Indonesia Segera Punya Green Economy Index

PEMBANGUNAN ekonomi hijau telah menjadi fokus Indonesia yang disebutkan Presiden Jokowi sejak beberapa waktu lalu. Saat menghadiri pertemuan World Economic Forum 2022 secara virtual pada Januari lalu, Presiden memaparkan sejumlah strategi pemerintah untuk mewujudkan ekonomi hijau.

Dua di antaranya adalah pembangunan rendah karbon sebagaimana yang tertuang di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2020-2024; dan kebijakan net zero emissions pada 2060.

Kini pemerintah akan segera menerbitkan Green Economy Index (GEI/Indeks Ekonomi Hijau) untuk melihat efektivitas transformasi ekonomi tersebut. Direktur Lingkungan Hidup Kementerian PPN/Bappenas Medrilzam di Jakarta, Kamis (5/8), menyatakan jika GEI akan diluncurkan pada 9 Agustus di Bali dalam acara Side Event The 3rd G20 DWG Meeting.

Ia menyatakan GEI merupakan pengukuran skala nasional dan memiliki 15 indikator yang terdiri dari 5 indikator lingkungan, 6 indikator ekonomi, dan 4 indikator sosial. "Karena green economy harus mengcover tiga aspek, yakni ekonominya dapat, lingkungan dapat, dan sosial juga dapat… contoh misalnya indikator yang lingkungan itu emisi, termasuk intensitas emisi (emisi per satuan output PDB), lalu juga ada energi..ada 15 indikator saya ga bisa buka sekarang," jelasnya dalam pertemuan dengan sejumlah media yang digelar oleh Global Green Growth Institute itu.

Tanpa mau menyebutkan keseluruhan indikator, ia menyatakan jika indikator yang digunakan merupakan yang memang menjadi ukuran keberhasilan program-program yang ada di Indonesia. Selain itu indikator tersebut juga memiliki kriteria SMART atau spesifik, terukur (Measurable), dapat tercapai (achievable), sesuai (Relevant), dan diukur dalam batas waktu (Timebound). Indikator yang digunakan juga mengacu pada indikator yang digunakan kajian tingkat global termasuk menggunakan pilar-pilar SDGs.

Data yang digunakan dalam pengukuran indikator-indikator tersebut merupakan data selama kurun 2010 - 2020. Dengan begitu diharapkan dapat terlihat dampak perubahan dari dilaksanakannya transformasi ekonomi hijau.

Selain untuk mengukur, efektivitas dari transformasi ekonomi hijau, GEI diharapkan dapat digunakan sebagai acuan berbagai pihak untuk diterapkan dalam RPJMN. Di sisi lain ia mengakui jika GEI awal ini masih dalam skala makro sehingga belum menyoroti per sektor maupun tingkat propinsi/kabupaten.

"Ini baru step awal jadi nasional dulu. Memang kita ada rencana masuk sampai level daerah tapi ya harus memenuhi SMART kriteria, jadi daerah harus siap nanti datanya," jelasnya.  Dengan begitu diharapkan ke depan GEI dapat menjadi referensi bagi para investor yang ingin ambil bagian di ekonomi hijau Indonesia. (M-1)