SEJUMLAH kebijakan di sektor pendidikan yang dijalankan Presiden Joko Widodo (Jokowi) berdampak positif bagi masyarakat. Bahkan kehadirannya sukses membuat masyarakat kurang mampu mengenyam pendidikan.
Ketua Perkumpulan Pembina Lembaga Pendidikan Perguruan Tinggi (PPLP-PT) PGRI Banyuwangi Heru Ismadi menyampaikan berbagai kebijakan dalam Pemerintahan Jokowi terasa manfaatnya oleh masyarakat. Termasuk kebijakan pada sektor pendidikan.
Salah satunya berkat kehadiran kebijakan akselerasi digital yang tengah digenjot Jokowi. Melalui digitalisasi, papar Heru, pendidikan menjadi lebih mudah diakses, sehingga akan semakin memudahkan masyarakat.
"Tentunya yang menjadi harapan kebijakan yang akan datang tetap berpihak kepada masyarakat. Tetap memberikan akses kepada warga yang tidak mampu," kata Heru di Banyuwangi, Jawa Timur.
Menurut Heru, digitalisasi pendidikan menjadi hal yang tidak bisa lagi terelakkan terutama dalam era kemajuan teknologi seperti saat ini. Melalui itu dirinya percaya impian Jokowj untuk menciptakan pemerataan bakal segera terealisasikan.
Dia menilai komitmen Jokowi untuk memberikan pendidikan bagi masyarakat di seluruh wilayah Tanah Air merupakan langkah yang tepat. Apalagi hal demikian telah menjadi salah satu amanah penting dari konstitusi "Sebagaimana amanah dari UUD 1945 mencerdaskan generasi bangsa Indonesia," kata Heru menambahkan.
Karena itu, Heru melanjutkan, kebijakan digitalisasi Jokowi perlu mendapat dukungan penuh dari seluruh elemen masyarakat. Tentunya dalam proses perjalanannya dilakukan secara bertahap agar imbas yang didapat kembali dirasakan langsung masyarakat.
"Saya pikir apa yang dilakukan sudah cukup demikian karena sekarang ini sudah masuknya era digitalisasi. Sehingga semua itu memang harus sudah beralih dari yang manual ke digital," tutup Heru. (RO/OL-15)
