Headline
Pemerintah merevisi berbagai aturan untuk mempermudah investasi.
Hingga April 2024, total kewajiban pemerintah tercatat mencapai Rp10.269 triliun.
MASSA buruh dan organisasi serikat pekerja menyuarakan sejumlah tuntutan dalam aksi unjuk rasa di Kantor Kementerian Kesehatan pada Jumat (28/10/2022). Poin utamanya mendesak Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin dan Kepala Badan POM Penny Lukito mengundurkan diri.
Mereka menilai kedua petinggi tersebut telah kebobolan sehingga terjadi musibah yang telah merenggut ratusan nyawa anak Indonesia. Langkah mundur disebut sebagai bagian dari komitmen dan tanggung jawabnya.
Baca juga: Gunung Anak Krakatau Kembali Erupsi, Wisatawan Diminta Waspada
"Kami meminta Menteri Kesehatan dan Kepala Badan POM bersikap ksatria untuk mundur atas banyaknya orang yang meninggal dunia," seru Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal, Jumat (28/19/2022).
Pemerintah, kata dia, tidak cepat tanggap melihat situasi sehingga ratusan anak meninggal akibat mengonsumsi obat yang di dalamnya terdapat kandungan zat berbahaya.
"Menteri Kesehatan seperti tidak punya feeling dan insting sebagai seorang petinggi di dalam departemen kesehatan," ujar Iqbal.
"Kepala BPOM juga lalai. Meski telah mengatakan semua memenuhi prosedur, faktanya senyawa berbahaya bisa lolos dikonsumsi anak-anak hingga banyak yang meninggal dunia," imbuhnya.
Selain itu, buruh juga menyuarakan empat tuntutan lainnya. Mereka meminta pemerintah mengusut tuntas kasus meninggalnya ratusan pasien anak akibat gangguan ginjal akut di Indonesia.
Tuntutan berikutnya ialah mendesak dilakukannya investigasi terpadu terhadap industri obat-obatan yang diduga menjadi penyebab gagal ginjal akut. Pemerintah juga diminta membentuk tim pencari fakta nasional.
"Harus ada investigasi menyeluruh pada pabrik-pabrik obat farmasi besar. Jangan mengedepankan komersialisasi, harus dibuat tim pencari fakta dari Komnas HAM, Komnas anak, dan ahli-ahli atau guru besar farmakologi dari universitas terkemuka," kata Iqbal.
Terakhir, demonstran meminta kejadian ini segera ditetapkan sebagai kejadian luar biasa (KLB) gagal ginjal akut. (Ren/A-3)
Kasus gagal ginjal kronik yang membutuhkan cuci darah di RSHS jumlahnya mencapai 10-20 anak per bulan
Direktorat Narkoba Bareskrim Mabes Polri yang turun tangan dalam menangani kasus ini. Namun, saat ini Dedi belum bisa memerinci lebih lanjut fokus tim yang dibentuk nanti.
Mitigasi pencegahan terus dilakukan, salah satunya dengan koordinasi berbagai mitra termasuk Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi DKI Jakarta.
Dilihat dari segi usia, mayoritas pasien berasal dari kelompok usia 0-4 tahun atau 80,05%. Sisanya adalah dari kelompok usia 5-18 tahun.
PEMPROV DKI Jakarta melalui Dinas Kesehatan DKI Jakarta menyiapkan RS-RS yang akan menjadi rujukan untuk menangani pasien anak-anak yang mengalami gejala gagal ginjal akut.
Wali Kota Depok Mohammad Idris menyebut, data tersebut berdasarkan dari laporan Kementerian Kesehatan yang diterima Pemerintah Kota Depok.
"Harapan hidup kita 71 tahun itu masih di bawah di Asia Timur dan Asia Pasifik (75), Turki (77), Amerika Serikat (79), dan Australia 83 tahun."
Pernyataan itu disampaikan Dante saat menjawab pertanyaan wartawan terkait kapan puncak gelombang ketiga terjadi.
Kementerian Kesehatan akan memulai dan membantu proses mediasi antara IDI dan anggota-anggotanya agar komunikasinya baik.
Regulasi pemanfaatan tanaman ganja medis hanya untuk riset dan bukan untuk konsumsi masyarakat. Karena itu, tidak perlu mengubah undang-undang (UU) Narkotika.
Orasi ilmiahnya berjudul 'Kedokteran Presisi sebagai Masa Depan Layanan Kedokteran di Indonesia: Fokus pada Diabetes Melitus dan Kelainan Tiroid',
MENTERI Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin menyebut kasus gangguan ginjal akut misterius yang terjadi di Indonesia tidak masuk kategori Kejadian Luar Biasa atau KLB.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved