BEM Nusantara Kawal Bansos Agar Tepat Sasaran dan Bebas Pungli

PEMERINTAH memberikan bantuan sosial untuk masyarakat tak mampu sebagai bantalan sosial kebijakan penyesuaian harga Bahan Bakar Minyak (BBM). Bantuan sosial itu di antaranya bantuan langsung tunai (BLT), Bantuan subsidi upah (BSU) dan bantuan transpotasi umum.

Koordinator Pusat BEM Nusantara, Ahmad Supardi mengatakan, bantuan sosial untuk masyarakat itu perlu dikawal agar tepat sasaran, serta tidak terjadi penyalahgunaan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab.

"BEM Nusantara akan mengawal subsidi-subsidi yang diberikan pemerintah kepada masyakarat. Solusi dari pemerintah harus kita kawal, artinya tidak ada pungutan-pungutan liar, tidak ada tikus-tikus berdasi," kata Ahmad dalam keterangannya, Minggu (11/9/2022).

Hal itu disampaikan Ahmad saat mengadakan Focus Grup Discussion (FGD) dengan tema 'Membongkar Persoalan di Balik Kenaikan Harga BBM' di Kampus STAIN Majene, Sulawesi Barat.

Ahmad mengakui penyesuaian harga BBM ini akan dirasakan oleh semua lapisan masyarakat terutama kalangan menengah ke bawah. Oleh karenanya, Ahmad mengajak semua kalangan untuk mengawal sejumlah solusi yang diberikan pemerintah untuk melindungi kelompok masyarakat tidak mampu dari dampak penyesuaian harga tersebut.

"Kita mengawal kebijakan ini agar tidak memberatkan masyarakat. Saya juga katakan kepada mahasiwa agar tetap kritis, realistis dan solutif," imbuhnya.

Ahmad mengemukakan penyesuaian harga BBM oleh pemerintah ini tidak terlepas dari situasi ekonomi dunia yang tidak menentu dan perang di Eropa yang berpengaruh pada kenaikan harga pangan dan energi.

Menurutnya, penyesuaian harga BBM di Indonesia ini agar APBN tidak terus terbebani subsidi BBM yang sudah naik tiga kali lipat hingga September. Ia juga mengakui adanya salah sasaran dalam penggunaan BBM subsidi di antaranya jenis pertalite.

Sementara Wakil Bupati Kab. Majene, Arismunandar mengatakan pihaknya akan memperkuat data penerima bansos agar tepat sasaran.

"Serta memperkuat masyarakat dalam kemandirian ekonomi di bidang perikanan dan pertanian," tuturnya usai menjadi narasumber di FGD tersebut.

Menurut Arismunandar, pemerintah pusat telah memberikan 10 arahan kepada pemerintah daerah melalui Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) agar  melakukan pemantauan harga-harga di lapangan.

Dalam FGD itu, Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Barat, Hermanto, anggota DPR M. Dalif Arsyad turut menjadi narasumber. Acara dihadiri sejumlah mahasiswa dari STAIN, Universitas Sulawesi Barat dan mahasiswa dari kampus lainnya. (OL-13)

Baca Juga: Mahasiswa Kawal BLT untuk Masyarakat agar Tepat Sasaran