Headline
YLKI mengultimatum pemerintah agar melakukan tindakan korektif yang nyata.
YLKI mengultimatum pemerintah agar melakukan tindakan korektif yang nyata.
Kumpulan Berita DPR RI
PT Pertamina Hulu Rokan (PHR) bersama Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan (DitJen PPKL) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menggelar Aksi Susur Sungai dan Gerakan Bersih Sungai Ciliwung, pada Sabtu (21/1.
PHR ingin berkontribusi terhadap kebersihan dan kelestarian sungai serta wujud dukungan terhadap kegiatan lingkungan KLHK.
Aksi susur sungai ini dihadiri langsung oleh Direktur Utama PHR Jaffee Arizon Suardin, Direktur Jenderal PPKL IR. Sigit Reliantoro, M.Sc. dan didukung oleh Pertamina Persero dan Pertamina Sub Holding Upstream (SHU). Titik susur sungai sejauh sekitar 5 km, mulai dari Jembatan Panus, Keamatan Pancoran Mas sampai dengan Kopi Ciliwung Kecamatan. Beji, Kota Depok.
Ditengah tuntutan peningkatan produksi migas di Wilayah Kerja (WK) Rokan, PHR senantiasa berupaya melakukan keseimbangan antara peningkatan produksi migas dan kelestarian lingkungan.
“Aksi ini sekaligus memperkuat kolaborasi PHR dan DitJen PPKL KLHK untuk bersama-sama peduli akan ekosistem lingkungan sungai, perlindungan dan pengelolaan mutu air,” jelas Jaffee.
Baca juga: Moeldoko Ajak Warga di Bantaran Ciliwung Tanam Cabai Cegah Krisis Pangan
Sampah plastik dan tekstil yang terkumpul dari kegiatan ini akan ditimbang untuk dapat didaur ulang dengan melibatkan penggiat lingkungan yang memiliki kemampuan dalam mendaur ulang sampah plastik dan tekstil.
Selain itu, ada pula agenda sensus sampah yang dapat mengidentifikasi identifikasi sampah untuk dapat diketahui jenis dan volumenya.
Dengan mengetahui jenis dan volumenya, kegiatan sensus sampah tersebut dapat memetakan sumber-sumber pencemar dominan yang berdampak pada kelestarian sungai.
“Dilaksanakannya kegiatan ini juga untuk mengajak seluruh lapisan masyarakat, untuk sadar dan berpartisipasi aktif dalam menjaga kelestarian sungai. Sungai bukanlah tempat membuang sampah,” pungkas Jaffee.
PHR juga tengah membangun fasilitas wetland di area operasi WK Rokan dalam mengelola air terproduksi berbasis Natural Based Solution (NBS) sebelum dialirkan ke badan air. Fasilitas wetland ini merupakan wetland pengolah air terproduksi berbasis NBS pertama dalam industri migas di Asia Tenggara.
Tak hanya itu, PHR tengah mengembangkan fasilitas Ecoriparian dan pengambangan Taman Keanekaragaman Hayati (KEHATI) di Universitas Lancang Kuning (UNILAK) dan merupakan fasilitas ecoriparian pertama dan terdepan untuk melestarikan ekosistem hutan rawa Sumatera yang berada di tengah kota Provinsi Riau. (RO/OL-09)
Menurut Menteri Lingkungan Hidup, Dr. Hanif Faisol Nuroqif, di tengah ancaman kepunahan berbagai satwa endemik, penyelamatan keanekaragaman hayati adalah prioritas
Volume besar itu tentunya memperparah tekanan terhadap lahan seluas 142 hektar yang sudah menampung sampah Ibu Kota selama lebih dari tiga dekade.
Dunia saat ini tengah menghadapi tiga ancaman serius yang disebut “Triple Planetary Crisis” oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
Pemerintah tekankan komitmen industri jalankan EPR demi kelola sampah plastik. Target 100% pengelolaan tercapai pada 2029 lewat kolaborasi multi-pihak.
KLHK melalui Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH) menyegel empat perusahaan yang diduga terlibat dalam kebakaran hutan dan lahan (karhutla)
‘’Kolaborasi, termasuk dengan kerja sama dengan pihak swasta menjadi kunci untuk membangun sistem pengelolaan sampah yang efektif, bernilai ekonomis dan ramah lingkungan,”
Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menegaskan seluruh kapal milik PT Pertamina harus dibangun di galangan kapal dalam negeri.
Kerry Adrianto Riza, saksi mahkota dalam kasus korupsi tata kelola minyak, membantah tekanan dari ayahnya atau Irawan Prakoso terkait kontrak sewa terminal BBM OTM dengan Pertamina.
Saksi mahkota Kerry Adrianto Riza mengungkap Pertamina memperoleh manfaat hingga Rp 17 triliun dari penyewaan Terminal BBM OTM.
PT Pertamina Hulu Energi Offshore North West Java (PHE ONWJ) menunjukkan respons cepat dalam menghadapi dua situasi darurat di perairan lepas pantai Jawa Barat dalam kurun sepekan.
Moody’s Ratings menurunkan outlook 7 emiten Indonesia menjadi negatif, termasuk TLKM, ICBP, dan UNTR. Simak daftar lengkap emiten yang terdampak di sini.
Nilainya mencapai lebih dari Rp 17 triliun jika dikonversikan dalam kurs Rupiah.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved