PEMERINTAH Provinsi Jawa Tengah tidak hanya memerhatikan sekolah negeri tingkat menengah atas dan kejuruan serta Sekolah Luar Biasa, tapi juga memedulikan sekolah swasta. Ratusan miliar rupiah digelontorkan demi pendidikan masyarakat setempat.
Di SMK/SMA/SLB negeri pada 2022 digelontorkan anggaran Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) pendidikan sebesar Rp769.714.070.000. Anggaran tersebut untuk menggratiskan biaya sekolah.
Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah Suyanta
mengatakan, kebijakan penggratisan biaya sekolah ini berasal dari Gubernur Jateng Ganjar Pranowo. Kebijakan penggratisan SMA/SMK/SLB negeri bertujuan memperluas akses pendidikan.
"Targetnya siswa kurang mampu dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang menengah. Meskipun sekolah gratis, tetapi mutu pendidikan tetap diperhatikan," ungkapnya.
Salah satu upaya, lanjut dia, dengan cara menggratiskan sekolah bagi SMA/SMK/SLB negeri. Kebijakan implementasinya adalah adanya BOP. Dari BOP itu SMA/SMK/SLB negeri itu gratis. "Dengan demikian diharapkan dari sana, banyak siswa-siswa bisa melanjutkan ke jenjang SMA/SMK/SLB," kata Suyanta di Semarang, Jumat (11/3).
Adapun untuk BOP SMK Jateng Semarang disiapkan anggaran sebesar Rp8.561.950.000 dengan jumlah siswa 720 siswa, SMK Jateng Pati Rp4.175.788.000 dengan jumlah siswa 288 orang, SMK Jateng Purbalingga Rp5.921.585.000 dengan jumlah siswa 576 siswa. Serta
SMK semi boarding Rp6.556.500.000.
Total siswa SMA negeri di Jateng mencapai 303.806 orang dengan jumlah
sekolah 360 unit; SMK negeri terdapat 261.165 anak dengan jumlah sekolah 238 unit dan SLB negeri sebanyak 8.684 siswa dari 69 unit sekolah.
Suyanta menerangkan, Jateng juga telah membuat beberapa SMK boarding atau disebut SMKN Jateng, yaitu di Semarang, Purbalingga dan Pati. Sekolah itu rekrutmen siswanya dilakukan secara khusus dan diperuntukkan bagi seluruh masyarakat Jateng yang miskin dan lolos seleksi.
Jumlahnya dari tahun ke tahun makin banyak (siswanya). Dengan demikian disiapkan penganggarannya khusus karena ada anggaran untuk makan, untuk seragam, sepatu dan kebutuhan sekolah lain dipenuhi Pemprov Jateng," sambungnya.
Di samping SMK boarding, terang Suyanta, Jateng juga telah mendirikan
sepuluh SMK semi boarding. Harapannya, dengan Pemprov Jateng memperkuat
SMK, maka akan mengurangi pengangguran. Muaranya, kalau pengangguran berkurang, otomatis kemiskinan akan berkurang juga.
Tidak hanya itu, Pemprov Jateng juga telah membuat kebijakan mendirikan
beberapa sekolah. Yaitu SMAN Tawangmangu, SMK Pagentang. Diharapkan tahun ini bisa mulai menerima pendaftaran siswa.
Selain itu menyusul, rencana pembangunan SMKN Lumbir Banyumas. "Kami sudah mendapatkan tanahnya, hibah dari Pemkab Banyumas," terangnya.
Otomatis dengan adanya kebijakan itu, tidak hanya siswa miskin yang
terbantu, tapi siswa tidak miskin juga akan terbantu. Khusus yang miskin akan dibantu, selain mereka mendapatkan bantuan dari Program Indonesia Pintar (PIP) dari pusat, juga mendapatkan beasiswa dari Beasiswa Unit Pengumpul Zakat yang berasal zakat PNS Jateng yang disalurkan Baznas Jateng.
Sekolah swasta juga tak luput dari perhatian pemerintah provinsi. Suyanta menuturkan, bantuan sekolah swasta diberikan kepada SMA/SMK/SLB.
"SMA/SMK/SLB swasta mendapat bantuan BOSDA (bantuan operasional sekolah
daerah)," tuturnya.
Dari catatannya, anggaran BOS daerah pada tahun 2022 total mencapai
Rp195,4 miliar. Anggaran tersebut untuk 607.021 siswa, dari 1.917
sekolah. (N-2)
