Indonesia Terus Buka Peluang Kerja Sama untuk Aksi Perubahan Iklim

PROSES negosiasi di UN Climate Change Conference of the Parties (COP26) masih berjalan hingga saat ini. Dikatakan Dirjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan (PTKL) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Ruandha Agung Suhardiman bahwa Indonesia terus mendorong adanya kerjasama bilateral dan multilateral dengan negara-negara lain.

"Ini salah satu yang kita dorong terus. Baik dengan strategi soft diplomacy kita di Paviliun Indonesia, maupun negosiasi formal. Kita terus mendorong terjadinya bilateral dan multirateral collaboration," kata Ruandha, Kamis (11/11). Ia mengungkapkan, beberapa poin penting yang menjadi diskusi dalam proses negosiasi tersebut diantaranya kerjasama antarnegara, mekanisme PBB, dan kerja sama non-market. "Ini yang akan terus kita usung dalam negosiasi dan betul-betul sesuai dengan regulasi yang kita siapkan," tambah dia.

Ruandha berharap, dengan adanya dorongan kerja sama bilateral dan multilateral, Indonesia bisa dengan mudah untuk menuju target penurunan emisi gas rumah kaca sebesar 41% pada 2030 mendatang. Ruandha juga meyaknini bahwa Paris Agreement akan diimplementasikan di Indonesia untuk mencapai target-target yang ditetapkan.

"Kita tentu sedang menunggu rule book Paris Agreement yang masih menggantung tentang non-market mekanisme tentang finance. Kita akan terus dorong untuk rule book itu diselesaikan agar tahap implementasi di 2021 bisa segara dilakukan," pungkas dia.

Sementara itu Masyarakat Energi Terbarukan Indonesia (METI) menyatakan bahwa penerapan aturan perdagangan karbon di Indonesia dapat mendorong perwujudan transisi.

 
"Bagi sektor energi terbarukan, ini sebenarnya pertanda baik bahwa pemerintah benar-benar bergerak maju dalam transisi energi ini," ujar Direktur Eksekutif METI Paul Butarbutar dalam salah satu sesi diskusi di Paviliun Indonesia dalam gelaran COP26 di Glasgow, Skotlandia.
 
Menurut dia, salah satu masalah dalam transisi energi adalah jika harga energi, terutama fosil, terlalu rendah sehingga tidak ada kesempatan bagi energi terbarukan untuk bersaing dengan energi fosil. "Banyak proyek energi terbarukan, terutama pembangkit tenaga surya, kini dapat bersaing dengan pembangkit tenaga fosil. Akan tetapi, di Indonesia belum terjadi. Oleh karena itulah, memiliki aturan carbon pricing sangat baik bagi energi terbarukan karena kita akan melihat penetapan mekanisme penetapan harga yang berbeda," tuturnya.
 
Ia mengharapkan biaya eksternalitas batu bara khususnya pada energi berbasis fosil diberi harga yang berbeda. "Harga listrik yang dihasilkan oleh pembangkit berbasis fosil meningkat. Ini akan menjadi kesempatan bagi sektor energi terbarukan untuk berkompetisi," katanya.
 
Paul mengakui betapa sulitnya untuk menentukan harga karbon. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah dalam menentukan harga karbon dengan sebaik-baiknya sehingga memberikan keuntungan bagi energi terbarukan untuk membantu pemerintah mencapai target emisi.
 
Menurut dia, hal yang perlu diperhatikan dalam tentukan harga karbon adalah perlu melihat bagaimana bisa mengatur the cap (skema mandatory perdagangan karbon). "Jika cap-nya tidak ketat, harga karbon akan lebih rendah. Ini tidak baik bagi transisi energi. Ini tidak membantu dalam meningkatkan kompetensi energi terbarukan," katanya.
 
Dalam kesempatan itu, dia mengapresiasi pemerintah, terutama Kementerian LHK, menyusul regulasi terkait dengan perdagangan karbon yang ditandatangani Presiden RI. "Senang sekali akhirnya DPR dan Presiden menyepakati terkait dengan aturan hukum tersebut yang termasuk ke dalam harmonisasi aturan pajak, carbon tax masuk ke dalamnya," pungkasnya.(H-1)