Rabu 02 November 2022, 22:20 WIB

Bentuk Panja Gagal Ginjal Anak, DPR Tuntut Pertanggungjawaban Pemerintah

M Iqbal Al Machmudi | Humaniora
Bentuk Panja Gagal Ginjal Anak, DPR Tuntut Pertanggungjawaban Pemerintah

Antara/Aprillio Akbar
Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin (kanan) bersama Kepala Badan POM Penny Kusumastuti Lukito (kiri).

 

KOMISI IX DPR RI akan membentuk Panitia Kerja (Panja) untuk menginvestigasi kasus Gangguan Ginjal Akut Progresif Atipikal pada Anak (GGAPA). Hal ini tercantum dalam kesimpulan Rapat Kerja antara Komisi IX DPR RI, Badan POM, Kementerian Kesehatan, GP Farmasi, IDAI, dan IPMG, Hari Ini (2/22/2022) di Gedung DPR RI Jakarta Pusat.

"Komisi IX DPR RI akan membentuk Panitia Kerja terhadap Sistem Jaminan Keamanan dan Mutu Obat untuk menginvestigasi lebih dalam, termasuk mengelaborasi tata kelola kefarmasian dari hulu ke hilir, demi mencegah Kejadian yang Tidak Diinginkan (KTD) seperti kejadian GGAPA," kata Ketua Komisi IX DPR dari Fraksi Nasdem Felly Estelita Runtuwene.

Dalam laporannya kepada DPR, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin melaporkan penambahan kasus Gangguan Ginjal Akut Progresif Atipikal pada Anak (GGAPA) mencapai 325 kasus per 1 November 2022. DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, Banten menjadi provinsi dengan jumlah kasus tertinggi.

"Sementara kasus yang meninggal sebanyak 178 kasus dari 325 kasus atau sekitar 54%. Secara presentase ini sudah menurun dari kondisi sebelumnya yang sempat mencapai hampir 60%," kata Budi.

Menurutnya, penurunan kasus GGAPA setelah pemerintah melakukan pelarangan konsumsi dan penjualan obat sirop. Sebelumnya penambahan kasus mencapai 6-10 kasus per hari, mulai 23 Oktober penambahan kasus 4-1 kasus per hari. Sementara kasus kematian juga menurun setelah diberikan antidotum atau obat penawar Fomepizole di 17 rumah sakit di Indonesia.

Namun, Komisi IX DPR menganggap hal itu belum cukup dan mendesak Menkes dan Kepala Badan POM untuk bertanggungjawab menyelesaikan kejadian GGAPA pada anak, secara serius dan cepat dalam menuntaskan investigasi berbasis epidemiologis.

"Guna memastikan penyebab GGAPA secara transparan, objektif dan penuh tanggung jawab," tegas Felly.

Pemerintah juga diminta memberikan kompensasi kepada para keluarga korban GGAPA yang meninggal, serta menjamin pengobatan bagi anak-anak kasus GGAPA yang masih dalam perawatan sampai sembuh dan mengupayakan kesembuhan mereka.

"Pemerintah juga harus melakukan penegakan hukum yang berkeadilan dan transparan kepada Industri yang terbukti melanggar standar sediaan farmasi dan meningkatkan koordinasi lintas sektor untuk penanganan yang lebih komprehensif dan komunikasi publik dengan informasi yang lebih jelas, valid dan solid," ujar Felly.

Komisi IX DPR mendesak Badan POM bertanggung jawab penuh meningkatkan pengawasan terhadap sediaan farmasi, baik pengawasan pre market dan pengawasan post-market, sebagai bagian dari tugas pokok dan fungsi Badan POM.

Untuk itu, Komisi IX DPR RI mendesak Badan POM RI untuk meningkatkan pengawasan terhadap bahan baku obat/bahan tambahan obat agar sesuai dengan mutu baku standar, menindak secara tegas industri farmasi yang terbukti melanggar standar dan keamanan produk, dan meningkatkan pembinaan terhadap industri farmasi yang tingkat maturitasnya rendah dan sedang.

"Serta memperkuat sistem farmakovigilans bersama seluruh pihak terkait sebagai bagian dari deteksi dini Kejadian yang Tidak Diinginkan (KTD). Memastikan industri farmasi bertanggungjawab dalam pemenuhan mutu, khasiat dan keamanan produknya," pungkasnya. (H-2)

 

Baca Juga

Antara

KPI Dukung Pelaksanaan ASO Tahap II

👤Ant 🕔Rabu 30 November 2022, 23:08 WIB
Adapun wilayah-wilayah yang akan melaksanakan ASO tahap II ini antara lain Kota Bandung, Yogyakarta, Solo, Semarang dan...
Antara

Stigma Negatif Masih Melekat pada ODHIV

👤M. Iqbal Al Machmudi 🕔Rabu 30 November 2022, 22:51 WIB
Padahal, penularan HIV bisa terjadi dengan berbagai cara. Mulai dari penggunaan jarum suntik yang tidak aman, transfusi tidak aman, hingga...
Ist

Wamenag Soroti Minimnya Riset Tentang Zakat

👤Widhoroso 🕔Rabu 30 November 2022, 20:56 WIB
Wakil Menteri Agama, Zainut Tauhid Sa’adi, Rabu (30/11) secara virtual membuka The 6th Indonesian Conference of Zakat (ICONZ)...

E-Paper Media Indonesia

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya