Headline
Presiden Trump telah bernegosiasi dengan Presiden Prabowo.
Presiden Trump telah bernegosiasi dengan Presiden Prabowo.
Warga bahu-membahu mengubah kotoran ternak menjadi sumber pendapatan
DALAM rangka pencegahan dan pengendalian Penyakit Mulut dan Kuku (PMK), pemerintah telah menyiapkan logistik untuk percepatan pelaksanaan vaksinasi darurat pada hewan ternak.
Hal tersebut disampaikan Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (Dirjen PKH) Kementerian Pertanian (Kementan) Nasrullah dalam keterangannya, Sabtu (25/6). Per 23 Juni 2022, pemerintah telah mendistribusikan vaksin PMK sebanyak 620.700 dosis.
Distribusi vaksin menyasar 19 provinsi tertular PMK dan ke UPT Perbibitan. Rincian 19 provinsi, yakni Aceh, Sumatera Selatan, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Jambi, Riau, Lampung dan Bangka Belitung.
Lalu, Banten, DIY, Jawa Tengah, Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat, Jawa Barat, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Bengkulu dan DKI Jakarta. Strategi vaksinasi mengusung "Ring vaccination" atau Vaksinasi Cincin, dengan menentukan area vaksinasi pada radius 1 km, 3 km dan 10 km di luar titik wabah.
Baca juga: MUI: Hewan Positif PMK Kategori Berat tidak Sah Jadi Hewan Kurban
Menurutnya, hal ini bertujuan mencegah vaksinasi pada hewan yang sudah terinfeksi, namun masih dalam masa inkubasi. "Vaksinasi PMK pada tahap awal ditargetkan pada populasi di sumber bibit, populasi ternak perah dan hewan sehat rentan PMK yang terancam di wilayah wabah," jelas Nasrullah.
“Strategi ini diambil dengan tujuan melindungi hewan rentan dengan nilai ekonomi tinggi dan masa hidup produksi lebih lama, seperti ternak bibit dan perah. Serta, untuk membatasi penyebaran dari hewan-hewan yang sering dilalulintaskan,” imbuhnya.
Vaksinasi perdana telah dilaksanakan pada 14 Juni 2022, yang dimulai di Jawa Timur. Vaksinasi berikutnya dilakukan di Jawa Tengah pada 18 Juni 2022, dimulai dari Kabupaten Sukoharjo. Lalu, pada 20 Juni 2022, dilakukan vaksinasi di Jawa Barat, yang dimulai di Kabupaten Sumedang.
Selanjutnya, mulai 24 Juni 2022, vaksinasi juga sudah serentak dilaksanakan di 10 Unit Pelaksana Teknis (UPT) perbibitan, Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD), KUD Sapi Perah, sapi perah dan sapi potong di peternak rakyat.
Baca juga: Jelang Idul Adha, Kementan Pastikan Semua Ternak Sapi NTT Sehat
Vaksinasi merupakan salah satu cara untuk mengendalikan wabah PMK saat. Langkah ini seperti halnya vaksinasi covid-19, di mana vaksinasi PMK juga ditargetkan secara cepat dan massal untuk mencapai kekebalan kelompok pada 100% populasi hewan rentan yang sehat.
“Pelaksanaan vaksinasi ini memerlukan perencanaan yang baik. Sehingga, masing-masing Posko PMK di daerah wabah harus dapat memastikan data target populasi melalui pendataan hewan rentan,” pungkasnya.
Nasrullah menegaskan bahwa untuk mencapai keberhasilan vaksinasi PMK, membutuhkan partisipasi aktif dari para peternak. Khususnya, dalam mempersiapkan data dan informasi ternak yang akan divaksin ke Posko PMK setempat.
“Kami harapkan peternak dapat memberikan informasi ternak yang sehat. Apakah peternakannya sudah pernah tertular atau belum. Hal ini penting untuk memastikan hanya ternak sehat yang akan divaksin, agar kekebalan melalui vaksinasi terbentuk sempurna,” tutup Nasrullah.(RO/OL-11)
Kunjungan PDHI sekaligus menjadi bentuk dukungan terhadap upaya deteksi dini penyakit mulut dan kuku (PMK) yang tengah diwaspadai menjelang Iduladha.
Menyambut Hari Raya Idul Adha 1446 H/2025 M, Kementerian Pertanian (Kementan) memperketat pengawasan kesehatan hewan kurban.
Pemerintah daerah diminta aktif melaporkan hasil pemeriksaan hewan, baik sebelum (antemortem) maupun sesudah pemotongan (postmortem), melalui aplikasi iSIKHNAS.
JELANG Hari Raya Idul Adha, Pemkab Tuban, Jatim, meningkatkan pengawasan mobilitas ternak antarprovinsi.
Pemkab Bandung Barat membentuk Satgas Penanganan PMK yang terdiri dari unsur pemerintah, TNI, Polri, asosiasi peternakan, dan sektor swasta.
Menjelang perayaan Idul Fitri 2025, Kementerian Pertanian (Kementan) memastikan upaya pengendalian penyakit mulut dan kuku (PMK) tetap berjalan optimal di seluruh Indonesia
Pemerintah menetapkan harga ayam ras hidup (livebird) minimum Rp18.000/kg berlaku nasional mulai 19 Juni 2025 untuk melindungi peternak dari kerugian.
Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementan, Arief Cahyono, mengucapkan selamat atas terpilihnya Ketua Forum Wartawan Pertanian (Forwatan) periode 2025–2028, Beledug Bantolo.
Kementerian Pertanian (Kementan) terus memperkuat komitmennya dalam mewujudkan swasembada pangan nasional melalui penguatan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah.
Kementan merumuskan lima langkah strategis bersama pelaku industri perunggasan, dengan didukung salah satunya oleh Komunitas Peternakan Unggas Nasional (KPUN).
Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian (Pusat PVTPP) Kementerian Pertanian (Kementan) menggelar pelatihan konsultan Perlindungan Varietas Tanaman (PVT).
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved