Headline
Pansus belum pastikan potensi pemakzulan bupati.
JARINGAN lembaga yang tergabung dalam Kongres Ulama Perempuan Indonesia (KUPI) diharapkan mampu mengakomodasi beragam kalangan agar bisa ikut berperan aktif dalam menanamkan nilai-nilai kebangsaan kepada generasi penerus bangsa. Bila dimungkinkan beragam kalangan bisa juga ikut berpartisipasi dalam sejumlah program yang digagas KUPI, sehingga upaya menanamkan nilai-nilai kebangsaan bisa lebih luas lagi
Itu dikatakan Wakil Ketua MPR Lestari Moerdijat saat menerima panitia KUPI II di ruang kerjanya di Gedung DPR/MPR, Selasa (30/8). "KUPI yang diinisiasi lima organisasi seperti Alimat, Rahima, Fahmina, Gusdurian, dan Aman Indonesia berpotensi mengkaji banyak hal dengan beragam cara pandang yang mengandung nilai-nilai kebangsaan," ujarnya.
Apalagi, ujar Rerie, sapaan akrab Lestari, sejumlah organisasi tersebut memiliki keanggotaan dengan beragam latar belakang seperti akademisi, pesantren, dan aktivis. Rerie juga berharap keanggotaan KUPI juga mengakomodasi beragam latar belakang politik, sehingga mampu mendorong gerakan-gerakan kebangsaan lintas partai.
Menurut Anggota Majelis Tinggi Partai NasDem itu, dengan keberagaman latar belakang dan pemikiran itu diharapkan KUPI mampu merealisasikan eksistensi ulama perempuan Indonesia. Penyelenggaraan Kongres Ulama Perempuan Indonesia II November 2022 dengan tema Meneguhkan Peran Ulama Perempuan untuk Peradaban yang Berkeadilan, jelas Rerie, merupakan momentum untuk meneguhkan peran pemikir perempuan untuk aktif dalam proses pembangunan.
Kehadiran gerakan yang diinisiasi KUPI itu, tegas Rerie, sangat diharapkan mampu mengakselerasi upaya menanamkan sejumlah nilai-nilai terkait isu kesetaraan gender dan kebangsaan yang sangat dibutuhkan dalam menghadapi berbagai tantangan di masa datang. (OL-14)
Presiden Prabowo Subianto bisa fokus pada program strategis nasional yang dihajatkan langsung kepada kebutuhan dasar rakyat.
Partai NasDem mendesak dialog konstitusional untuk menyikapi pemisahan pemilu nasional-lokal. DPR dan Pemerintah didesak untuk tidak lagi membenturkan putusan MK dengan UUD.
KETUA Komisi XIII DPR RI, Willy Aditya merespons polemik hak royalti untuk pemutaran lagu di ruang publik. Ia meminta semua pihak mengedepankan falsafah Pancasila dan tidak saling serang.
REVISI Undang-Undang PPMI harus mempertimbangkan perlindungan menyeluruh yang responsif gender dan prinsip-prinsip HAM bagi para pekerja migran Indonesia (PMI).
Partai NasDem menyatakan komitmennya untuk membuka ruang bagi generasi muda dalam dunia politik.
Ali Armunanto mengungkapkan, dalam lima tahun terakhir, NasDem telah mempersiapkan para suksesor dari jauh-jauh hari.
Berikut isi pidato lengkap Ketua MPR RI Ahmad Muzani dalam sidang tahunan.
UPAYA yang terukur untuk mewujudkan gerakan mengatasi kondisi darurat kekerasan terhadap perempuan dan anak harus segera direalisasikan.
JELANG penyelenggaraan Sidang Tahunan MPR dalam rangka peringatakan Hari Kemerdekaan RI, pimpinan MPR bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (23/7).
WAKIL Ketua MPR RI dari Partai Demokrat, Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas) mendorong inovasi serta capaian prestasi mahasiswa vokasi di Tanah Air.
PEMBERDAYAAN penyandang disabilitas perlu terus ditingkatkan untuk mendukung proses pembangunan nasional. Saat ini berbagai tantangan masih kerap dihadapi oleh penyandang disabilitas.
SETIAP anak bangsa harus mampu mengimplementasikan nilai-nilai yang terkandung dalam Empat Pilar Kebangsaan untuk menjawab tantangan di masa datang.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved