BKKBN Jalin Semua Pihak untuk Percepat Penurunan Stunting

BADANKependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) mendorong kolaborasi dan kerja sama semua pihak dalam upaya percepatan penurunan angka stunting di Tanah Air.

Hal itu sesuai arahan Presiden bahwa angka stunting harus ditekan dari 27,67% menjadi 14% di tahun 2024 sebagai bagian dari indikator pembangunan manusia.

"Percepatan penurunan Stunting yang sekarang angkanya masih 27,67% ditargetkan oleh Bapak Presiden menjadi 14% di tahun 2024. Suatu penurunan yang cukup menantang dengan kecepatan penurunan yang harus lebih dari 3% per tahun," ujar Kepala BKKBN Hasto Wardoyo dalam Forum Nasional Stunting 2021, Selasa (14/12).

Menurut Hasto, target tersebut membutuhkan kerja sama dan kolaborasi semua pihak. BKKBN selaku ketua pelaksanaan program penurunan stunting mangajak semua elemen mulai dari kementerian/ lembaga, swasta, masyarakat, perguruan tinggi dan organisasi lainnya untuk terlibat aktif.

"Tentu ini membutuhkan kerja sama yang sifatnya komprehensif dan juga kolaborasi," tambahnya.

Terlebih lagi, kata Hasto, Indonesia punya target secara bersamaan yang terkait SDG's. Selain menurunkan prevalensi pendek dan sangat pendek juga bersamaan ada target yang sengat menantang yaitu penurunan angka kematian ibu.

Saat ini masih 305 per 100 ribu kelahiran hidup harus menjadi 70 per 100 ribu kelahiran hidup. Begitu juga kelahiran bayi harus menjadi 12 per 1000 kelahiran.

"Ini adalah upaya yang cukup menantang. Dengan harapan dengan program penurunan stunting maka sekaligus penuruna kematian ibu dan kematian bayi akan terjadi," tutur Hasto.

Stunting merupakan hasil dari buruknya status nutrisi anak sejak dari kandungan, sejak awal kehidupan, sejak ketemunya sperma dan telur di awal konsepsi.

Anak dengan stunting tidak mengalami pertumbuhan dan perkembangan yang maksimal sebagaimana anak di usia mereka. Sehingga tidak hanya fisik akan tetapi kemampuan intelektual juga akan di bawah rata-rata, sehingga mereka akan sulit bersaing.

Dengan mempertimbangkan waktu yang terasa sangat pendek untuk menuju tahun 2024, dibutuhkan aksi nyata secata bersamaan. Target 14% yang cukup menantang membutuhkan kolaborasi dan kerja sama serta konvergensi antar K/L dan juga dari pusat sampai di tingkat desa sangat diperlukan.

"Kami juga menyadari adanya pandemi covid-19 tentu kontraksi anggaran pendapatan dan belanja negara dan juga anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk kita melakukan reorientasi program yang mengarah pada pencegahan lahirnya balita stunting," kata dia.

Lebih lanjut, formulasi program yang dituangkan dalam Perpres 72/2021 tentang percepatan penurunan stunting berbasis keluarga maka perlu inisiatif. Untuk bisa mencagahnya harus ada upaya melalui mencermati keluarga-keluarga yang berisiko melahirkan anak stunting. Kemudian menekankan pada penyiapan kehidupan keluarga.

Hasto optimistis mampu mencapai target penurunan stunting tersebut. Dirinya yakin lewat kerja sama dan kolaborasi semua elemen bangsa, pembangunan SDM melalui generasi tanpa stunting akan menjadi harapan dari bonus demografi yang dimiliki Indonesia.

"Kita patutlah bersyukur bangsa Indonesia memiliki warisan luhur yang sangat bernilai dalam hal ini budaya gotong-royong. Kompleksitas intervensi program penurunan stunting tentu membutuhkan gotong-royong tidak hanya pemerintah tapi juga swasta, masyarakat, perguruan tinggi dan juga organisasi termasuk media," tandasnya.(Van/OL-09)