Headline
Hakim mestinya menjatuhkan vonis maksimal.
Talenta penerjemah dan agen sastra sebagai promotor ke penerbit global masih sangat sedikit.
KEMENTERIAN Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) bersama Pusat Pengembangan Kepegawaian Aparatur Sipil Negara Badan Kepegawaian Negara (BKN) menyelenggarakan kegiatan literasi digital bagi sektor pemerintahan bertajuk "Peningkatan Kompetensi di Bidang Teknologi Digital bagi Aparatur Sipil Negara Badan Kepegawaian Negara".
Kegiatan yang berlangsung secara hybrid pekan lalu tersebut dihadiri 4.346 pegawai Badan Kepegawaian Negara (BKN) Pusat dan Regional di seluruh Indonesia. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan kecakapan para Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam memanfaatkan teknologi digital, meningkatkan kewaspadaan, serta mengadopsi teknologi digital.
Kegiatan Literasi Digital Sektor Pemerintahan merupakan salah satu rangkaian kegiatan dalam program Indonesia Makin Cakap Digital yang diinisiasi oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika RI (Kemenkominfo) untuk memberikan literasi digital kepada 50 juta orang
masyarakat Indonesia hingga tahun 2024.
Direktur Pemberdayaan Informatika Kemenkominfo, Bonifasius Wahyu Pudjianto menyatakan kegiatan dilaksanakan untuk meningkatkan kompetensi ASN di bidang digital dan mendorong peningkatan jumlah jam pelajaran yang diperoleh masing-masing ASN sesuai dengan implementasi Pasal 70 Undang-Undang Nomor 05 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara terkait pengembangan kompetensi ASN.
"Materi yang akan disampaikan dalam kegiatan Literasi Digital ini terdiri dari 4 Pilar Literasi Digital. Yaitu Kecakapan Digital, Keamanan Digital, Budaya Digital, dan Etika Digital. Dari materi-materi tersebut, diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan, pemahaman, kesadaran dan kecakapan penggunaan teknologi digital, meningkatkan kewaspadaan terhadap keamanan perangkat dan akun yang digunakan serta mendorong ASN untuk mengenal dan mengadopsi teknologi digital untuk meningkatkan kualitas pelayanan sektor publik pada masyarakat," ujar Bonifasius dalam keterangan yang diterima, Kamis (1/9).
Sedangkan Sekretaris Utama BKN, Imas Sukmariah menjelaskan bahwa Literasi Digital ini merupakan kerja besar, karena sebagai ASN harus mampu memahami 4 pilar Literasi Digital dalam kehidupan sehari-hari. "Kemampuan dasar di era digital yang perlu kita kuasai seperti kecakapan individu dalam menggunakan internet, menggunakan media sosial, dan kemampuan mencari, memilah dan memilih konten yang positif, serta kemampuan mengolah dan membuat informasi," ungkap Imas.
Materi Transformasi Digital dalam kegiatan kali ini disampaikan Kepala Pusat Pengembangan Kepegawaian ASN BKN, Bajoe Loedi Hargono. Sedangkan materi tentang Etika Digital yang menjadi poin penting dalam menjaga keharmonisan komunikasi dan beraktivitas di dunia digital disampaikan Gatot Sandy, Digital Content Practitioner.
Selanjutnya, materi tentang Budaya Digital disampaikan oleh Dr. Istiani sebagai Praktisi Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK). Sedangkan Materi Keamanan Digital disampaikan Cahyo Edhi Widyatmoko dan materi Kecakapan Digital disampaikan Tri Hadiyanto Sasongko.(RO/OL-15)
BKN membuka peluang untuk membantu calon pegawai negeri sipil (CPNS) 2024 yang terlanjur mengundurkan diri atau resign agar kembali bekerja secara sementara di perusahaan lamanya.
Proses seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) tahun 2024 telah mencapai tahap akhir. Hasil seleksi resmi diumumkan oleh sepuluh instansi, yang meliputi pemerintah pusat dan daerah.
Honorer yang akan diangkat menjadi PPPK berjumlah 1.292 orang sehingga total ASN Kabupaten Jayapura mencapai 6.845 orang.
Pengolahan data untuk peserta PPPK Guru Tahap I lebih sederhana dibandingkan tenaga kesehatan (nakes) dan teknis, berkat peran aktif Kemendikdasmen.
Per 4 Januari 2025 pukul 12.00 WIB, sudah 484 instansi yang datanya masuk ke BKN.
Peserta dapat mengunduh sertifikat tes PPPK 2024 secara online di laman resmi BKN melalui sertifikat.bkn.go.id .
Usulan itu tersebut sebelumnya telah dilayangkan Korpri kepada Presiden RI Prabowo Subianto, Ketua DPR RI Puan Maharani, dan Menteri PAN-RB Rini Widyantini.
Pramono menerapkan aturan penggunaan transportasi umum bagi ASN di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI sejak Rabu (30/4).
ASN dituntut untuk tidak hanya kompeten secara teknis, tetapi juga kuat moral, serta empati untuk melayani.
PEMERINTAH telah menerbitkan Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Permendikdasmen) Nomor 7 Tahun 2025 tentang Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah.
Pramono minta para kepala perangkat daerah untuk mendata siapa saja ASN di perangkat daerahnya yang sudah maupun yang belum memiliki APAR di rumah masing-masing.
Menurut Toha, sikap tegas Presiden Prabowo untuk menyingkirkan pejabat yang tidak mampu bekerja secara profesional.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved