Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
PERUM Perhutani menggandeng Universitas Jambi untuk mewujudkan peningkatan kompetensi SDM di bidang Kehutanan melalui program “Merdeka Belajar” selama dua tahun ke depan.
Direktur SDM, Umum dan IT Perhutani, M. Denny Ermansyah, mengatakan Perhutani sebagai Mitra Universitas Jambi berkomitmen mendukung pendidikan khususnya bagi mahasiswa untuk dapat mengembangkan potensi dan kompetensinya serta menanamkan nilai-nilai AKHLAK sejak dini seperti yang telah diimplementasikan oleh seluruh BUMN di Indonesia.
“Tujuan pendandatangan MoU ini adalah untuk mewujudkan pelaksanaan pembangunan khususnya peningkatan kompetensi SDM di bidang Kehutanan, pembinaan program-program untuk kepentingan masing-masing pihak yang saling memerlukan dukungan selama jangka waktu dua tahun kedepan,” jelas Denny .
Pernyataan tersebut disampaikan Denny seusai acara penandandatangan Memorandum of Understanding (Mou) tentang Pendidikan, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat, Peningkatan Kualitas Sumberdaya Masyarakat Penyelenggaraan Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) yang dilaksanakan di Ruang Senat Kampus Universitas Jambi pada Jumat (9/9).
Baca juga: Perhutani Lakukan Merger Anak Perusahaan untuk Fokuskan pada Produk
Penandatangan MoU tersebut dilakukan Direktur SDM, Umum dan IT Perhutani M. Denny Ermansyah bersama Rektor Universitas Jambi Prof. Drs. H. Sutrisno, MSc. Ph.D dan disaksikan Dekan Fakultas Pertanian Prof. Dr. Ir. Suandi, M.Si, IPU dan Wakil Dekan Dr. Forst Bambang Irawan, S.P., M.Sc. IPU
Denny menyampaikan bahwa pemerintah, melalui Kemendikbud-Ristek telah menetapkan kebijakan mengenai program MBKM dengan tujuan mendorong mahasiswa untuk menguasai berbagai keilmuan yang berguna untuk memasuki dunia kerja.
Menurutnya tujuan dilakukannya pendandatangan MoU adalah untuk mewujudkan pelaksanaan pembangunan khususnya peningkatan kompetensi sumber daya manusia di bidang kehutanan, pembinaan program-program untuk kepentingan masing-masing pihak yang saling memerlukan dukungan selama jangka waktu 2 tahun ke depan.
“Saya berharap kerjasama ini dapat terlaksana dengan baik dan pada akhirnya akan melahirkan generasi mahasiswa yang cakap, terampil sesuai dengan minat bakatnya, ber-AKHLAK, serta siap terjun ke dunia kerja,” tutupnya.
Sementara itu Prof. Drs. H. Sutrisno, MSc. Ph.D menyampaikan MOU ini tidak hanya di bidang kehutanan saja, karena untuk mendukung digitilasasi pengelolaan hutan,.
"Tidak hanya bidang program kehutanan saja tetapi bisa dari teknologi informasi, biologi dan bagian yang lain yang mendukung digitalisasi pengelolaan hutan, sehingga program Merdeka Belajar Kampus Merdeka terbuka luas tidak khusus jurusan kehutanan saja," jelas Prof.Sutrisno
Selain penandatanganan MoU, dalam kesempatan tersebut Denny juga memberikan kuliah umum bagi mahsiswa Universitas Jambi dengan tema ‘Digitalisasi Pengelolaan Hutan’ (RO/OL-09)
Pemerintah mencabut izin 28 perusahaan kehutanan dan non-kehutanan di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat terkait pelanggaran hukum dan kerusakan lingkungan.
Industri kehutanan nasional dinilai tengah memasuki fase transisi yang menuntut pembaruan model bisnis dan penguatan kolaborasi berbasis ilmu pengetahuan.
Dampak banjir dan longsor yang melanda Desa Lama Baru, Kecamatan Sei Lepan, Kabupaten Langkat, Sumatra Utara, masih dirasakan warga hingga kini.
PRAKTISI ekologi dari Forum Masyarakat Katolik Indonesia (FMKI), Maria Ratnaningsih menyoroti arah kebijakan pembangunan nasional yang dinilai semakin menjauh dari prinsip keberlanjutan.
Pendalaman penyidikan ini bertujuan mengungkap jaringan ekosistem pelaku dan modus operandi perusakan kawasan hutan
Upaya Indonesia mencapai target Forestry and Other Land Use (FOLU) Net Sink 2030 masih menghadapi tantangan fundamental yaitu kesenjangan pendanaan yang masif.
Menurut Menteri Lingkungan Hidup, Dr. Hanif Faisol Nuroqif, di tengah ancaman kepunahan berbagai satwa endemik, penyelamatan keanekaragaman hayati adalah prioritas
Volume besar itu tentunya memperparah tekanan terhadap lahan seluas 142 hektar yang sudah menampung sampah Ibu Kota selama lebih dari tiga dekade.
Dunia saat ini tengah menghadapi tiga ancaman serius yang disebut “Triple Planetary Crisis” oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
Pemerintah tekankan komitmen industri jalankan EPR demi kelola sampah plastik. Target 100% pengelolaan tercapai pada 2029 lewat kolaborasi multi-pihak.
KLHK melalui Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH) menyegel empat perusahaan yang diduga terlibat dalam kebakaran hutan dan lahan (karhutla)
‘’Kolaborasi, termasuk dengan kerja sama dengan pihak swasta menjadi kunci untuk membangun sistem pengelolaan sampah yang efektif, bernilai ekonomis dan ramah lingkungan,”
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved