Dorong Kebersamaan Pemerintah Tangani Bencana Gempa di Cianjur

Anggota Komisi VIII DPR RI Endang Maria Astuti mendorong adanya kebersamaan dalam penanganan bencana gempa bumi yang terjadi di Cianjur pada Senin lalu (21/11/2022). Pasalnya, masih terlihat ego sektoral beberapa kementerian dan lembaga dalam penanganan bencana.

Menurut Endang, ego sektoral ini yang menyebabkan koordinasi menjadi kurang baik. Sehingga Kelembagaan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dituntut untuk harus lebih tingkatkan koordinasi.

Hal itu diungkapkan Endang usai mengikuti pertemuan Kunjungan Kerja Spesifik (Kunspik) Komisi VIII DPR RI dengan Bupati Cianjur, Kepala BNPB, Kepala BPBD Provinsi Jabar, BPBD Kabupaten Cianjur, Kepala Kanwil kemenag Provinsi Jabar, Kepala Kanwil Kemenag Kabupaten Cianjur, Dinas Sosial Provinsi Jabar, Dinas Sosial Kabupaten Cianjur, Baznas Provinsi Jabar, di Posko Komando Tanggap Darurat Cianjur, Provinsi Jawa Barat,

Baca juga: PMI Suplai 136 Ribu Liter Air untuk 6 Ribu Pengungsi Gempa Cianjur

“Kalau kita melihat saat ini banyak kementerian dan lembaga namun masih berjalan masing-masing. Masih ego sektoral, tidak ada kebersamaan, koordinasinya belum baik,” ungkap Endang kepada Parlementaria, Jumat (25/11/2022).

Endang berharap, BNPB sebagai lembaga yang dipercaya oleh Presiden RI untuk mengkoordinasi percepatan penanganan gempa Cianjur, dapat menyatukan kementerian dan lembaga terkait agar dapat bersinergi dan berkolaborasi.

“Saya kira kelembagaan BNPB ini harus ditingkatkan, sebab bencana itu kan banyak macam. Dengan adanya koordinasi dalam penanganan bencana ini, nantinya akan jauh lebih mudah, lebih singkat, dan lebih efektif,” tandas Legislator dapil Jawa Tengah IV itu.

Senada, Anggota Komisi VIII DPR RI Bukhori Yusuf mengatakan bahwa dalam manajemen pemerintah, BNPB yang ditunjuk sebagai lembaga yang menangani dan mengobservasi kebencanaan dalam masa tanggap darurat ini memiliki kewenangan untuk mengkoordinasikan seluruh kementerian dan Lembaga terkait.

“Yang dikeluhkan teman-teman (Anggota Komisi VIII) tadi di perjalanan, kita melihat banyak tenda berdiri di sepanjang jalan. Ada tenda Kemensos, tenda BNPB, tenda dari BUMN, tenda Basarnas," ujarnya.

"Namun yang menjadi pertanyaannya adalah koordinasi dipegang oleh siapa? Kan harusnya ke BNPB. Tapi banyak juga tenda yang kita perhatikan kosong, hanya tampilannya saja. Ini kan berarti memang ada suatu koordinasi yang perlu dipertegas,” ungkap politikus Fraksi PKS tersebut.

Bukhori berharap, terdapat suatu tata pembagian kerja yang baik. Oleh karena itu, koordinasi antar-kementerian dan lembaga harus dilakukan melalui satu pintu, yakni BNPB.

Koordinasi tersebut harus lebih ditingkatkan lagi sehingga percepatan penanganan gempa Cianjur dalam masa tanggap darurat ini dapat berjalan dengan baik.

"Namun saya mengapresiasi BNPB yang sejak awal cukup tanggap ya. Saya memperhatikan betul, hari senin bencana itu terjadi sekitar pukul 1 siang, tetapi saya perhatikan pukul 1.30 siang sudah ada konferensi pers antara BNPB dengan BMKG, Itu hal yang cukup baik,“ pungkasnya. (RO/OL-09)