Headline
Sebaiknya negara mengurus harga barang dulu.
ORGANISASI profesi kesehatan dan organisasi kemasyarakatan menilai bahwa draft dari Rancangan Undang-Undangan (RUU) Kesehatan bertentangan dari nilai kemanusiaan dan Pancasila. Hal tersebut tercantum pada surat terbuka yang dikeluarkan oleh tujuh organisasi pada 16 Januari 2023 yang ditujukan pada Presiden Joko Widodo.
Ketujuh organisasi tersebut yakni PB IDI, PB PDGI, PB PDGI, DPP IAI, PP IBI, DPP PPNI, MKI, dan YLKI. "Omnibus law kesehatan versi terakhir yang menurut pendapat kami memuat beberapa hal yang bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan secara universal dan juga nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, serta hak-hak publik," tulis surat terbuka tersebut.
Terdapat 6 poin utama sebagai landasan hilangnya norma kemanusiaan dan hilangnya nilai Pancasila. Pertama, menghilangnya norma agama yang sebelumnya tercantum di dalam Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, seperti pada asas pembangunan kesehatan, kesehatan reproduksi, dan terkait aborsi.
Kedua, pengaturan mengenai transplantasi organ yang sangat bertentangan dengan prinsip otonomi dalam norma etika kedokteran/kesehatan. Ketiga, pengaturan mengenai zat adiktif yang memasukkan pengaturan terkait narkotika dan psikotropika sama dengan pengaturan hasil tembakau dan minuman beralkohol sehingga berpotensi penyalahgunaan lebih besar.
Keempat, pengaturan mengenai data dan informasi kesehatan rakyat termasuk di dalamnya terkait informasi genetik yang dapat ditransfer ke luar wilayah Indonesia. Hal ini akan berpotensi menjadi ancaman jika mengacu kepada prinsip perlindungan data pribadi dan ketahanan kesehatan nasional.
Kelima, intervensi medis dipengaruhi oleh pembiayaan kesehatan bukan didasarkan pada standar pelayanan yang diejaawantahkan dalam standar prosedur operasional, standar pelayanan dan standar profesi. Terakhir, longgarnya persyaratan tenaga medis dan tenaga kesehatan WNA/WNI lulusan luar negeri tanpa mempertimbangkan evaluasi kompetensi dan kewajiban mampu berbahasa Indonesia yang berpotensi mengancam perlindungan/keselamatan pasien.
"Masuknya tenaga medis dan tenaga kesehatan WNA tanpa kendali akan berpotensi mengancam hak-hak masyarakat dan juga hak-hak tenaga medis/tenaga kesehatan," tulisnya lagi. (H-1)
Baleg DPR RI resmi memulai pembahasan Rancangan Undang-Undang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (RUU BPIP) yang masuk Prolegnas 2025
KETUA Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Bob Hasan menyatakan, pembahasan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT) kemungkinan lewat dari target selama tiga bulan.
(Baleg) DPR RI Bob Hasan menyebut surat usulan Forum Purnawirawan TNI yang mendesak pemakzulan terhadap Wakil Presiden Gibran Rakabuming, belum memiliki dasar hukum.
Supratman menuturkan proses pembentukan undang-undang harus melalui mekanisme politik dengan persetujuan berbagai partai politik khususnya yang berada di legislatif.
INDONESIA merupakan negara dengan jumlah koperasi terbanyak di dunia. Perkembangan jumlah koperasi dan anggota koperasi dari 2013 hingga 2018 mengalami peningkatan signifikan.
PERGUARUAN tinggi dipastikan hanya menerima manfaat dari pengelolaan hasil tambang. Sementara, pengelolaannya bakal diserahkan kepada BUMN, BUMD dan swasta yang ditunjuk pemerintah
BADAN Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) memberikan dukungan penuh terhadap peluncuran Gerakan Nasional Waktu Bermain Anak dan Penguatan 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK)
Di tengah dinamika kebangsaan yang kerap diwarnai ketegangan antara identitas agama dan tenun pluralitas, sebuah pertanyaan fundamental layak kita ajukan kembali.
KEPALA BPIP Yudian Wahyudi menyebut kehadiran nilai-nilai Pancasila di Kabupaten Natuna bukan hanya sekedar slogan, melainkan sebagai kekuatan hidup yang terwujud di NKRI
KEPALA Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Yudian Wahyudi menegaskan pentingnya peran pengajar dalam menyebarluaskan nilai-nilai Pancasila secara holistik.
Kepala BPIP Yudian Wahyudi mengungkapkan Magelang Kebangsaan Fun Run 2025 bukan sekadarperlombaan lari, tetapi Jadi Simbol Persatuan dan Semangat Pancasila
SEBANYAK tujuh pemuda-pemudi purna paskibraka terpilih dilantik dan dikukuhkan sebagai Pelaksana Duta Pancasila Paskibraka Indonesia (DPPI) Kota Yogyakarta untuk masa jabatan 2025–2029
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved