Headline
Kecelakaan berulang jadi refleksi tata kelola keselamatan pelayaran yang buruk.
Kecelakaan berulang jadi refleksi tata kelola keselamatan pelayaran yang buruk.
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menyatakan telah mengidentifikasi sebanyak 3,4 juta hektare perkebunan kelapa sawit masuk dalam area hutan konservasi tinggi di Indonesia.
Dalam rapat dengar pendapat umum terkait konservasi dengan Komisi IV DPR RI di Jakarta, Rabu (2/11), Direktur Konservasi Keanekaragaman Hayati KLHK Indra Exploitasia mengatakan ada tiga istilah kawasan yang dilindungi atau protected areas, yaitu hutan konservasi, hutan lindung, dan area hutan konservasi tinggi.
"Area konservasi tinggi misalnya ada di kawasan perkebunan sawit dan sebagainya itu sebenarnya sudah kami identifikasi area konservasi tinggi itu sekitar 3,4 juta hektare," kata Indra.
KLHK memakai tiga referensi terkait terminologi protected areas, yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 yang menyatakan kawasan konservasi adalah kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 yang membagi fungsi hutan menjadi hutan konservasi, hutan lindung, dan hutan produksi, dan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang tata ruang yang membagi kawasan lindung yang di dalamnya adalah hutan lindung KSA dan KPA serta kawasan budidaya.
Indra menuturkan protected areas perlu diterjemahkan secara sederhana karena jika mengacu terminologi, maka protected areas ada tiga kriteria, yaitu ditetapkan secara legal terkait dengan luasan yang secara geografis mempunyai nilai konservasi; ada pengelola; dan mempunyai ciri khas tertentu dalam hal melakukan pelestarian keanekaragaman hayati di tiga level berupa ekosistem, spesies, dan genetika.
"Ini mungkin perlu diselaraskan terminologi terkait dengan protected areas dengan tiga istilah yang ada di kami, hutan konservasi, hutan lindung, dan area konservasi tinggi," ujarnya.
KLHK mendorong keanekaragaman hayati menjadi arus utama di dalam sektor kebijakan. Jika ada pembangunan jalan, maka jalan itu harus memperhatikan jalan satwa atau membangun perkebunan harus mengalokasikan habitat satwa.
Indra pun berpesan agar pembangunan tidak hanya berorientasi ekonomi semata, tetapi juga menyelaraskan dan menggabungkan dengan pembangunan berbasis lingkungan yang mengedepankan aspek keanekaragaman hayati di Indonesia. (Ant/OL-12)
KETUA Delegasi RI untuk COP29, Hashim Djojohadikusumo, mengatakan Presiden RI Prabowo Subianto telah menyetujui reboisasi atau penghijauan kembali besar-besaran.
PT Eigerindo MPI, distributor brand EIGER Adventure, berkolaborasi dengan Yayasan Wanadri untuk menanam dan merawat 10.000 bibit mangrove di Belitung
SEKRETARIS Jenderal KLHK Bambang Hendroyono mendorong pemerintah secara kolaboratif menciptakan kebijakan yang mendukung pengelolaan hutan berkelanjutan.
Target KEM adalah untuk membuka pendanaan 200 juta USD bagi 100 usaha lestari yang terkoneksi dengan 100 kabupaten yang berkomitmen menjadi lestari.
Prof.San Afri menjelaskan bahwa program KHDPK melaksanakan, pertama, penanaman ulang lahan kritis, rusak, gundul dan tidak produktif akibat pengelolaan sebelumnya.
Kebijakan KHDPK diambil untuk mengatasi permasalahan masyarakat di kawasan hutan Jawa. Di samping itu, agar Perhutani dapat lebih fokus pada bisnis usahanya.
‘’Kolaborasi, termasuk dengan kerja sama dengan pihak swasta menjadi kunci untuk membangun sistem pengelolaan sampah yang efektif, bernilai ekonomis dan ramah lingkungan,”
KEPALA Subdit Ditjen KLHK Yuli Prasetyo Nugroho menuturkan terdapat beberapa kearifan lokal dari masyarakat adat yang dapat menjadi contoh dalam pengelolaan sampah sisa makanan (food waste).
Kayu itu dikumpulkan untuk kemudian direbus. Sebanyak 10 kg kayu mangrove, direbus dengan 10 liter air untuk menghasilkan 7 liter cairan tinta.
Program pembagian bibit pohon gratis yang digagas KLHK menjadi langkah penting dalam upaya pelestarian lingkungan di Indonesia.
Dalam mengelola sampah kemasan, GCPI bekerja sama dengan Indonesia Packaging Recovery Organisation (IPRO),
Pendanaan konservasi ini memerlukan anggaran besar sehingga memerlukan kontribusi semua pihak untuk menutup gap antara anggaran dengan kebutuhan yang tersedia.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved