Headline
Pemerintah belum memastikan reshuffle Noel.
ANGKA stunting di Indonesia terus mengalami penurunan sejak Presiden Joko Widodo alias Jokowi menjabat pada 2014 lalu. Tercatat, saat Jokowi menjabat, angka kasus stunting di Indonesia mencapai 37% dan kemudian mengalami penurunan hingga 21,6% di 2022.
Guna menciptakan sumber daya manusia (SDM) yang handal, Presiden Jokowi menargetkan angka stunting turun hingga titik 14% pada 2024. Target itu agar SDM Indonesia di tahun-tahun mendatang semakin baik dan bisa bersaing.
Menanggapi target Presiden Jokowi, Anggota Komisi IX DPR RI Darul Siska mengatakan target Presiden untuk menurunkan angka stunting bukanlah hal mudah, jika tidak ada kerja sama antarsemua lembaga, baik eksekutif maupun legislatif. Apalagi, target Presiden ini untuk menunjang SDM Indonesia lebih baik ke depan dan kompetitif.
“Kita berharap target itu bisa dicapai karena penurunan stunting ini bukan persoalan biasa. Kita berharap nanti ada bonus demografi dan Indonesia Emas tercapai. Namun, jika kasus stunting tidak menjadi perhatian, itu akan menjadi impian belaka,” kata Darul Siska kepada wartawan, Selasa (31/1).
Menurut Darul Siska, langkah pemerintah untuk menurunkan kasus stunting adalah dengan meningkatkan kualitas SDM. Pasalnya, jika langkah ini tidak dilakukan, target Indonesia emas di 2045 akan sulit tercapai.
“Kalau itu tidak dilakukan, apa yang kita harapkan bonus demografi dan Indonesia emas itu tidak menjadi kenyataan. Karena, pada 2030, 2045, itu kan kita harapkan masa ke-emasan tetapi produktivitas harus meningkat,” ujarnya.
“Produktivitas itu meningkat kalau kualitas SDM-nya meningkat sehingga terjadi adanya inovasi, dan dengan inovasi itu kita bisa memanfaatkan sumber daya alam kita lebih maksimal, dan upaya itu kan harus sudah dimulai,” sambungnya.
Terkait dengan target presiden pada 2024 angka kasus stunting turun menjadi 14%, politisi Partai Golkar ini mengaku optimistis akan terealisasi jika semua pihak ikut serta memberikan perhatian atas target Presiden. Saat ini, target tersebut semakin terlihat dengan penurunan angka stunting satu tahun belakang ini.
“Kalau kita lihat penurunannya dari 2021 ke 2022 itu kan sudah turun 3% ya, dari 24,4 sekarang 21,6 berarti sudah turun 2,8%. Nah kita harapkan itu bisa turun lagi,” ucapnya.
Selain penurunan yang signifikan, Darul Siska juga meyakini betul angka tersebut akan turun saat pemerintah sudah mencabut aturan PPKM, karena penurunan 2,8% itu terjadi di masa pandemi. Artinya, di keadaan normal seperti ini target Presiden akan benar-benar terealisasi jika hal tersebut mendapat dukungan penuh, baik dari DPR maupun stakeholder lainnya.
“Itu kan terjadi di masa pandemi, nah kalau tidak masa pandemi mestinya capaiannya lebih dari itu. Oleh karena itu, kita mendukung dan tidak hanya DPR yang harus mendukung tapi seluruh stakeholder harus mendukung, kementerian-kementerian terkait harus mendukung, pemerintah daerah harus mendukung, tokoh-tokoh agama mendukung, tokoh masyarakat mendukung, tokoh perempuan mendukung, pemuda mendukung dan terutama generasi muda yang harus lebih memperdulikan soal stunting dan peningkatan sumber daya manusia Indonesia,” jelasnya.
Oleh sebab itu, lanjut Darul Diska, perlu dilakukan sosialisasi secara intens ke masyarakat terkait dengan bahaya stunting buat masa depan generasi muda bangsa.
“Pertama tentu sosialisasi dan penyadaran, edukasi kepada seluruh lapisan masyarakat bahwa penanganan stunting dan peningkatan kualitas SDM ini penting,” ungkapnya.
Yang kedua, kata Darul Siska, tentu harus ada integrasi program dari semua kementerian dan lembaga agar fokus untuk penanganan stunting ini. Selain itu, sosialisasi harus diinteskan ke sekolah-sekolah menengah atas karena usia-usia ini yang berpotensi menikah cepat.
“Ini yang menurut saya penting, juga barang kali sudah harus dipikirkan soal stunting ini menjadi penyadaran juga di tingkat sekolah lanjutan atas yang mereka rata-rata setelah tamat sekolah itu tidak melanjutkan kuliah dan mereka memilih menikah,” paparnya.
“Mereka juga harus disadarkan tuh soal stunting dan juga mahasiswa-mahasiswi yang tentu setelah, atau semasa kuliahnya sudah masuk dunia pernikahan karena merekalah yang akan menciptakan generasi emas di masa yang akan datang,” tutup Darul. (RO/OL-1)
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dijadwalkan memanggil dua menteri di era pemerintahan periode kedua Joko Widodo
Pemberian amnesti Hasto Kristiyanto dan abolisi Tom Lembong disebut membuat hubungan Presiden Prabowo Subianto dan Presiden ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi makin berjarak.
Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo, memberikan apresiasi terhadap kemampuan diplomasi dan pendekatan Presiden Prabowo Subianto dengan Presiden AS Donald Trump.
'Lambang gajah gagah perkasa, simbol kuat penuh makna. PSI hadir membawa rasa, untuk rakyat ayo berjuang bersama.'
Presiden Prabowo yang tiba di kediaman Jokowi di Gang Kutai Utara No. 1, Kelurahan Sumber, Solo, Jawa Tengah, Minggu petang sekitar pukul 18.00 WIB.
Terpilihnya Kaesang dan keterlibatan penuh Jokowi menjadi sinyal bahwa wilayah Jawa Tengah akan dijadikan pondasi baru bagi PSI
Turunnya angka stunting tak terlepas dari peran lintas sektor. Sebab, penanganan stunting tak bisa hanya dilakukan Dinas Kesehatan.
Anggota DPRD DKI Jakarta, Alia Noorayu Laksono, menyoroti minimnya dukungan Pemprov terhadap kader posyandu.
Turunnya angka stunting mengindikasikan implementasi aksi konvergensi berjalan sesuai rencana.
Berbagai kegiatan sosial, edukasi kesehatan dan seminar digelar dalam rangka Bulan Bakti Istri Dokter.
Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Ima Mahdiah menegaskan, penanganan stunting harus maksimal. Bila tidak, berdampak pada masa depan sumber daya manusia (SDM).
Sumedang telah melaksanakan delapan aksi konvergensi selama 2024 untuk menekan angka stunting.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved