Problematika Pemerataan Dokter karena Kurangnya Kesejahteraan

PENGURUS PB Ikatan Dokter Indonesia (IDI) dan PP Ikatan Kesehatan Masyarakat Indonesia (IAKMI) Iqbal Mochtar menilai tidak meratanya dokter di pusat kota dan pelosok baik dokter umum dan dokter spesialis masih terjadi karena kurangnya kesejahteraan bagi para dokter.

Hal itu menjadi persoalan kronis yang terjadi dari tahun ke tahun. Bahkan setiap ganti menteri kesehatan pun persoalan pemerataan dokter pun masih berlanjut.

"Jika dilihat persoalan distribusi yang tidak merata ini masalahnya utamanya ada kesejahteraan. Karena kita tahu sekolah dokter spesialis cukup lama sampai 6-7 tahun dan biaya besar," kata Iqbal saat dihubungi.

Namun, lanjut dr Iqbal, masalahnya selama ini semua pembiayaan dokter spesialis dikeluarkan oleh dokter sendiri jadi pemerintah tidak pernah ikut terlibat dalam pembiayaan tersebut. Jika ada pun sifatnya pada tugas belajar dan hanya beberapa orang saja.

Akibatnya seorang yang harus kuliah dokter umum kemudian internship kemudian masuk pendidikan dokter spesialis total belajar hingga 12 tahun. Semua biaya dikeluarkan dari dompet mereka masing-masing.

"Karena meluangkan waktu dan pembiayaan yang banyak maka wajar saja ketika selesai pendidikan maka mereka mencari kesejahteraan tersebut. Paling tidak mengembalikan uang yang selama ini dipakai untuk pendidikan," ujarnya.

Karena bisa jadi uang pendidikan tersebut berasal dari dompet orang tuanya, pinjaman, atau lainnya sehingga ada inisiatif timbal balik setelah berhasil meraih gelar dokter.

"Akhirnya wajar-wajar saja jika mereka ingin mencari kehidupan di kota. Kehidupan di kota menjanjikan kehidupan yang lebih baik, kemudahan, sarana, dan sebagainya" ucapnya.

Ia mengatakan jika pemerintah ingin melakukan distribusi dokter secara lebih baik pertama ditingkatkan dulu kesejahteraannya harus ada insentif bagi dokter yang bekerja di daerah.

"Pendapatan mereka harus dijamin dan setara dengan dokter yang bekerja di kota karena kalau tidak mereka akan kembali ke kota," jelasnya.

Tetapi kalau pemerintah mau memberikan insentif katakanlah pendapatan yang lebih besar tentu saja mau bekerja di daerah. Kalau pendapatan tidak sesuai maka menjadi wajar banyak dokter memilih bekerja di kota besar. (H-2)