Headline
Pada perdagangan kemarin, rupiah menguat tipis dan ditutup di level Rp16.936 per dolar AS.
Pada perdagangan kemarin, rupiah menguat tipis dan ditutup di level Rp16.936 per dolar AS.
Kumpulan Berita DPR RI
ANGKA stunting di Indonesia terus mengalami penurunan sejak Presiden Joko Widodo alias Jokowi menjabat pada 2014 lalu. Tercatat, saat Jokowi menjabat, angka kasus stunting di Indonesia mencapai 37% dan kemudian mengalami penurunan hingga 21,6% di 2022.
Guna menciptakan sumber daya manusia (SDM) yang handal, Presiden Jokowi menargetkan angka stunting turun hingga titik 14% pada 2024. Target itu agar SDM Indonesia di tahun-tahun mendatang semakin baik dan bisa bersaing.
Menanggapi target Presiden Jokowi, Anggota Komisi IX DPR RI Darul Siska mengatakan target Presiden untuk menurunkan angka stunting bukanlah hal mudah, jika tidak ada kerja sama antarsemua lembaga, baik eksekutif maupun legislatif. Apalagi, target Presiden ini untuk menunjang SDM Indonesia lebih baik ke depan dan kompetitif.
“Kita berharap target itu bisa dicapai karena penurunan stunting ini bukan persoalan biasa. Kita berharap nanti ada bonus demografi dan Indonesia Emas tercapai. Namun, jika kasus stunting tidak menjadi perhatian, itu akan menjadi impian belaka,” kata Darul Siska kepada wartawan, Selasa (31/1).
Menurut Darul Siska, langkah pemerintah untuk menurunkan kasus stunting adalah dengan meningkatkan kualitas SDM. Pasalnya, jika langkah ini tidak dilakukan, target Indonesia emas di 2045 akan sulit tercapai.
“Kalau itu tidak dilakukan, apa yang kita harapkan bonus demografi dan Indonesia emas itu tidak menjadi kenyataan. Karena, pada 2030, 2045, itu kan kita harapkan masa ke-emasan tetapi produktivitas harus meningkat,” ujarnya.
“Produktivitas itu meningkat kalau kualitas SDM-nya meningkat sehingga terjadi adanya inovasi, dan dengan inovasi itu kita bisa memanfaatkan sumber daya alam kita lebih maksimal, dan upaya itu kan harus sudah dimulai,” sambungnya.
Terkait dengan target presiden pada 2024 angka kasus stunting turun menjadi 14%, politisi Partai Golkar ini mengaku optimistis akan terealisasi jika semua pihak ikut serta memberikan perhatian atas target Presiden. Saat ini, target tersebut semakin terlihat dengan penurunan angka stunting satu tahun belakang ini.
“Kalau kita lihat penurunannya dari 2021 ke 2022 itu kan sudah turun 3% ya, dari 24,4 sekarang 21,6 berarti sudah turun 2,8%. Nah kita harapkan itu bisa turun lagi,” ucapnya.
Selain penurunan yang signifikan, Darul Siska juga meyakini betul angka tersebut akan turun saat pemerintah sudah mencabut aturan PPKM, karena penurunan 2,8% itu terjadi di masa pandemi. Artinya, di keadaan normal seperti ini target Presiden akan benar-benar terealisasi jika hal tersebut mendapat dukungan penuh, baik dari DPR maupun stakeholder lainnya.
“Itu kan terjadi di masa pandemi, nah kalau tidak masa pandemi mestinya capaiannya lebih dari itu. Oleh karena itu, kita mendukung dan tidak hanya DPR yang harus mendukung tapi seluruh stakeholder harus mendukung, kementerian-kementerian terkait harus mendukung, pemerintah daerah harus mendukung, tokoh-tokoh agama mendukung, tokoh masyarakat mendukung, tokoh perempuan mendukung, pemuda mendukung dan terutama generasi muda yang harus lebih memperdulikan soal stunting dan peningkatan sumber daya manusia Indonesia,” jelasnya.
Oleh sebab itu, lanjut Darul Diska, perlu dilakukan sosialisasi secara intens ke masyarakat terkait dengan bahaya stunting buat masa depan generasi muda bangsa.
“Pertama tentu sosialisasi dan penyadaran, edukasi kepada seluruh lapisan masyarakat bahwa penanganan stunting dan peningkatan kualitas SDM ini penting,” ungkapnya.
Yang kedua, kata Darul Siska, tentu harus ada integrasi program dari semua kementerian dan lembaga agar fokus untuk penanganan stunting ini. Selain itu, sosialisasi harus diinteskan ke sekolah-sekolah menengah atas karena usia-usia ini yang berpotensi menikah cepat.
“Ini yang menurut saya penting, juga barang kali sudah harus dipikirkan soal stunting ini menjadi penyadaran juga di tingkat sekolah lanjutan atas yang mereka rata-rata setelah tamat sekolah itu tidak melanjutkan kuliah dan mereka memilih menikah,” paparnya.
“Mereka juga harus disadarkan tuh soal stunting dan juga mahasiswa-mahasiswi yang tentu setelah, atau semasa kuliahnya sudah masuk dunia pernikahan karena merekalah yang akan menciptakan generasi emas di masa yang akan datang,” tutup Darul. (RO/OL-1)
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) didesak segera memanggil Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) untuk diperiksa sebagai saksi dalam perkara dugaan korupsi kuota haji 2023-2024.
KPU menegaskan akan menindaklanjuti putusan Majelis Komisioner Komisi Informasi Pusat (KIP) yang memerintahkan pembukaan dokumen ijazah jokowi dalam proses pencalonan Pemilu 2014 dan 2019.
POLEMIK ijazah Jokowi yang terus berlarut dinilai tidak lagi menyentuh kepentingan publik dan cenderung bergeser menjadi isu politik yang diproduksi berulang.
Lima menteri turut tergugat, yakni Menteri Kehutanan, Menteri Lingkungan Hidup, Menteri ATR/BPN, Menteri ESDM, dan Menteri Investasi dan Hilirisasi.
Profil lengkap Jenderal Gatot Nurmantyo. Simak rekam jejak karier Panglima TNI ke-16, pemikiran Proxy War, hingga peran di gerakan KAMI.
Relawan Jokowi mengklaim Presiden Jokowi telah memaafkan Eggy Sudjana dan Damai Hari Lubis. Polisi diminta mempertimbangkan pencabutan status tersangka.
Kepala BGN Dadan Hindayana mengingatkan makanan manis, gorengan, dan soda boleh dikonsumsi, tapi proporsinya perlu dikurangi agar gizi seimbang.
Data menunjukkan bahwa 20%–30% anak di Indonesia terdeteksi mengalami cacingan secara global.
Ahli kesehatan Ray Wagiu Basrowi menegaskan perbaikan nutrisi dan sistem pencernaan anak krusial demi capai target stunting 14,2% di 2029.
Ia menjelaskan pada 1.000 hari pertama kehidupan penting untuk perkembangan anak dan BGN akan pastikan program untuk seluruh ibu hamil, ibu menyusui dan anak balita.
SEJUMLAH ibu terlihat berkumpul di sebuah ruang dengan ukuran sekitar 7 x 5 meter dari keseluruhan bangunan dengan luas sekitar 63 meter persegi.
Badan Gizi Nasional (BGN) mencatat dampak ekonomi program Makan Bergizi Gratis (MBG) selama satu tahun, mulai dari pelibatan 46 ribu UMKM hingga penyerapan 780 ribu tenaga kerja.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved