Headline
RI dan Uni Eropa menyepakati seluruh poin perjanjian
Indonesia memiliki banyak potensi dan kekuatan sebagai daya tawar dalam negosiasi.
UNTUK mengantisipasi bencana alam di Tanah Air, Menteri Sosial Tri Rismaharini mendirikan Kampung Siaga Bencana (KSB) dan lumbung sosial di berbagai daerah rawan bencana.
Salah satu daerah yang tergolong paling rawan bencana, yakni Jawa Barat, seperti di Kabupaten Sumedang. Tujuan pembentukan KSB ialah melatih kesiagaan masyarakat dari ancaman bencana.
Langkah yang ditempuh dengan menyelenggarakan kegiatan berbasis masyarakat. Misalnya, pembekalan tata cara evakuasi, pendirian shelter, pertolongan pertama dan penyiapan lumbung sosial.
Baca juga: Soal Gempa Sumbar, BMKG Temukan Patahan yang belum Teridentifikasi
“Kehadiran KSB juga untuk memetakan sumber daya alam, sumber daya manusia dan infrastruktur yang dapat digunakan sebagai pendukung saat terjadi bencana alam,” jelas Risma, sapaan akrabnya, dalam keterangan resmi, Jumat (4/3).
Kabupaten Sumedang dengan topografi perbukitan menyimpan potensi bencana alam, seperti longsor, yang harus diwaspadai. Perlu ada kesiapsiagaan dari masyarakat sekitar akan ancaman bencana tanah longsor.
Berdasarkan data Direktorat Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam hingga Desember 2021, KSB sudah tersebar di 34 provinsi dengan total 854 lokasi. Adapun sebaran KSB terbanyak di Jawa Barat, yakni 99 lokasi.
Baca juga: Indonesia Terima Hampir 3,5 Juta Dosis Pfizer dari AS
“Hingga Desember 2021, total 854 KSB yang tersebar di 34 provinsi, dengan jumlah lokasi terbanyak 99 KSB barada di Jawa Barat,” jelas Koordinator Mitigasi Tota Oceanna Zonneveld.
Sebagai upaya penanganan bencana alam, Risma menginstruksikan semua jajaran Kemensos untuk mendirikan lumbung sosial di titik rawan bencana. Termasuk, berkolaborasi dengan pemerintah daerah dan pemangku kepentingan lainnya.
“Total lumbung sosial sebanyak 208 di 13 provinsi. Rinciannya, Jawa Barat 43; Jawa Tengah 37; Jawa Timur 15; Banten 3; Kalbar 47; Kalsel 7; Kaltara 2; Kaltim 2; NTT 16; Sulsel 11; DI Yogyakarta 2; Aceh 14; dan NTB 9," imbuh Tota.(OL-11)
KEMENTERIAN Sosial (Kemensos) mulai melakukan uji coba pelaksanaan Sekolah Rakyat di dua lokasi, yakni Sentra Handayani Jakarta dan Sentra Terpadu Pangudi Luhur (STPL) Bekasi.
Dengan sistem tersebut, peserta didik di sekolah rakyat bisa menjadi anak-anak yang mampu bersaing di teknologi digital.
Apabila peserta tidak memenuhi tiga syarat tersebut, maka tidak dianggap masuk dalam PBI JKN, sehingga skema iuran BPJS Kesehatan bisa dibiayai oleh pemerintah daerah.
Gus Ipun menjelaskan proses lelang dilakukan secara resmi melalui kerja sama dengan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL), dengan nilai lelang sebesar Rp2.539.957.000.
SEBANYAK 39.157 warga penerima KIS dan PBI-JK Kemensos di Kota Tasikmalaya, yang mendadak dinonaktifkan kepesertaannya akan tetap mendapat pelayanan kesehatan.
SEBANYAK 39 ribu warga penerima Kartu Indonesia Sehat (KIS) bantuan iuran jaminan kesehatan (PBI-JK) Kemensos di Kota Tasikmalaya, Jawa Barat mendadak dinonaktifkan
Sebanyak 88.365 personel gabungan diterjunkan untuk melakukan pengamanan. Nantinya personel tersebut akan disebar di seluruh TPS yang ada di wilayah hukum Polda Metro Jaya.
Anggota Komisi IX DPR Rahmad Handoyo meminta pemerintah melakukan pengawasan dan antisipasi akan lonjakan Covid-19 di Singapura.
Menhub Budi Karya Sumadi meminta PT KAI mengantisipasi titik longsor saat mudik lebaran 2024.
Anggota Komisi V DPR RI Suryadi Jaya Purnama meminta pemerintah mengantisipasi ruas-ruas jalan yang tergenang banjir, jelang mudik Lebaran 2024.
Wakil Ketua MPR, Lestari Moerdijat (Rerie), mengingatkan pemerintah untuk mengantisipasi pergerakan masyarakat selama mudik Lebaran.
Anggota Komisi V Muhammad Fauzi meminta Pemerintah mengantisipasi berbagai masalah selama mudik mengingat tradisi tersebut sudah berlangsung dari tahun ke tahun.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved