Pengetatan Mobilitas Jelang Nataru untuk Cegah Gelombang Ketiga Covid-19

EPIDEMIOLOG dari Centre for Environmental and Population Health Griffith University Australia Dicky Budiman mendukung langkah pemerintah menaikan status PPKM level tiga di semua daerah saat libur Natal dan Tahun Baru. Menurutnya, pengetatan protokol kesehatan 3T, 5M, dan akselerasi vaksinasi masih diperlukan untuk mengantisipasi lonjakan kasus positif covid-19.

Menurutnya, memburuknya situasi pandemi di Eropa dan Asia menjadi sinyal prokes perlu diperketat mengingat 40 persen dari total populasi di Indonesia belum divaksinasi. "Saat ini, sejumlah negara di dunia kembali mengalami pertambahan kasus COVID-19, seperti di Eropa dan China. Meskipun telah gencar mengadakan vaksinasi, namun kini mereka kewalahan dengan naiknya tingkat infeksi virus," ujarnya.

Menurunnya kasus positif covid-19 secara nasional tidak boleh membuat masyarakat lengah karena kombinasi populasi yang belum divaksinasi, peningkatan mobilisasi, dan keberadaan varian Delta dapat memakan korban.

"Meski tidak sebesar gelombang kedua, gelombang ketiga di Indonesia berpotensi terjadi di triwulan pertama 2022, dengan asumsi tidak ada varian yang lebih super dari Delta bersirkulasi di Indonesia. Jika kita tidak berhati-hati, masa nataru menjadi momen yang rawan, sehingga kepatuhan masyarakat dalam menjalankan protokol kesehatan harus lebih ketat, apalagi dengan mobilitas yang tinggi dan masa karantina yang dipersingkat," tandasnya.

Adapun Juru Bicara Pemerintah dan Duta Adaptasi Kebiasaan Baru dr Reisa Broto Asmoro mengatakan rencana pengetatan mobilitas pada libur Natal dan Tahun Baru guna mencegah lonjakan kasus.  Reisa menjelaskan ancaman gelombang ketiga di Indonesia dapat terjadi bila pada kesempatan tersebut masyarakat tidak menjalankan protokol kesehatan serta terjadi mobilitas tinggi.

"Maka pemerintah berencana akan melakukan pengetatan mobilitas dengan tujuan untuk memperketat pergerakan orang guna mencegah lonjakan kasus," tandasnya.

Berdasarkan pola yang selama ini terjadi, tren kenaikan kasus di Indonesia terjadi setelah masa libur akibat mobilitas dan interaksi sosial yang meningkat tajam dan seringkali menurunkan kepatuhan protokol kesehatan.

Ia mengatakan kehadiran satgas penegakan aturan dan kesadaran tinggi para petugas di tempat wisata diperlukan untuk memastikan protokol kesehatan dilaksanakan sebagaimana mestinya, termasuk pada tata cara masuk wahana, manajemen antrean, dan mengingatkan 5M.

Ia menambahkan, Amerika Serikat dan sejumlah negara di Eropa hendaknya dijadikan bahan pembelajaran untuk melihat kasus gelombang ketiga covid-19 yang dapat terjadi di Indonesia.

Mengutip pernyataan dr Maria Van Kekrhove dari Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), Reisa menyebut pola kenaikan angka kasus tersebut sepenuhnya dapat diprediksi saat masyarakat menghilangkan langkah pencegahan.

Reisa menjabarkan sejumlah kegiatan yang diusulkan dilarang pelaksanaannya, yaitu acara pergantian tahun baik di dalam maupun di luar ruangan, termasuk pesta kembang api atau petasan. Selain itu, pelarangan arak-arakan di Tahun Baru, perayaan Natal di pusat belanja, kegiatan seni budaya dan olahraga.

Penetapan dan pengawasan protokol kesehatan juga dilakukan di sejumlah tempat, terutama gereja pada saat perayaan atau tempat perbelajaan, sekolah, restoran, dan objek wisata.

"Kami paham bahwa dorongan untuk berlibur dan rekreasi sudah sedemikian kuatnya setelah di tahun baru kedua yang kita lewati di masa pandemi ini. Namun bayangkan betapa hebatnya kita semua apabila kita berhasil melalui Natal dan Tahun Baru tanpa kenaikan kasus di Januari dan Februari tahun depan," pungkasnya. (OL-8)