Pemerintah berencana untuk melakukan pembatasan jumlah wisatawan yang berkunjung ke Taman Nasional Komodo, Nusa Tenggara Timur maksimal 200 ribu pertahun. Hal itu dilakukan untuk melestarikan ekosistem kawasan konservasi, meningkatkan nilai ekonomi wilayah secara berkelanjutan dan memberdayakan sosial ekonomi masyarakat lokal.
"Tren kunjungan ke Taman Nasional Komodo meningkat, kalau kita lihat di masa sebelum pandemi covid-19, yakni dari 2017 sampai 2019. Dengan tren jumlah kunjungan yang meningkat, apabila tidak dimanage dengan baik akan memengaruhi outstanding universal value (OUV)," kata Wakil Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Alue Dohong di Gedung Manggala Wanabakti, Senin (27/6).
"Untuk itu perlu adanya perhitungan daya dukung dan daya tampung TN Komodo demi keberlangsungan ekosistem TN Komodo," tambah dia.
Berdasarkan data dari KLHK, jumlah wisatawan di TN Komodo meningkat pesat setiap tahunnya. Pada 2016 tercatat wisatawan di TN Komodo berjumlah 100 ribu. Lalu pada tahun 2019 jumlah wisatawan mencapai 221 ribu.
Ia mengungkapkan, dalam melakukan pembatasan tersebut, nantinya pihaknya akan menerapkan sistem digitalisasi bagi seluruh wisatawan yang datang. Sistem tersebut akan mulai diuji coba mulai 1 Agustus 2022 mendatang.
"Jadi kita harus sosialisasikan terlebih dahulu seperti apa. Kita uji coba dulu. Baru nanti diberlakukan. Kalau memang sudah oke. Digitalisasi ini penting supaya orang tidak ujug-ujug datang ke sana minta masuk. Digitalisasi ini dilakukan untuk memesan tiket dan kita bisa mengatur berapa jumlah orang yang akan masuk," beber Alue.
Pada kesempatan itu, Koordinator Pelaksana Program Penguatan Fungsi Pulau Komodo, Pulau Pasar dan Kawasan Perairan Sekitaranya Carolina Noge mengungkapkan, saat ini pihaknya bersama dengan KLHK dan akademisi tengah melakukan pembahasan bagaimana nantinya pembatasan wisatawan itu akan berjalan. Selain itu, pihaknya juga masih menghitung berapa biaya yang akan dipatok bagi wisatawan untuk bisa mengunjungi TN Komodo.
"Untuk biaya konservasi TN Komodo dari setiap adanya kunjungan berkisar antara Rp2,9 juta sampai Rp5,8 juta. Kita masih hitung berapa komponen biaya yang akan dibebani kepada setiap orang untuk biaya konservasi tersebut," ucap dia.
Saat ini sendiri, penguatan fungsi dan upaya menjaga konservasi TN Komodo dan sekitarnya, KLHK dan pihak pemerintah provinsi telah membuat nota kesepahaman yang memuat sejumlah poin penting di dalamnya. Diantaranya mengenai penguatan kelembagan, peningkatan kemampuan SDM, penguatan fungsi perlindungan dan pengamanan, peningkatan kapasitas masyarakat peduli api, peningkatan sarana dan prasarana, pemberdayaan masyarakat dan pengembangan wisata alam.
