Kurikulum Merdeka Dinilai tidak Dukung Pemulihan Pembelajaran

GURU Besar UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Prof. Azyumardi Azra menilai bahwa Kurikulum Merdeka sebagai kurikulum baru tidak mendukung upaya pemulihan pembelajaran yang terdampak pandemi covid-19.

Learning loss yang terjadi cukup parah seharusnya menjadi fokus akselerasi pendidikan dengan meningkatkan dukungan fasilitas.

"Kurikulum Merdeka ini tidak bisa mengakselerasi learning loss, karena kurikulum yang dipakai itu tetap berdasarkan materi yang berat, mata pelajarannya banyak sekali," ujarnya dalam RDP bersama Panja Komisi X DPR RI, Senin (28/3).

Menurutnya, kualitas pendidikan Indonesia sudah tertinggal lantarang kurangnya dukungan fasilitas. Ditambah pandemi, masalah pendidikan kian berat sebab PJJ yang diterapkan tidak efektif.

Baca juga: USU Raih Dua Gelar PRI Awards 2022

Hadirnya Kurikulum Merdeka justru memberi masalah baru. Sebagaimana kurikulum baru tentu saja penyesuaian yang membutuhkan waktu cukup lama. Sementara situasi saat ini sangat tidak tepat untuk memberikan ruang yang cukup bagi penyesuaian kurikulum.

"Ini perlu penyesuaian yang kalau tidak diatasi justru memperlambat pemulihan pendidikan. Misalnya adanya disrupsi kontinuitas substantif. Jadi secara substantif mapel itu bisa terjadi disrupsi gangguan diskontunuitas. Kemudian ada perubahan tekanan, emapsis tekanan berubah penerapan yang membutuhkan penyesuaian," jelasnya.

"Saya gak tahu apakah ini diperhitungkan dengan Kurikulum Merdeka itu, perubahan-perubahan seperti ini," lanjutnya.

Kemudian kurikulum baru juga mengakibatkan penyesuaian/ perubahan institusional. Bisa terjadi penambahan atau pengahapusan jurusan atau prodi. Misalnya dihilangkan atau dihapusnya jurusan IPA, IPS di SMA akan berdampak pada jurusan di Perguruan Tinggi.

"Nah ini kembali lagi apa yang beredar di masyarakat kita ganti menteri ganti kurikulum. Mungkin sekarang ada 4 kurikulum yang sedang dijalanka, kurikulum KTSP itu mungkin masih ada, sebagian K13. Kemudian sekarang ada Kurikulum Darurat dan Kurikulum Merdeka," imbuhnya.

Prof. Azyumardi menekankan pada sinkronisasi kurikulum. Seharusnya kurikulum yang sudah ada disempurnakan bukan memperkenalkan kurikulum baru yang mengandung berbagai implikasi, berbagai dampak.

"Sayangnya didalam penerapan kurikulum baru ini tidak ada asesmen evaluasi tentang kekuatan dan kelemahan kurikulum yang sebelumnya itu. Tidak ada, saya belum menemukan, belum ada saya temukan literatur yang akurat mengenai ini," kata dia.

Guru Besar Universitas Langlangbuana, Prof. Mulyasa menyampaikan bahwa perubahan merupakan keniscayaan.

"Termasuk di dalam pendidikan dan kurikulum bahwa kurikulum harus selalu berubah disesuaikan dengan keadaan dan kebutuhan," ungkapnya.

Namun, setiap perubahan kurikulum harus melibatkan berbagai ahli dalam berbagai bidang. Minimal ada ahli kurikulum, ada ahli teknologi pendidikan, kemudian ada ahli bahasa, ahli bidang studi dan lainnya agar kurikulum menjadi produk yang profesional.

Setiap perubahan kurikulum juga harus ada pembagian tugas yang jelas secara proporsional dan profesional. "Artinya jangan sampai satu orang mengerjakan banyak hal sehingga tidak menunjukan hasil yang tidak bisa dipertanggungjawabkan," teranganya.

Anggota Komisi X DPR RI Dewi Coryati mengampresiasi masukan terkait kurikulum beru tersebut.

"Ini akan menjadi catatan bagi kita semua untuk mengkritisi demi pendidikan yang lebih baik lagi di masa yang akan datang sehingga bonus demografi di tahun 2045 benar-benar menjadi bonus bukan disaster demografi," tutupnya. (Van/OL-09)