Headline
Pemerintah merevisi berbagai aturan untuk mempermudah investasi.
Hingga April 2024, total kewajiban pemerintah tercatat mencapai Rp10.269 triliun.
PT Pertamina Hulu Rokan (PHR) bersama Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan (DitJen PPKL) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menggelar Aksi Susur Sungai dan Gerakan Bersih Sungai Ciliwung, pada Sabtu (21/1.
PHR ingin berkontribusi terhadap kebersihan dan kelestarian sungai serta wujud dukungan terhadap kegiatan lingkungan KLHK.
Aksi susur sungai ini dihadiri langsung oleh Direktur Utama PHR Jaffee Arizon Suardin, Direktur Jenderal PPKL IR. Sigit Reliantoro, M.Sc. dan didukung oleh Pertamina Persero dan Pertamina Sub Holding Upstream (SHU). Titik susur sungai sejauh sekitar 5 km, mulai dari Jembatan Panus, Keamatan Pancoran Mas sampai dengan Kopi Ciliwung Kecamatan. Beji, Kota Depok.
Ditengah tuntutan peningkatan produksi migas di Wilayah Kerja (WK) Rokan, PHR senantiasa berupaya melakukan keseimbangan antara peningkatan produksi migas dan kelestarian lingkungan.
“Aksi ini sekaligus memperkuat kolaborasi PHR dan DitJen PPKL KLHK untuk bersama-sama peduli akan ekosistem lingkungan sungai, perlindungan dan pengelolaan mutu air,” jelas Jaffee.
Baca juga: Moeldoko Ajak Warga di Bantaran Ciliwung Tanam Cabai Cegah Krisis Pangan
Sampah plastik dan tekstil yang terkumpul dari kegiatan ini akan ditimbang untuk dapat didaur ulang dengan melibatkan penggiat lingkungan yang memiliki kemampuan dalam mendaur ulang sampah plastik dan tekstil.
Selain itu, ada pula agenda sensus sampah yang dapat mengidentifikasi identifikasi sampah untuk dapat diketahui jenis dan volumenya.
Dengan mengetahui jenis dan volumenya, kegiatan sensus sampah tersebut dapat memetakan sumber-sumber pencemar dominan yang berdampak pada kelestarian sungai.
“Dilaksanakannya kegiatan ini juga untuk mengajak seluruh lapisan masyarakat, untuk sadar dan berpartisipasi aktif dalam menjaga kelestarian sungai. Sungai bukanlah tempat membuang sampah,” pungkas Jaffee.
PHR juga tengah membangun fasilitas wetland di area operasi WK Rokan dalam mengelola air terproduksi berbasis Natural Based Solution (NBS) sebelum dialirkan ke badan air. Fasilitas wetland ini merupakan wetland pengolah air terproduksi berbasis NBS pertama dalam industri migas di Asia Tenggara.
Tak hanya itu, PHR tengah mengembangkan fasilitas Ecoriparian dan pengambangan Taman Keanekaragaman Hayati (KEHATI) di Universitas Lancang Kuning (UNILAK) dan merupakan fasilitas ecoriparian pertama dan terdepan untuk melestarikan ekosistem hutan rawa Sumatera yang berada di tengah kota Provinsi Riau. (RO/OL-09)
Penetapan legalitas hutan adat mengutamakan prinsip kehati-hatian agar tidak menimbulkan masalah berkepanjangan di kemudian hari.
SEJAK lima tahun terakhir, pemerintah memiliki perhatian khusus terhadap redistribusi aset melalui program Reforma Agraria.
Masyarakat adat yanMasyarakat yang masih mengandalkan tradisi turun-temurun dalam pengelolaan hutan adat sering kali tidak berdaya saat menghadapi kepentingan pihak eksternal
Kawasan gunung tampak gundul. Pohonpohon ditebang, lubang-lubang bekas galian tambang pun terlihat jelas.
PADA 2020 berdasarkan data KLHK luas hutan di seluruh Indonesia mencapai 95,6 juta hektare.
PAVILIUN Indonesia memaparkan sejumlah upaya pengendalian perubahan iklim dan keberhasilannya di ajang Konferensi Perubahan Iklim PBB (COP-24) di Katowice, Polandia.
Mampukah dia mengembalikan dan menjaga kepercayaan itu? Apa yang harus dia lakukan?
Bright Gas memiliki keunggulan yaitu teknologi Double Spindle Valve System (DSVP), sehingga keamanan tabung itu lebih terjaga
Sebanyak 12 tim startup hasil kurasi melakukan presentasi bisnis di hadapan para juri ahli inovasi di Kampus ITB Bandung, Kamis (23/11).
Pertamina Patra Niaga memastikan pemenuhan kebutuhan energi masyarakat selama periode Ramadan dan Idul Fitri 1445 H secara optimal.
Pertamina Patra Niaga telah memasarkan produk bitumen untuk mendukung proyek pemeliharaan rutin Suku Dinas (Sudin) Bina Marga Kota Administrasi Jakarta Selatan.
Dengan sistem MAP ini bisa tahu kebutuhan real di lapangan seperti apa. Kalau ada indikasi penyalahgunaan, pemerintah maupun Pertamina bisa melacak
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved