Riset BRIN Hasilkan Tujuh Rekomendasi Kebijakan

BADAN Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) melalui Direktorat Perumusan Kebijakan Riset, Teknologi, dan Inovasi (PKRTI) telah menyelesaikan aktivitas penelitian sekaligus menghasilkan tujuh publikasi dalam bentuk policy brief selama tahun 2021. Ketujuh rekomendasi tersebut telah melalui proses diskusi dengan stakeholders terkait di antaranya Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, serta Lembaga Pengelola Dana Pendidikan.

“Kami berharap rekomendasi kebijakan ini dapat dimafaatkan oleh para pengambil kebijakan di lingkungan stakeholders tersebut,” ujar Plt. Direktur PKRTI BRIN, Dudi Hidayat dalam keterangannya, Kamis (23/12). Ditambahkan  bahwa BRIN terus berupaya melakukan advokasi ke stakeholders terkait dan menyampaikan rekomendasi kebijakan yang dimuat dalam policy brief tersebut kepada publik.

“Hal ini tentu diharapkan dapat membentuk opini publik yang selaras dengan apa yang dirumuskan oleh tim penyusun policy brief. Publik tentunya juga dapat mengawal dan berpartisipasi dalam proses pengambilan kebijakan berbasis bukti di Indonesia,” paparnya.

Adapun, tujuh policy brief (ringkasan kebijakan) dihasilkan dari penelitian yang berjudul: Sinergi dan Kolaborasi Pelaku Iptek dan Inovasi dalam Pengembangan Vaksin Merah Putih; Penguatan Linkage Lembaga Litbangjirap dengan Pelaku Usaha Mendukung Upaya Pengembangan Inovasi: Studi Kasus LIPI sebagai Lembaga Litbangjirap; Mekanisme Perencanaan IPTEK di Indonesia: Suatu Rekomendasi bagi Penyusunan Rencana Induk Pemajuan IPTEK; Kajian Model dan Linkage Tata Kelola Alih Teknologi: Studi Kasus di Entitas Litbangjirap; Potensi Pelet Sorgum untuk Mendukung Program Co-firing PLTU Batubara: Estimasi Reduksi Emisi GRK Menggunakan LCA; Pemetaan dan Analisis Bioetanol Sebagai Bauran Energi dalam Perspektif Ekosistem Inovasi; dan Riset Bioenergi di Indonesia.

Policy brief dibutuhkan dalam proses pembuatan kebijakan publik untuk mengomunikasikan hasil-hasil penelitian ke para pemangku kepentingan. Proses pembuatan kebijakan berbasis bukti yang melalui tahapan meminta pertimbangan para akademisi termasuk BRIN.(H-1)