Headline
Sebaiknya negara mengurus harga barang dulu.
PEMBERDAYAAN ekonomi perempuan harus menjadi bagian dari strategi nasional dan global untuk bangkit dari pandemi Covid-19. Pasalnya, perempuan yang mengisi setengah populasi Indonesia adalah pendorong pemulihan ekonomi dan stabilitas keuangan jangka panjang.
"Ketika perempuan diberdayakan secara ekonomi, mereka cenderung lebih bersedia menginvestasikan pendapatan untuk nutrisi, kesehatan, dan pendidikan anak-anak mereka, serta mempromosikan pembangunan berkelanjutan untuk generasi mendatang," ujar Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Bintang Puspayoga, dalam pernyataannya.
Lebih lanjut, Menteri PPPA menyebutkan, perempuan yang mandiri secara finansial dapat meningkatkan kesejahteraan keluarga, serta mencegah masalah yang kerap terjadi karena faktor ekonomi, seperti kekerasan, praktik eksploitasi anak, dan perkawinan anak.
"Kesetaraan gender bermanfaat tidak hanya bagi perempuan, tapi juga semua sektor dan dunia. Oleh karena itu, pemberdayaan perempuan adalah tanggung jawab seluruh pihak," kata Menteri PPPA.
Namun demikian, menurut Menteri PPPA, saat ini tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan Indonesia masih jauh tertinggal dari laki-laki, yaitu 54,27 persen dibandingkan dengan 83,65 persen. "Bagi perempuan yang mampu memasuki dunia kerja, perkembangan karir mereka juga terhambat dengan adanya 'Glass Ceiling Effect', padahal performa perempuan sama baiknya dengan laki-laki," imbuh Menteri PPPA.
Berdasarkan hal tersebut, Presidensi G20 Indonesia 2022 memberikan kesempatan untuk mendiskusikan penyelesaian masalah kesenjangan gender di negara-negara anggota G20. “Pemerintah Indonesia bekerja sama dengan sektor bisnis dan salah satu prioritas utamanya meningkatkan keterwakilan perempuan dalam posisi kepemimpinan di sektor swasta. Selain itu, melalui G20 EMPOWER, para advokat juga mendorong perusahaan untuk mempromosikan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan di dunia kerja,” tutur Msnteri PPPA.
Chair B20 Indonesia, Shinta W. Kamdani mengatakan, B20-G20 Dialogue Business Action Council (WiBAC) diselenggarakan untuk membahas rekomendasi kebijakan terkait peningkatan kapabilitas perempuan dalam bisnis. Menurutnya, B20 WiBAC mengangkat tiga aspek penting, yaitu pemberdayaan perempuan untuk terlibat secara setara dalam ekonomi global, menyediakan sumber keuangan yang dapat diakses dan terjangkau bagi perempuan yang berbisnis, serta mengatasi bias dan stereotip gender di tempat kerja yang merupakan masalah yang saat ini dihadapi oleh perempuan pelaku bisnis. (H-2)
HAPPY Girlfriend Day (gf day) diperingati pada tiap 1 Agustus. Hari tersebut menjadi perayaan pasangan romantis. Namun, bukan saja untuk mereka yang memiliki pasangan,
KEBERPIHAKAN terhadap korban dalam tindak pidana perdagangan orang (TPPO) yang kerap melibatkan perempuan harus dikedepankan.
SETIAP tanggal 1 Agustus, media sosial dipenuhi ucapan penuh kasih bertuliskan Happy Girlfriend Day. Peringatan ini sejatinya ialah bentuk apresiasi bagi para perempuan hebat di hidup.
Filosofi ini bukan sekadar filantropi, melainkan keyakinan bahwa keberagaman adalah sumber inovasi dan efisiensi.
Kanker payudara umumnya dialami perempuan berusia paruh baya. Namun, seiring berkembangnya waktu, banyak kasus kanker payudara terjadi pada usia muda.
REVISI Undang-Undang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) tampaknya kembali akan menjadi panggung teknokratis: membahas angka-angka, tanpa wajah para pelakunya.
Perekonomian NTB menjadi bergairah dengan adanya Fornas kali ini.
SEJUMLAH pasal yang mengatur berbagai aspek terkait tembakau pada PP Nomor 28 Tahun 2024 menuai kritik. Aturan ini dinilai berdampak negatif terhadap industri dan petani dalam negeri,
KOTA Batu tak hanya lekat dengan suguhan pemandangan alam, kabut, dan kesejukan udara, tetapi juga hamparan perbukitan dan perkebunan milik warga hadir memanjakan mata.
PEMERINTAH dinilai perlu melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan Over Dimension Overloading (ODOL) serta mencari solusi yang komprehensif dan berkelanjutan,
EFEKTIVITAS Bantuan Subsidi Upah (BSU) sebagai instrumen peningkatan daya beli masyarakat kembali dipertanyakan. Sebab program tersebut tidak memberikan kontribusi signifikan.
PEMERINTAH didorong untuk bisa mengakselerasi belanja negara untuk mendukung perekonomian di dalam negeri.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved