Headline
Sekitar 50% anak pengguna internet pernah terpapar konten seksual di medsos.
Sekitar 50% anak pengguna internet pernah terpapar konten seksual di medsos.
Kumpulan Berita DPR RI
PENGAMAT pendidikan, Indra Charismiadji, menyebut Pembelajaran Tatap Muka Terbatas (PTMT) untuk Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) bisa diselenggarakan namun dengan pendekatan protokol kesehatan yang mudah dipahami anak dan secara ketat.
Hal itu dilakukan karena anak dengan rata-rata umur 6 tahun masih belum paham terkait menjaga kesehatan dengan melaksanakan protokol kesehatan (prokes) sehingga perlu adanya peran orang tua, guru, dan lainnya untuk mengajarkan anak terkait prokes terutama di PAUD.
Baca juga: Tembakau Alternatif Hanya 50 Persen Efektif Kurangi Ketergantungan pada Rokok
"Menurut saya, walaupun sudah menurun angkanya tapi pandemi belum berakhir. Jadi jelas untuk level PAUD juga PTMT bahkan harus lebih ketat karena anak-anak belum paham konsep prokes," kata Indra kepada Media Indonesia, Minggu (7/11).
Prokes sendiri menjadi sangat penting jika PAUD diselenggarakan karena Indonesia juga sedang bersiap menghadapi gelombang ketiga pandemi covid-19 diperkirakan pada Desember 2021 sampai Januari 2022. Jangan sampai virus dari luar sekolah bisa menyebar di anak PAUD lainnya.
Meski begitu PTMT untuk level PAUD sebetulnya bisa dilaksanakan "Tapi penyelenggaraan benar-benar dijaga ya dan ketat karena bahaya," ucapnya.
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbud-Ristek) sendiri mendorong terselenggaranya PTMT pada level PAUD karena anak-anak pada usia 6 tahun sangat sulit untuk mengikuti pelajaran secara daring.
Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini Pendidikan Dasar dan Menengah (Dirjen PAUD Dikdasmen) Jumeri menyebutkan sudah hampir 40 persen PAUD melaksanakan PTMT dengan protokol kesehatan yang ketat.
"Sudah 40% buka PTMT dan sudah banyak juga kepala daerah yang mengijinkan PAUD menyelenggarakan secara PTMT," kata Jumeri. (OL-6)
SEKRETARIS Jenderal Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Dudung Abdul Qodir mengapresiasi keputusan pemerintah untuk tetap menerapkan pembelajaran tatap muka.
KEPUTUSAN pemerintah membatalkan rencana pembelajaran jarak jauh (PJJ) pada April 2026 dinilai sebagai langkah tepat di tengah kekhawatiran penurunan kualitas pendidikan.
KETUA Bidang Advokasi Guru P2G, Iman Zanatul Haeri mengatakan bahwa keputusan pemerintah tetap memberlakukan sekolah tatap muka sudah tepat. Namun, kegiatannya harus berkualitas.
“Dalam situasi seperti ini, keselamatan adalah prioritas utama. Kewajiban kita memastikan seluruh masyarakat berada dalam kondisi aman,”
Unpad EdEx juga telah meresmikan kerja sama perdana dengan PT Aviasi Pariwisata Indonesia (Persero) atau InJourney yang merupakan BUMN Holding Industri Aviasi dan Pariwisata Indonesia.
DINAS Pendidikan Kota Depok, Jawa Barat (Jabar) mengabaikan Instruksi Wali Kota Nomor 12 Tahun 2023 tentang pengendalian pencemaran udara dengan tidak menerapkan PJJ.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved