Senin 16 Januari 2023, 22:05 WIB

RUU Kesehatan Dinilai Keluar dari Nilai Kemanusiaan dan Pancasila

M. Iqbal Al Machmudi | Humaniora
RUU Kesehatan Dinilai Keluar dari Nilai Kemanusiaan dan Pancasila

MI/ Moh Irfan
RUU KESEHATAN: Suasana Rapat Baleg DPR di Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (12/1) membahas RUU tentang Kesehatan.

 

ORGANISASI profesi kesehatan dan organisasi kemasyarakatan menilai bahwa draft dari Rancangan Undang-Undangan (RUU) Kesehatan bertentangan dari nilai kemanusiaan dan Pancasila. Hal tersebut tercantum pada surat terbuka yang dikeluarkan oleh tujuh organisasi pada 16 Januari 2023 yang ditujukan pada Presiden Joko Widodo.

Ketujuh organisasi tersebut yakni PB IDI, PB PDGI, PB PDGI, DPP IAI, PP IBI, DPP PPNI, MKI, dan YLKI. "Omnibus law kesehatan versi terakhir yang menurut pendapat kami memuat beberapa hal yang bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan secara universal dan juga nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, serta hak-hak publik," tulis surat terbuka tersebut.

Terdapat 6 poin utama sebagai landasan hilangnya norma kemanusiaan dan hilangnya nilai Pancasila. Pertama, menghilangnya norma agama yang sebelumnya tercantum di dalam Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, seperti pada asas pembangunan kesehatan, kesehatan reproduksi, dan terkait aborsi.

Kedua, pengaturan mengenai transplantasi organ yang sangat bertentangan dengan prinsip otonomi dalam norma etika kedokteran/kesehatan. Ketiga, pengaturan mengenai zat adiktif yang memasukkan pengaturan terkait narkotika dan psikotropika sama dengan pengaturan hasil tembakau dan minuman beralkohol sehingga berpotensi penyalahgunaan lebih besar.

Keempat, pengaturan mengenai data dan informasi kesehatan rakyat termasuk di dalamnya terkait informasi genetik yang dapat ditransfer ke luar wilayah Indonesia. Hal ini akan berpotensi menjadi ancaman jika mengacu kepada prinsip perlindungan data pribadi dan ketahanan kesehatan nasional.

Kelima, intervensi medis dipengaruhi oleh pembiayaan kesehatan bukan didasarkan pada standar pelayanan yang diejaawantahkan dalam standar prosedur operasional, standar pelayanan dan standar profesi. Terakhir, longgarnya persyaratan tenaga medis dan tenaga kesehatan WNA/WNI lulusan luar negeri tanpa mempertimbangkan evaluasi kompetensi dan kewajiban mampu berbahasa Indonesia yang berpotensi mengancam perlindungan/keselamatan pasien.

"Masuknya tenaga medis dan tenaga kesehatan WNA tanpa kendali akan berpotensi mengancam hak-hak masyarakat dan juga hak-hak tenaga medis/tenaga kesehatan," tulisnya lagi. (H-1)

Baca Juga

Medcom

Perempuan Rentan Jadi Korban Pinjol Karena Ketidaksetaraan Literasi Finansial

👤Dinda Shabrina 🕔Sabtu 04 Februari 2023, 23:20 WIB
KEMENTERIAN Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) memberikan perhatian akan maraknya fenomena pinjaman online (pinjol)...
Antara/Yulius Satria Wijaya

Semangat Gotong Royong Jadikan Kalsel Tiga Besar Turunkan Stunting

👤mediaindonesia.com 🕔Sabtu 04 Februari 2023, 22:04 WIB
Semangat Gotong Royong Jadikan Kalsel Tiga Besar Turunkan...
Kemendikbudristek

Film Nasional kembali Wakili Indonesia di Festival Kelas Dunia

👤Mediaindonesia.com 🕔Sabtu 04 Februari 2023, 21:38 WIB
Dirjen Kebudayaan Kemdikbudristek, Hilmar Farid mengatakan kemampuan film nasional unjuk gigi di pentas internasional dapat memacu...

E-Paper Media Indonesia

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

Top Tags

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya