Knowledge Sector Initiative Dukung Dobrak Bias dan Wujudkan Kesetaraan Gender

BAYANGKAN dunia dengan kesetaraan gender. Dunia yang bebas dari bias, stereotip, dan diskriminasi. Dunia yang beragam, adil, dan inklusif. Dunia dengan perbedaan yang dihargai dan dirayakan.

Bersama-sama, kita dapat membangun kesetaraan gender. Bersama-sama, kita semua dapat mendobrak bias, #BreakTheBias. Rayakan pencapaian perempuan. Tingkatkan kesadaran terhadap bias. Ambil aksi untuk kesetaraan.

Paragraf di atas merupakan misi utama peringatan Hari Perempuan Internasional tahun ini. #BreakTheBias dengan tema "kesetaraan gender untuk masa depan yang berkelanjutan" menjadi pengingat bagi kita bahwa masih banyak bias dan stigma yang sering melekat pada perempuan dan kelompok rentan.

Hal ini menekankan bahwa kesetaraan gender masih jauh dari kenyataan. Diskriminasi terhadap perempuan menembus semua budaya dan masyarakat di semua tingkatan dan area kehidupan.

Oleh karena itu, penting untuk mengatasi ketidaksetaraan antara perempuan dan laki-laki secara sistematis dan komprehensif untuk mencapai kesetaraan gender.

Knowledge Sector Initiative (KSI) menyelenggarakan webinar bertajuk “KSIxChange41: Mendobrak Bias dan Mewujudkan Kesetaraan Gender”.

Webinar ini untuk bergabung dengan gerakan global dalam meningkatkan kesadaran terhadap bias gender dan mengkaji peluang serta kendala untuk memberdayakan perempuan agar memiliki suara dan menjadi aktor yang setara dalam pengambilan keputusan terkait pembangunan berkelanjutan.

Membuka diskusi ini, Konselor Menteri untuk Pemerintahan dan Pembangunan Manusia untuk Kedutaan Besar Australia di Jakarta, Kirsten Bishop, menyatakan bahwa Australia telah menetapkan Kesetaraan Gender, Disabilitas, dan Inklusi Sosial sebagai prioritas pembangunan lintas sektor.

“Saya senang sekali berada di sini bersama anda semua untuk merayakan Hari Perempuan Internasional 2022 melalui peluncuran buku “Kesetaraan Gender, Disabilitas, dan Inklusi Sosial (GEDSI) dalam Praktik”," kata Kirsten dalam keterangan pers, Selasa (8/3).

"Saya yakin bahwa buku ini akan menjadi referensi yang berharga untuk advokasi kesetaraan gender, disabilitas, dan inklusi sosial di Indonesia," jelasnya.

"Kami menyadari bahwa tanpa adanya penelitian yang sensitif GEDSI, serta data dan bukti yang kuat, akan sulit mendapatkan solusi yang tepat untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi kelompok rentan terutama dalam masa pemulihan sesudah pandemi,” tutur Kirsten.

Buku Kesetaraan Gender, Disabilitas, dan Inklusi Sosial (GEDSI) dalam Praktik yang berisi 30 cerita ini menyoroti pentingnya integrasi pengetahuan ke dalam kebijakan dengan melibatkan kelompok rentan sebagai sumber pengetahuan dan advokat aktif.

Dokumen yang berisikan pembelajaran-pembelajaran ini menggambarkan bagaimana nilai-nilai etika dan prinsip-prinsip GEDSI dapat diterapkan dalam proses penelitian dan advokasi.

Dokumen juga memberikan rekomendasi praktis untuk memahami bagaimana laki-laki, perempuan, dan kelompok rentan memiliki kebutuhan dan kondisi kehidupan yang berbeda, termasuk akses dan kontrol atas kekuasaan, uang, hak asasi manusia, keadilan, sumber
daya, dan pengambilan keputusan yang tidak setara.

Perwakilan Pemerintah Indonesia, Staf Ahli Bidang Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan, Bappenas, Dr. Vivi Yulaswati, M.Sc., dalam pidato kuncinya menyampaikan bahwa pemerintah berupaya mengimplementasikan agenda global dan nasional pada penghormatan hak-hak perempuan dan kelompok rentan yang tercantum dalam Sustainable Development Goals (SDGs).

“Kerja bersama menjadi agenda kita ke depan untuk memastikan tidak ada seorangpun yang tertinggal, mulai dari kolaborasi dan melokalkan SDGs, mempertemukan prinsip global dengan nilai lokal secara inklusif, integratif, dan akuntabel, dan memperluas proyek-proyek yang memiliki dampak sosial untuk memastikan bahwa keberlanjutan, keberagaman, kesetaraan, dan inklusi terjadi sampai tingkat lokal," jelasnya.

"Pemerintah berupaya membangun ekosistem kemitraan yang terbuka dan inovatif serta membangun kolaborasi yang konstruktif sebagai kunci ke depan untuk mengejar ketertinggalan pencapaian SDGs.” kata Vivi.

Dalam pidato kuncinya, Ketua Komnas Disabilitas (KND) Dr. Dante Rigmalia, M.Pd. memaparkan tantangan dan peluang dalam memberikan advokasi bagi penyandang disabilitas, khususnya perempuan penyandang disabilitas, agar mereka dapat memperoleh hak dan perlindungan.

Rekomendasi KND untuk mendorong advokasi tersebut di antaranya dengan mengubah kerangka berpikir dan sudut pandang tentang perempuan disabilitas, menggali langsung dari para perempuan disabilitas mengenai apa yang menjadi penghalang mereka.

Selain itu, mengupayakan solusi atas hambatan tersebut, pelibatan perempuan dengan disabilitas dalam capacity building, serta sinergitas antar lembaga terkait dan pelibatan penyandang disabilitas dalam kebijakan.

Lebih lanjut Dante menekankan tentang pentingnya pelibatan disabilitas perempuan.

“Membicarakan tentang perempuan disabilitas sebagai kelompok marjinal tapi tidak melibatkan penyandang disabilitas dalam pembicaraan adalah tindakan memarjinalkan penyandang disabilitas sendiri,” kata Dante.

Turut hadir dalam acara ini, Direktur Keluarga, Perempuan, Anak, Pemuda, dan Olahraga Bappenas Woro Srihastuti Sulistyaningrum, S.T., MIDS, Ketua ASWGI Prof. Emy Susanti, Direktur Eksekutif Rumah KitaB, Lies Marcoes, Wakil Direktur KIAT Paul Wright, dan Peneliti Sajogyo Institute Ahmad Jaetuloh memberikan masukan dan pembelajaran untuk menciptakan kebijakan publik yang lebih
inklusif.

Woro mengungkapkan,“isu gender ini sudah terus diupayakan pengarus-utamaannya melalui instrumen yang mengidentifikasi gender gap."

"Yang kemudian dimasukkan ke dokumen perencanaan dan regulasi bagaimana melakukan pengarusutamaan gender yang menjadi arahan bagi kementrian, lembaga dan pemerintah daerah untuk implementasinya serta mekanisme tagging dan penyusunan anggaran responsive gender,” ujar Woro. (RO/OL-09)

Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com

Editor : Deri Dahuri