Kemenkes Dorong Pemerataan Penyebaran Nakes Di Indonesia

PEMERINTAH mengejar pemerataan dan distribusi tenaga kesehatan merata di wilayah timur Indonesia tuntas 2024. Pasalnya, dari sisi jumlah dan distribusi tenaga kesehatan (nakes), di timur Indonesia sangat timpang ketimbang Jawa.

"Tenaga kesehatan di timur Indonesia kurang. Karena itu ada program afirmasi pendidikan tinggi tenaga kesehatan. Kami menyebutnya Padinakes," tegas Direktur Penyediaan Tenaga Kesehatan Kemenkes Oos
Fatimah Rosyati di Poltekkes Malang, Jawa Timur, Minggu (18/9).

Ia menjelaskan program itu bagi putra-putri daerah yang kuliah dengan biaya dari pemerintah daerah. Setelah lulus, mereka bisa mengisi tenaga di layanan kesehatan daerah masing-masing.

Saat ini, lanjutnya, jumlah nakes belum ideal secara nasional karena tidak semua puskesmas memiliki 9 jenis tenaga kesehatan, yaitu dokter umum, dokter gigi, perawat, bidan, kesehatan lingkungan, gizi, laboratorium, farmasi dan promosi kesehatan. "Dari 10.300 puskesmas, 5.000 lebih puskesmas belum memiliki 9 jenis nakes," ungkapnya.

Karena itu pemerintah terus mendorong distribusi tenaga kesehatan bisa merata di semua daerah. Hal itu dikatakan Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan Kementerian Kesehatan, drg Arianti Anaya.

"Dari sisi jumlah, Jawa jauh lebih baik ketimbang Papua dan NTT. Itu yang kita kejar, putra putri daerah dengan dukungan pemda mengisi tenaga kesehatan pada nakes," kata Arianti Anaya.

Arianti menjelaskan kebijakan pemerintah menuntaskan enam pilar trasformasi kesehatan tercapai pada 2024. Enam pilar itu, yakni layanan primer upaya promotif preventif, layanan rujukan rumah sakit, sistem ketahanan kesehatan sehingga kalau ada pandemi lebih siap dari sisi tenaga kesehatan, obat dan peralatan kesehatan termasuk surveillan. Selain itu, transformasi sistem pembiayaan kesehatan, SDM kesehatan dan  transformasi teknologi kesehatan.

"Kita mengejar derajat kesehatan masyarakat setelah dua tahun terhenti karena pandemi. Sekarang kita merealisasikan 6 pilar transformasi kesehatan, semua dikembangkan bersamaan sampai tercapai 2024," tuturnya.

Terkait kebijakan SDM, pemerintah menggenjot distribusi tenaga kesehatan yang belum merata sejalan peningkatan kualitas. Inovasi dan  kemampuan bahasa Inggris pada nakes diperkuat guna mengimbangi ketatnya persaingan dan tingginya kebutuhan nakes di luar negeri. Itu sebabnya peningkatan standar dan kompetensi SDM penting guna menciptakan nakes yang berdaya saing.

Selanjutnya kebijakan preventif dipacu agar kesehatan masyarakat lebih terjamin. Dalam hal ini penguatan dari puskesmas dengan meningkatkan pelayanan rujukan yang lengkap beserta nakesnya di daerah. Pelayanan itu  khususnya penanganan penyakit penyumbang kematian tertinggi di antaranya jantung, ginjal dan stroke.

"Seluruh provinsi harus punya beserta SDM nya. Penyediaan SDM ini secepatnya," pungkasnya. (OL-15)