Fakultas Hukum UPN Veteran Jakarta pada Minggu (10/4) menyelenggarakan lomba debat virtual bertajuk Lomba Debat Hukum Nasional Veteran Legal Competition 2022.
Dalam lomba ini merupakan salah satu rangkaian kegiatan untuk mendukung Dies Natalis Fakultas Hukum UPN Veteran Jakarta. Sebanyak lima juri dipilih untuk mengawal lomba debat itu, mereka adalah Prof. Dr. Bambang Waluyo, SH.MH. (Jaksa Agung Muda di Kejagung RI), Dr. Yenti Garnasih, SH.,MH. (Dosen FH Trisakti dan Ketua Masyarakat Hukum Pidana dan Kriminologi), Dr. Supardi, SH.,MH. (Direktur Penyidikan pada Jampidsus Kejaksaan Agung RI), Dr. Wardaniman Larosa, SH.,MH. (Advokat & Founder WLP Law Firm), dan Dr. Benny Harmoni Harefa, SH.,MH. (Dosen Hukum Pidana FH UPN Veteran).
Wardaniman Larosa menerangkan bahwa tema debat hukum kali ini mengangkat isu tentang Penjeratan Pidana Praktik Prostitusi Online dengan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. karena diyakini akhir-akhir ini maraknya penyakit masyarakat di bidang prostitusi online.
Prostitusi online dalam lomba debat itu menuai pro dan kontra diantara kedua tim yakni tim kontra mengharapkan ke depan pengaturan prostitusi online masuk ke dalam ranah hukum privat bukan lagi ke dalam ranah hukum publik karena praktik semacam ini didasarkan pada niat dan keinginan dari masing-masing pihak.
Sementara tim pro memiliki kesimpulan bahwa prostitusi online sudah tepat masuk dalam kejahatan pornografi dan cyber crime karena merugikan masyarakat dan nilai-nilai sosial budaya bangsa Indonesia
Wardaniman Larosa menambahkan masing-masing peserta debat telah menampilkan argumentasi terbaik, logis, dan komprehensif dengan menerapkan asas-asas hukum, perbandingan penerapan hukum di negara lain serta mampu meyakinkan para dewan juri atas tema yang diangkat baik di sisi Tim Pro maupun dari Tim Kontra, sehingga para dewan juri agak sedikit kesulitan dalam memberikan penilaian dan/atau menentukan pemenang di babak final ini.
Diharapkan melalui lomba debat ini prostitusi online semakin minim dan perlu adanya kesadaran masyarakat untuk tidak terlibat dan jauh dari praktik prostitusi online. (OL-12)
