Headline
RI dan Uni Eropa menyepakati seluruh poin perjanjian
Indonesia memiliki banyak potensi dan kekuatan sebagai daya tawar dalam negosiasi.
PEMANGKU kepentingan di bidang kehutanan memiliki harapan besar pada kepemimpinan Indonesia di G20. Salah satu isu strategis yang penting ialah merealisasikan aksi nyata perubahan iklim.
Hal itu dikemukakan oleh Kepala UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Kendilo, Muhammad Hijrafie ketika ditemui Media Indonesia di Kabupaten Paser, Kalimatan Timur, Rabu (23/3).
"Sebagai KPH kami mendukung Presiden Joko Widodo lewat kebijakan sumber-sumber energi terbarukan yang diusung Indonesia. Salah satunya lewat produksi kayu energi alaban kami sebagai energi alternatif," tegasnya.
Baca juga: KLHK Minta Masukan Akademisi Soal Pembangunan IKN
Kayu energi diolah dari bagian cabang dan ranting kayu alaban yang banyak ditemukan di hutan Kalimantan. Dengan keistimewaan kayu dan teknik pembakaran menggunakan tungku terpisah dengan api, terang Hijrafie, KPHP melalui dukungan warga di kelompok tani hutan (KTH) Alas Taka bisa mendapatkan arang kayu alaban yang bernilai ekonomi tinggi. Kayu ini bisa digunakan untuk memasak, produk pembersih rumah tangga hingga perawatan kecantikan.
"Pangsa pasar arang kayu alaban ini besar, mencapai 200 ton per bulan. Saat ini kami baru mampu produksi 15 ton sebulan. Ke depan, arang alaban ini akan menjadi fokus pengembangan KPHP Kendilo," imbuhnya.
Sebagai pengelola hutan di tingkat tapak yang berada di bawah dinas kehutanan pemerintah provinsi, organisasi KPH menjadi wakil pemerintah dalam menyelenggarakan pengelolaan, pemanfaatan, rehabilitasi, reklamasi, perlindungan, dan konservasi hutan.
Berdasarkan fungsinya KPH dapat dibedakan menjadi, pertama, KPH Lindung (KPHL), yakni KPH yang menangani kawasan hutan lindung. Kedua, KPH Produksi (KPHP) atau KPH yang menangani seluruh atau sebagian besar kawasan hutan produksi. Ketiga, KPH konservasi (KPHK), yakni KPH yang menangani kawasan hutan konservasi.
Pegiat kehutanan Pujo Hutomo mengungkapkan alasan mengapa selama Presidensi G20 ini, Indonesia harus lebih berani menjalankan aksi nyata pengendalian perubahan iklim dunia. Hal itu dikarenakan kita memiliki sumber daya hutan yang sangat besar. Makanya kita disebut negara dengan megadiversity.
"Salah satu aksi nyata perubahan iklim bisa dilakukan dengan meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengelolaan hutan lestari," sebut alumnus IPB University itu saat diwawancara, Kamis (24/3) pagi.
Pasalnya, sambung Pujo, Saat ini peran masyarakat belum begitu besar karena masyarakat masih berharap nilai ekonomi dibanding nilai pelestarian lingkungan. "Ini tantangannya," timpal Pujo.
"Kita harus mendorong mereka dengan cara melibatkan pemimpin lokal di daerah, daripada pemimpin di level nasional. Karena pemimpin lokal lebih didengar dan besar pengaruhnya," sahutnya.
Upaya ini juga, kata Pujo, yang selama ini dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari (PHL) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), melalui proyek Forest Investment Program (FIP) dengan dukungan dana hibah Bank Dunia dan Danida, yang sudah berjalan hingga tahap kedua. Proyek ini dijalankan oleh 95 KTH yang tersebar di 10 wilayah KPH pada 8 provinsi, termasuk KPHP Kendilo di Kaltim.
"FIP mendorong masyarakat untuk melakukan kegiatan pelestarian yang bisa mendukung penurunan emisi karbon dengan cara menanam berbagai jenis tanaman di hutan melalui agroforestry dan pengembangan produk usaha hutan," jelas Pujo yang juga monev spesialist project FIP 2 itu.
Hal itu, pungkas Pujo, seperti yang dilakukan KPHP Kendilo lewat penanaman pohon jambu kristal, jahe merah, lengkeng, pembuatan kayu energi alaban, pengolahan minyak atsiri dari sereh wangi, dan madu lebah trigonanya. (H-3)
Pada pertemuan sebelumnya pekan lalu para Menteri Luar Negeri G20, juga gagal menghasilkan kesepakatan lantaran perbedaan sikap terkait kondisi geopolitik.
MENTERI Luar Negeri Retno Marsudi membeberkan kisah sukses Indonesia saat menjadi Presiden G20 2022 dan Ketua ASEAN 2023. Keberhasilan itu bukan hal yang mudah untuk diraih,
Acara ini merupakan pengakuan penting terhadap upaya kolaboratif antara FAO, Kemtan, dan Universitas IPB dalam menghadapi tantangan unik yang dihadirkan oleh pandemi.
Dalam mendorong pencapaian Visi Indonesia Emas 2045 tersebut perlu dilakukan penguatan sejumlah strategi seperti pemanfaatan momentum bonus demografi melalui penciptaan generasi unggul.
BADAN Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kementerian Agama akan menggelar Forum Halal World di Jakarta pada 18-19 November 2023 dengan mengundang 118 lembaga halal dari 41 negara.
Arif Hidayat berharap seluruh negara Anggota G20 berkomitmen melanjutkan pencapaian Presidensi India selama G20 2023.
DENYUT ekonomi kreatif di kawasan wisata Danau Situgede, Bogor, kini terancam stagnan.
Program ini merupakan rangkaian Dospulkam tahap kedua yang disambut antusias oleh para pelaku usaha, khususnya penggiat bisnis makanan daring.
Penerima BTI merupakan anak dari dosen dan tenaga pendidik (tendik) yang berstatus sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN), pegawai tetap IPB, atau pegawai IPB dengan perjanjian kerja (kontrak).
Munas BEM SI XVIII resmi dibuka di IPB University, Bogor, dengan tema “Menakar Arah, Menguji Janji”.
Meski banyak bank digital telah mendapat izin dari OJK dan bekerja sama dengan lembaga keuangan besar, bank digital tetap rentan terhadap serangan siber.
Tanah negara tidak bisa diperjualbelikan, apalagi kepada warga negara asing yang tidak memiliki hak milik di Indonesia.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved