untuk menentukan waktu pasti pelaksanaan Muktamar DMI ke-8. Sebab, pelaksanaan muktamar itu sempat tertunda gegara pandemi Covid-19.
"Karena saat ini ada isu yang berhubungan dengan mendekatnya pemilu, keputusan DMI bahwa ini (muktamar) akan ditunda atau tidak, mungkin dalam waktu dekat akan ada rapat. Untuk membicarakan apakah itu akan dilaksanakan pasca pemilu atau sebelum pemilu," kata dia.
Pada Forum yang sama, Ketua DMI Jawa Barat, Ahmad Sidik mengatakan bahwa pergantian Ketua Umum DMI harus mengikuti AD/ART organisasi yang telah ditetapkan. Dimana saat ini, DMI dipimpin oleh Jusuf Kalla yang sudah dua periode menjabat. Pada periode selanjutnya, sesuai AD/ART, mantan Wakil Presiden Indonesia itu sudah tidak bisa mencalonkan diri.
"DMI Muktamar sudah diatur dalam AD/ART, lima tahun sekali ada penggantian kepengurusan. Pak JK dalam posisi sudah dua periode, diatur di AD/ART bahwa DMI itu hanya dua kesempatan," kata Sidik.
Sidik pun menegaskan pentingnya regenerasi pimpinan pada DMI pusat. Hal ini, disebut Sidik untuk mewujudkan demokrasi dalam organisasi.
"Saya berharap penggantian seorang pimpinan atau ketua DMI pusat seyogyanya dijalankan sesuai dengan AD/ART. Jadi, saya berharap soal regenerasi itu satu keharusan di organisasi. Dan di demokrasi juga satu keharusan," ujar dia. (OL-13)
KETUA Umum PSSI Mochamad Iriawan mengatakan regenerasi sepak bola berprestasi akan terus dilakukan.
DIREKTUR Teknik Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) Indra Sjafri menunjuk Nova Arianto sebagai pelatih kepala timnas Indonesia U-16.
MENTERI Pertanian Syahrul Yasin Limpo menyatakan pendidikan vokasi menjadi jawaban atas kebutuhan Sumber Daya Manusia (SDM) pertanian yang handal.
Program YESS dirancang untuk menghasilkan wirausahawan muda pedesaan di bidang pertanian dan untuk menghasilkan tenaga kerja yang kompeten di bidang pertanian.
UNTUK mewujudkan organisasi yang profesional dan moderat, Dewan Masjid Indonesia (DMI) seharusnya memberikan kepastian berakhirnya masa berlaku kepengurusannya.
Sejauh ini, polisi telah menangkap tersangka atas nama SM (22) pada pukul 02.45 WIB di Kecamatan Cibadak, Sukabumi, Provinsi Jawa Barat, pada Jumat (4/12).
KORBAN dibunuh lantaran mendukung seorang mantan pejabat partai yang berkuasa yang pernyataannya tentang Nabi Muhammad dan memicu protes global.
MAJELIS Ulama Indonesia (MUI) meminta masyarakat untuk tidak mempertajam polemik tentang desain Masjid Al Safar yang dituduh sarat dengan simbol Illuminati
Para tokoh agama pun diharapkan memiliki pemahaman yang luas dan tidak memprovokasi.
Mereka yang menolak konsep final Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang berdasarkan Pancasila, UUD 1945, dan Bhinneka Tunggal Ika adalah bentuk sikap radikal.
Narasi konservatisme yang banyak muncul di media sosial umumnya terkait dengan isu perempuan, hubungan negara dengan warga negara serta amalan baik dan buruk
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved