Headline
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Kumpulan Berita DPR RI
MUKTAMAR ke-34 dipastikan akan digelar pada 23-25 Desember di Lampung. Keputusan tersebut, menurut Ketua Panitia Muktamar ke-34 Nahdlatul Ulama (NU) Imam Aziz, merupakan keputusan final yang telah dirembukan dan melalui surat pemberitahuan.
"Iya insyaallah tanggal itu sudah diputuskan dan akan dilaksanakan di Lampung. Waktu persiapan memang singkat tapi kami akan optimal," ujarnya, Rabu (8/12).
Dalam muktamar tersebut nantinya tidak ada yang berbeda dengan muktamar sebelumnya. Isu yang dibahas pun sesuai dengan yang telah ditetapkan sebelumnya.
Komisi Bahtsul Masail Maudhu’iyah akan membahas tiga masalah dalam gelaran Muktamar ke-34 Nahdlatul Ulama (NU) mendatang. Ketiga itu adalah pandangan fikih terhadap orang dalam gangguan jiwa (ODGJ), kedaulatan rakyat atas tanah, dan badan hukum.
"Tidak ada yang berbeda sama saja. Isunya yang dibahas juga sama tiga hal yang dibahas kemarin"
Sebelumnya Ketua Komisi Bahtsul Masail Maudhu’iyah KH Abdul Moqsith Ghazali dalam keterangannya secara daring bebetrapa waktu lalu menerangkan, setelah rapat lintas komisi dengan steering committee (SC) menyepakati ada tiga masail fiqhiyah maudhu’iyah (masalah fikih tematik) yang akan diangkat dalam Muktamar NU.
Salah satunya adalah pembahasan ODGJ yang telah sempat dibahas dalam Munas NU 2017 di Nusa Tenggara Barat.
"Sudah dibicarakan mengenai pandangan fikih Islam terhadap kaum difabel atau disabilitas. Ini penting dibahas karena ODGJ dari segi kuantitas jumalah cukup banyak. Ada yang memperkirakan jumlahnya sampai lima juta orang di Indonesia. Belum ditambah dengan orang yang disebut dengan difabel,” jelasnya. (Sru/Ol-09).
Rizki juga menjelaskan dalam narasinya terlapor menganggap bahwa NU dan Muhammadiyah terlibat dalam politik praktis.
Peringatan Hari Lahir (Harlah) ke-103 NU yang digelar di Lobi Gedung PBNU, Jakarta, Senin (5/1).
Yenny mengaku sempat ditelpon Luhut Panjaitan yang tidak setuju organisasi masyarakat (ormas) diberi tambang. Sejak awal pun, Luhut juga tidak mau tanda tangan, sebab mengelola tambang susah.
Faris menyatakan pesimisme terhadap upaya islah yang telah dilakukan.
Pj Ketum PBNU Zulfa Mustofa menegaskan normalisasi akan dijalankan melalui komunikasi yang intensif dan menyeluruh.
Pleno Syuriyah ini menghasilkan keputusan penting, yaitu penunjukan Zulfa Mustofa sebagai Pejabat (Pj) Ketua Umum PBNU.
PKB undang tokoh kultural NU di Muktamar-6
PBNU berpandangan tanah yang telah dikelola oleh warga Pulau Rempang, Batam, selama bertahun-tahun, maka hukum pengambilalihan tanah itu oleh pemerintah adalah haram.
Pria yang akrab disapa Gus Yahya itu datang menemui Presiden Joko Widodo untuk melaporkan hasil Muktamar ke-34 Nahdlatul Ulama yang berlangsung di Lampung pada 22-24 Desember lalu.
"Gus Yahya adalah simbol kekuatan kader muda NU. Ini menjadi bukti bahwa regenerasi berjalan dengan baik," kata Rumadi.
“Hasil ini bagi pemerintah sangat menggembirakan, sangat menyenangkan karena bagi pemerintah NU selama ini dianggap dan dinyatakan sebagai mitra pemerintah yang paling setia."
TERPILIHNYA Gus Yahya menjadi Ketum PBNU, mengingatkan Gubernur Ganjar pada sosok KH Abdurrahman Wahid atau Gus Dur.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved