Headline
Menkeu disebut tidak berwenang mengganti pejabat, terutama untuk eselon I dan II.
Menkeu disebut tidak berwenang mengganti pejabat, terutama untuk eselon I dan II.
Kumpulan Berita DPR RI
PEMERINTAH melalui Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) sedang melakukan digitalisasi jabatan-jabatan ketenegakerjaan. Hasil dari pengklasifikasian itu akan yang diunggah ke portal Kemnaker yakni melalui Sisnaker atau Karirhub.
"Terkait itu Kementerian Ketenagakerjaan menggelar Workshop Penyusunan Informasi Jabatan di 15 sektor. Workshop yang berlangsung 7-9 Oktober lalu itu ini sangat penting," ucap Dirjen Binapenta dan PKK Kemenaker, Suhartono dalam keterangan yang diterima, Rabu (13/10).
Suhartono menyatakan, penyusunan informasi jabatan di 15 sektor merupakan langkah untuk menyediakan satu set kerangka klasifikasi jabatan yang konprehensif sebagai alat untuk mengorganisasi jenis jabatan yang didefinisikan dan dikelompokkan secara jelas, sesuai dengan tugas yang dilakukan dalam pekerjaan.
"Ini agar dapat digunakan untuk keseragaman dalam pengumpulan, pengolahan, penyajian, dan analisis data jenis jabatan dalam statistik ketenagakerjaan," jelasnya Suhartono.
Penyusunan informasi jabatan di 15 sektor tersebut yaitu sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan; Pertambangan dan Penggalian; Kesehatan Manusia dan Aktivitas Sosial’; Hiburan dan Rekreasi; Industri Pengolahan; Pengadaan Listrik, gas, uap/air panas dan udara dingin; Kontruksi; dan Perdagangan besar dan eceran.
Selain itu terdapat sektor Reparasi dan Perawatan Mobil; Pengangkutan dan Pergudangan; Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum; Informasi dan Komunikasi; Aktivitas Keuangan dan Asuransi; Pendidikan; Aktivitas Profesional, Ilmiah, dan Teknis; dan Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib. (OL-15)
Sinergi ini merupakan bukti nyata bahwa kolaborasi antara dunia pendidikan dan industri mampu menghasilkan talenta berkualitas.
Sektor periklanan menyerap lebih dari 70 ribu tenaga kerja dan mencatat pertumbuhan pengeluaran iklan digital hingga 12% per tahun.
Menaker menegaskan percepatan produktivitas nasional membutuhkan keterlibatan aktif pemangku kepentingan pemerintah, industri, akademisi, profesi, dan generasi muda.
Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia menggelar Indonesia Productivity Summit 2025 pada 12 Desember 2025 di JIEXPO Convention Center and Theater.
Sinergi antara pemerintah dan pelaku usaha serta adopsi teknologi adalah strategi penting untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Keputusan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa untuk tidak menaikkan tarif cukai hasil tembakau (CHT) dan harga jual eceran (HJE) pada tahun 2026 disambut positif
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved