Headline
Pemerintah merevisi berbagai aturan untuk mempermudah investasi.
Hingga April 2024, total kewajiban pemerintah tercatat mencapai Rp10.269 triliun.
PEMERINTAH memberikan bantuan sosial untuk masyarakat tak mampu sebagai bantalan sosial kebijakan penyesuaian harga Bahan Bakar Minyak (BBM). Bantuan sosial itu di antaranya bantuan langsung tunai (BLT), Bantuan subsidi upah (BSU) dan bantuan transpotasi umum.
Koordinator Pusat BEM Nusantara, Ahmad Supardi mengatakan, bantuan sosial untuk masyarakat itu perlu dikawal agar tepat sasaran, serta tidak terjadi penyalahgunaan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab.
"BEM Nusantara akan mengawal subsidi-subsidi yang diberikan pemerintah kepada masyakarat. Solusi dari pemerintah harus kita kawal, artinya tidak ada pungutan-pungutan liar, tidak ada tikus-tikus berdasi," kata Ahmad dalam keterangannya, Minggu (11/9/2022).
Hal itu disampaikan Ahmad saat mengadakan Focus Grup Discussion (FGD) dengan tema 'Membongkar Persoalan di Balik Kenaikan Harga BBM' di Kampus STAIN Majene, Sulawesi Barat.
Ahmad mengakui penyesuaian harga BBM ini akan dirasakan oleh semua lapisan masyarakat terutama kalangan menengah ke bawah. Oleh karenanya, Ahmad mengajak semua kalangan untuk mengawal sejumlah solusi yang diberikan pemerintah untuk melindungi kelompok masyarakat tidak mampu dari dampak penyesuaian harga tersebut.
"Kita mengawal kebijakan ini agar tidak memberatkan masyarakat. Saya juga katakan kepada mahasiwa agar tetap kritis, realistis dan solutif," imbuhnya.
Ahmad mengemukakan penyesuaian harga BBM oleh pemerintah ini tidak terlepas dari situasi ekonomi dunia yang tidak menentu dan perang di Eropa yang berpengaruh pada kenaikan harga pangan dan energi.
Menurutnya, penyesuaian harga BBM di Indonesia ini agar APBN tidak terus terbebani subsidi BBM yang sudah naik tiga kali lipat hingga September. Ia juga mengakui adanya salah sasaran dalam penggunaan BBM subsidi di antaranya jenis pertalite.
Sementara Wakil Bupati Kab. Majene, Arismunandar mengatakan pihaknya akan memperkuat data penerima bansos agar tepat sasaran.
"Serta memperkuat masyarakat dalam kemandirian ekonomi di bidang perikanan dan pertanian," tuturnya usai menjadi narasumber di FGD tersebut.
Menurut Arismunandar, pemerintah pusat telah memberikan 10 arahan kepada pemerintah daerah melalui Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) agar melakukan pemantauan harga-harga di lapangan.
Dalam FGD itu, Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Barat, Hermanto, anggota DPR M. Dalif Arsyad turut menjadi narasumber. Acara dihadiri sejumlah mahasiswa dari STAIN, Universitas Sulawesi Barat dan mahasiswa dari kampus lainnya. (OL-13)
Baca Juga: Mahasiswa Kawal BLT untuk Masyarakat agar Tepat Sasaran
Pemkab Cirebon akan berupaya mengantisipasi peredaran rokok ilegal di Kabupaten Cirebon
Salah satu cara menjaga daya beli masyarakat (khususnya masyarakat berpenghasilan rendah dan yang terdampak negatif oleh pandemi) ialah BLT.
PENGAMAT ekonomi politik Indonesia, Ichsanuddin Noorsy menyebutkan bahwa ada temuan BPK bahwa petahana di provinsi menggunakan dana bansos pemeritah pusat untuk alat kampanye.
CALON Gubernur DKI Jakarta nomor urut 2, Dharma Pongrekun mengkritik program bantuan sosial berupa Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang diberikan pemerintah kepada warga.
CALON Gubernur DKI Jakarta nomor urut 2, Dharma Pongrekun, mengkritik program bantuan sosial berupa Bantuan Langsung Tunai (BLT) pemerintah
BANTUAN sosial (bansos) bahan pokok (sembako) dari Presiden tahap I mulai didistribusikan.
KELANGKAAN beras medium dan premium terjadi selama sepekan terakhir di sejumlah minimarket di Jawa Barat (Jabar). Konsumen terus mendapati kosongnya rak-rak beras.
UNTUK mengantisipasi ketersediaan beras di wilayah Bandung Raya, terutama menjelang datangnya puasa dan lebaran dan menekan harga beras yang masih tinggi.
BAITUL Mal Aceh menyalurkan 1.512 paket pangan kepada masyarakat miskin di Aceh.
BANTUAN sosial adalah salah satu bahasan yang cukup panas di tahun Pemilihan Umum 2024
Pasangan capres-cawapres nomor urut 1 dan 3 sebagai pemohon sebelumnya telah mendaftarkan petitum mereka ke MK.
ADA tiga akronim yang sering dipahami secara rancu, yaitu perlinsos (perlindungan sosial), bansos (bantuan sosial), dan jamsos (jaminan sosial).
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved