Headline
Buka puasa bersama bukan sekadar rutinitas seremonial.
Buka puasa bersama bukan sekadar rutinitas seremonial.
Kumpulan Berita DPR RI
DALAM rangka pencegahan dan pengendalian Penyakit Mulut dan Kuku (PMK), pemerintah telah menyiapkan logistik untuk percepatan pelaksanaan vaksinasi darurat pada hewan ternak.
Hal tersebut disampaikan Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (Dirjen PKH) Kementerian Pertanian (Kementan) Nasrullah dalam keterangannya, Sabtu (25/6). Per 23 Juni 2022, pemerintah telah mendistribusikan vaksin PMK sebanyak 620.700 dosis.
Distribusi vaksin menyasar 19 provinsi tertular PMK dan ke UPT Perbibitan. Rincian 19 provinsi, yakni Aceh, Sumatera Selatan, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Jambi, Riau, Lampung dan Bangka Belitung.
Lalu, Banten, DIY, Jawa Tengah, Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat, Jawa Barat, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Bengkulu dan DKI Jakarta. Strategi vaksinasi mengusung "Ring vaccination" atau Vaksinasi Cincin, dengan menentukan area vaksinasi pada radius 1 km, 3 km dan 10 km di luar titik wabah.
Baca juga: MUI: Hewan Positif PMK Kategori Berat tidak Sah Jadi Hewan Kurban
Menurutnya, hal ini bertujuan mencegah vaksinasi pada hewan yang sudah terinfeksi, namun masih dalam masa inkubasi. "Vaksinasi PMK pada tahap awal ditargetkan pada populasi di sumber bibit, populasi ternak perah dan hewan sehat rentan PMK yang terancam di wilayah wabah," jelas Nasrullah.
“Strategi ini diambil dengan tujuan melindungi hewan rentan dengan nilai ekonomi tinggi dan masa hidup produksi lebih lama, seperti ternak bibit dan perah. Serta, untuk membatasi penyebaran dari hewan-hewan yang sering dilalulintaskan,” imbuhnya.
Vaksinasi perdana telah dilaksanakan pada 14 Juni 2022, yang dimulai di Jawa Timur. Vaksinasi berikutnya dilakukan di Jawa Tengah pada 18 Juni 2022, dimulai dari Kabupaten Sukoharjo. Lalu, pada 20 Juni 2022, dilakukan vaksinasi di Jawa Barat, yang dimulai di Kabupaten Sumedang.
Selanjutnya, mulai 24 Juni 2022, vaksinasi juga sudah serentak dilaksanakan di 10 Unit Pelaksana Teknis (UPT) perbibitan, Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD), KUD Sapi Perah, sapi perah dan sapi potong di peternak rakyat.
Baca juga: Jelang Idul Adha, Kementan Pastikan Semua Ternak Sapi NTT Sehat
Vaksinasi merupakan salah satu cara untuk mengendalikan wabah PMK saat. Langkah ini seperti halnya vaksinasi covid-19, di mana vaksinasi PMK juga ditargetkan secara cepat dan massal untuk mencapai kekebalan kelompok pada 100% populasi hewan rentan yang sehat.
“Pelaksanaan vaksinasi ini memerlukan perencanaan yang baik. Sehingga, masing-masing Posko PMK di daerah wabah harus dapat memastikan data target populasi melalui pendataan hewan rentan,” pungkasnya.
Nasrullah menegaskan bahwa untuk mencapai keberhasilan vaksinasi PMK, membutuhkan partisipasi aktif dari para peternak. Khususnya, dalam mempersiapkan data dan informasi ternak yang akan divaksin ke Posko PMK setempat.
“Kami harapkan peternak dapat memberikan informasi ternak yang sehat. Apakah peternakannya sudah pernah tertular atau belum. Hal ini penting untuk memastikan hanya ternak sehat yang akan divaksin, agar kekebalan melalui vaksinasi terbentuk sempurna,” tutup Nasrullah.(RO/OL-11)
Vaksinasi PMK bertujuan untuk memberikan penguat anti-PMK atau vaksin guna mencegah ternak dari penularan PMK.
Kunjungan PDHI sekaligus menjadi bentuk dukungan terhadap upaya deteksi dini penyakit mulut dan kuku (PMK) yang tengah diwaspadai menjelang Iduladha.
Menyambut Hari Raya Idul Adha 1446 H/2025 M, Kementerian Pertanian (Kementan) memperketat pengawasan kesehatan hewan kurban.
Pemerintah daerah diminta aktif melaporkan hasil pemeriksaan hewan, baik sebelum (antemortem) maupun sesudah pemotongan (postmortem), melalui aplikasi iSIKHNAS.
JELANG Hari Raya Idul Adha, Pemkab Tuban, Jatim, meningkatkan pengawasan mobilitas ternak antarprovinsi.
Pemkab Bandung Barat membentuk Satgas Penanganan PMK yang terdiri dari unsur pemerintah, TNI, Polri, asosiasi peternakan, dan sektor swasta.
Meskipun harga terpantau stabil, pemerintah akan terus melakukan sidak secara rutin selama Ramadan untuk memantau pergerakan harga.
Berdasarkan data proyeksi neraca pangan nasional, komoditas cabai rawit diproyeksikan mengalami surplus sebesar 54 ribu ton pada Februari 2026.
Kenaikan harga cabai rawit merah dipicu berkurangnya pasokan dari Kabupaten Kepahiang, sementara harga beras premium Rp16.000/kg dan beras medium Rp13.750/kg.
KEMENTERIAN Pertanian (Kementan) memastikan ketersediaan aneka cabai di Provinsi Jawa Barat dalam kondisi sangat aman untuk kebutuhan menjelang Ramadan dan Idul fitri 2026.
Kementerian Pertanian menargetkan distribusi 4 juta dosis vaksin PMK secara nasional sepanjang 2026.
Untuk itu semua jagal wajib menjaga stabilitas harga karkas sehingga harga daging di Pasar tidak lebih dari Rp130.000/kg
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved