Selasa 27 September 2022, 15:11 WIB

BKKBN Rumuskan Empat Program Prioritas Tahun 2023

Dinda Shabrina | Humaniora
BKKBN Rumuskan Empat Program Prioritas Tahun 2023

Dok MI
Hasto Wardoyo Kepala BKKBN.

 

BADAN Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) merumuskan empat bidang program sebagai prioritas di tahun 2023. Keempat prioritas tersebut sejalan dengan visi dan misi BKKBN yakni menciptakan keluarga berkualitas serta menjaga pertumbuhan penduduk yang seimbang.

Keempat program prioritas terdiri dari percepatan penurunan stunting, percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem, optimalisasi kampung Keluarga Berkualitas (Kampung KB), dan program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana).

Baca juga: DIM RUU Dikdok Ditunggu DPR, Kemendikbud : Menunggu Arahan dari Menteri

Hal tersebut dirumuskan dalam Konsolidasi Perencanaan Program dan Anggaran Program Bangga Kencana (e-Koren) II untuk perencanaan Tahun Anggaran (TA) 2023 yang dibuka Senin (26/09/2022) hingga Jumat (30/09/2022). 

BKKBN telah menyusun rancangan kegiatan sekaligus rancangan distribusi pagu anggaran yang menerjemahkan Prioritas Nasional melalui Program Prioritas (PP) dan Kegiatan Prioritas (KP) yang menjadi arahan Presiden Joko Widodo sebagai fokus Pembangunan Nasional Indonesia periode 2020-2024.

Dukungan APBN tahun anggaran 2023 dialokasikan untuk kegiatan yang mendukung upaya percepatan penurunan stunting, upaya percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem melalui penyediaan data dan informasi, optimalisasi Kampung KB, serta kegiatan lain yang mendukung upaya pencapaian berbagai indikator rencana strategis BKKBN. 

“Anggaran dari APBN ini kita sebar juga ke seluruh daerah se-Indonesia,” kata Kepala BKKBN, Hasto Wardoyo, Selasa (27/9).

Menurut Hasto, terbitnya Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2022 tentang Optimalisasi Penyelenggaraan Kampung Keluarga Berkualitas dan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem melibatkan BKKBN tidak hanya dalam hal koordinasi dan fasilitasi tetapi juga penyediaan data.

"Kita bersyukur bahwa Inpres Nomor 3 tahun 2022 tentang Optimalisasi Penyelenggaraan Kampung Keluarga Berkualitas telah terbit, sehingga kalau mau mengembangkan Kampung KB sudah ada dasarnya. Saya kira semua pemangku kepentingan sudah tahu tentang Inpres ini,” kata Hasto.

Hasto juga menyampaikan peran BKKBN dan jajaran di daerah-daerah terkait Upaya Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem.

“Kenapa ini perlu saya sampaikan, karena di dalam Inpres ini menyebutkan bahwa BKKBN wajib melakukan pendataan dan di miskin ekstrem juga mewajibkan, menugaskan bahwa data sebagai back bone untuk kemiskinan ekstrem adalah dari BKKBN. Jadi data yang dikumpulkan Bapak Ibu artinya diakui oleh Presiden dan Pak Wapres, untuk kemudian menjadi dasar menentukan kemiskinan ekstrem," ujar Hasto.

Hasto juga mengapresiasi Provinsi Bali sebagai daerah berhasil dalam penanganan stunting. Bali, kata Hasto, kasus dan prevalensi stuntingnya paling rendah di Indonesia.

Karena itu, fokus anggaran stunting menurut Hasto akan diprioritaskan di 12 provinsi, yakni NTT, NTB, Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara, Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, Aceh. Lalu, ada lima provinsi yang prioritas karena jumlah penduduk yang besar terdiri dari Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Banten, dan Sumatera Utara.

Selain itu Hasto juga mengapresiasi upaya Pemerintah Provinsi Bali yang telah berhasil menurunkan angka Total Fertility Rate (TFR) di Bali hingga mencapai 1,9 dan angka prevalensi stunting yang rendah di Provinsi Bali.

Sementara itu Sekretaris Daerah Provinsi Bali Dewa Made Indra yang hadir dalam pembukaan Konsolidasi Perencanaan Program dan Anggaran tahun 2023 BKKBN mengatakan upaya percepatan penurunan stunting dilakukan bersinergi dengan berbagai komponen.

“Kami di daerah melibatkan semua komponen. Tidak hanya Dinas Sosial, tetapi juga dinas terkait lainnya,” kata Dewa Indra.

Menurut Dewa Indra, kendati terendah di nasional, namun arahan Gubernur Bali Wayan Koster sudah sangat jelas, yakni menurunkan prevalensi stunting di Bali.

Menurut dia, telah terbentuk struktur organisasi dalam mengentaskan dan mengatasi masalah stunting ini. “Bapak Wakil Gubernur, Wakil Gubernur Bali Tjokorda Oka Artha Ardhana Sukawati (Cok Ace) untuk mengatasi masalah stunting ini,” jelasnya.

Dewa Indra juga mengungkapkan, struktur penanganan stunting di Bali juga sudah terbentuk hingga tingkat desa dengan melibatkan berbagai pihak.

“Mereka bekerja memberikan advokasi kepada masyarakat. Mudah-mudahan tahun depan bisa kita turunkan,” ujar dia.

BKKBN telah menetapkan arah kebijakan tahun 2023 mendatang yang berfokus pada percepatan penurunan kematian ibu dan percepatan penurunan stunting. Selain fokus pada penyusunan program dan anggaran TA. 2023, para peserta Koren II ini juga harus memperhatikan proses perencanaan DAK Fisik Sub Bidang KB dan BOKB untuk Tahun 2023. Serta juga turut melakukan monitoring/pemantauan dan evaluasi terhadap realiasi DAK baik fisik maupun non fisik. (OL-6)

Baca Juga

ANTARA FOTO/MOHAMMAD AYUDHA

Siraman Kaesang, Jokowi Minta Restu Masyarakat

👤Indriyani Astuti 🕔Jumat 09 Desember 2022, 12:19 WIB
Jokowi meminta doa restu dari masyarakat agar prosesi pernikahan Kaesang dapat berjalan...
AFP/OZAN KOSE

Penelitian: Kesehatan Otak Pesepak Bola Cenderung Memburuk Setelah Usia 65 Tahun

👤Basuki Eka Purnama 🕔Jumat 09 Desember 2022, 11:45 WIB
Penelitian itu juga menyebabkan seruan baru untuk perlindungan yang lebih besar bagi pemain sepak bola dari gegar otak dan dampak jangka...
ANTARA/Gusti Tanati

UGM: Perlu Aturan tentang Masyarakat Adat dalam RUU KSDHAE

👤Atalya Puspa 🕔Jumat 09 Desember 2022, 11:25 WIB
Ahli Ekologi Hutan Djoko Marsono lebih setuju mengembalikan konsep konservasi ke UU No. 5 Tahun 1990, sebab pengertian konservasi sumber...

E-Paper Media Indonesia

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya