FPIPS UPI Bandung Berkomitmen Menuju Wilayah Bebas Korupsi

FAKULTAS Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial (FPIPS) Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) Bandung berstatus menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK).

Untuk memantapkan tekad itu, mereka menggelar kuliah umum dengan
tema Sosialisasi Pengendalian Gratifikasi, Whistleblowing System dan
Benturan Kepentingan di FPIPS UPI. Kegiatan ini dilaksanakan pada Senin
(11/7) lalu  di lantai 6 auditorium FPIPS UPI.

Dekan FPIPS, Prof Agus Mulyana di Bandung, Jumat (15/7) mengatakan,
kegiatan ini mulai dirintis oleh program studi Pendidikan IPS sejak
tahun lalu. Agenda tersebut juga merupakan bagian dari rangkaian zona
integritas dan sebagai satu pemahaman serta komitmen FPIPS sebagai
Lembaga WBK.

"FPIPS berkomitmen menghindari gratifikasi. Dalam perspektif sejarah,
korupsi adalah budaya feodalis. Dulu para bawahan harus setor
kepada atasannya, istilahnya verplichte leverantie yang artinya wajib
setor dalam bahasa Belanda. Tentu ini bukan budaya yang baik," ujar Prof Agus.

Kasus suap

Pada kuliah umum tersebut, hadir sebagai narasumber ialah Deputi Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Wawan Wardiana.

Dia memaparkan bahwa Indeks Perspektif Korupsi (IPK) Indonesia memiliki skor 38, dua poin di atas Thailand. Thailand 36 poin, Malaysia 51 poin dan di ASEAN, Singapura mendapat skor tertinggi dengan 85 poin.

Skor IPK tinggi menunjukkan bahwa negara tersebut memiliki risiko kejadian korupsi yang rendah. Sebaliknya skor IPK rendah menunjukkan bahwa negara tersebut memiliki risiko kejadian korupsi yang tinggi.

"Saat ini kasus yang paling banyak ditangani adalah kasus suap. Orang
Indonesia ini suka sekali memberi, kalau tidak dikasih rasanya ada yang
kurang. Dalam ranah birokrasi pemberian seperti ini sering diiringi maksud tertentu. Setelah itu biasanya muncul kesepakatan-kesepakatan. Wajar saja sampai hari ini kami juga banyak menangani kasus suap," jelasnya.

Menurut Wawan, gratifikasi akar dari korupsi. Karena itu, harus
dihindari gratifikasi biar tidak memunculkan konflik dan diskriminasi.
 
Kepada mahasiswa Wawan mengingatkan, bahwa terlambat, titip absen,
mencontek, plagiat, mark-up uang kuliah, membuat proposal palsu, dan
penyalahgunaan dana beasiswa termasuk dalam perilaku koruptif.

Perguruan tinggi bisa berperan dalam pencegahan korupsi melalui peran sivitas akademikanya. Di antaranya terdapat tiga langkah yang bisa dilakukan, yaitu edukasi yang diwujudkan dalam penyelenggaraan Pendidikan Antikorupsi sebagai mata kuliah mandiri atau terintegrasi dalam mata kuliah yang relevan.

Kedua membangun ekosistem, yakni dengan pembangunan integritas ekosistem pendidikan yang mendukung habituasi, keteladanan,
dan pengalaman integritas.

"Ketiga dengan aksi integritas melalui peran aktif dalam gerakan
antikorupsi melalui Tridharma Perguruan Tinggi seperti pengawasan,
kajian, advokasi, penyuluhan, kampanye dan gerakan lainnya yang
mendukung aksi integritas," tambah Wawan.

Pelayanan maksimal

Sementara itu, Ketua Zona Integritas FPIPS UPI, Wawan Darmawan menegaskan bahwa unit kerja FPIPS berkomitmen untuk menciptakan pelayanan yang maksimal, yang bersih, akuntabel, efektif, efisien, dan berorientasi pada pelayanan publik yang baik dengan prinsip good and clean government.

"Dengan terciptanya pelayanan yang berintegritas diharapkan dapat
mengendalikan gratifikasi yang berpotensi pada korupsi," katanya.

Dalam kegiatan kuliah umum tersebut juga ditindak lanjuti dengan
perumusan perjanjian kerja sama antara Prodi Pendidikan IPS dengan KPK
untuk kepentingan sertifikasi penyuluh anti korupsi bagi lulusan IPS. Selain itu juga kajian inserso materi anti korupsi di pelajaran IPS dan pengembangan media. Yang lain metode pembelajaran IPS berbasis anti korupsi yang diselaraskan dengan kurikulum Merdeka Belajar. (N-2)