Headline
Menkeu disebut tidak berwenang mengganti pejabat, terutama untuk eselon I dan II.
Menkeu disebut tidak berwenang mengganti pejabat, terutama untuk eselon I dan II.
Kumpulan Berita DPR RI
MENTERI Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhajir Effendy bersilaturahmi dengan anak-anak yatim, piatu dan yatim piatu yang orangtuanya meninggal akibat Covid-19. Silaturahmi itu dilakukan di Kantor Kelurahan Cipageran, Kecamatan Cimahi Utara, Kota Cimahi, Kamis (7/10).
Selain berdialog, Muhajir Effendy juga memberikan sumbangan peralatan sekolah seperti tas, buku dan alat tulis lainnya ditambah sejumlah uang.
"Saya harus memastikan bahwa masa depan mereka terjamin, tidak boleh terlantar setelah ditinggal meninggal orangtuanya, baik salah satu maupun kedua-duanya," kata Muhajir.
Menurut Muhajir, ia mendapat kabar bahwa anak-anak ini umumnya sudah dibantu keluarga terdekatnya. Namun begitu, yang tidak kalah penting adalah jaminan pendidikan mereka kedepannya. "Semua anak yatim, piatu maupun yatim piatu yang ditinggal meninggal akibat Covid-19 itu harus mendapatkan Kartu Indonesia Pintar," ujarnya.
Karena itu, Menko PMK meminta Pemkot Cimahi melalui Dinas Pendidikan secepatnya bertindak agar anak-anak ini segera mendapatkan Kartu Indonesia Pintar sesuai arahan Presiden.
Menanggapi hal itu, Plt Walikota Cimahi, Ngatiyana mengatakan, pihaknya akan mengusahakan semua anak korban Covid-19 menerima Kartu Indonesia Pintar hingga jenjang SMP.
"Bahkan untuk SMA juga akan diupayakan termasuk Kartu Indonesia Pintar untuk siswa yang akan masuk kuliah. Alhamdulillah tanggapan beliau
(menteri) sangat antusias, beliau sangat support," tuturnya.
Pemkot Cimahi saat ini sedang menginventarisir melalui Dinas Sosial sekaligus memberikan bantuan bagi keluarga korban Covid-19. Hingga saat ini, diperkirakan ada sekitar 400 anak yang kehilangan orangtuanya akibat Covid-19.
"Khusus di Kelurahan Cipageran, yang orangtuanya meninggal ada 59 orang, Citeureup sekitar 61 orang. Total di Cimahi ada 400 orang lebih," tambah Ngatiyana. (OL-16)
Presiden Prabowo Subianto menggelar pertemuan khusus dengan sejumlah menteri Kabinet Merah Putih di kediamannya di Hambalang, Bogor, Jawa Barat, Selasa (27/1).
Provinsi-provinsi di kawasan timur Indonesia masih mendominasi angka pernikahan dini tertinggi secara nasional, meski secara umum prevalensi pernikahan anak di Indonesia terus menurun.
Mereka kehilangan rasa aman, rutinitas harian, akses belajar, serta dukungan emosional yang esensial bagi perkembangan mereka.
LEDAKAN teknologi digital telah menyusup ke setiap sudut kehidupan anak-anak Indonesia, membawa kemudahan sekaligus ancaman diam-diam: krisis gaya hidup pasif.
WAKIL Ketua MPR RI Lestari Moerdijat, mengatakan peran generasi muda sangat dibutuhkan dalam upaya membangun ekosistem pendidikan yang inklusif dan berkelanjutan.
Fokus utama Baznas tetap kepada fakir miskin, khususnya bagaimana kelompok yang tidak mampu dapat mengakses pendidikan melalui dana zakat.
Operasi ini bertujuan untuk memitigasi risiko bencana hidrometeorologi, seperti banjir dan tanah longsor.
Dari kuota 29.372 calon jemaah haji, tercatat 29.613 jemaah telah menyelesaikan pelunasan Bipih hingga tahap ketiga yang berlangsung pada 20 hingga 23 Januari 2026.
SEPANJANG tahun 2025, Provinsi Jawa Barat (Jabar) menjadi provinsi tertinggi di Indonesia pada angka Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), berdasarkan data Kementerian Ketenagakerjaan.
PEMERINTAH Provinsi (Pemprov) Jawa Barat (Jabar) membantah tidak memiliki dana untuk membayar gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu pada Januari 2026.
BMKG memprakirakan potensi curah hujan dengan intensitas sedang- sangat lebat yang dapat disertai kilat/petir dan angin kencang pada periode 23 - 29 Januari 2026 di Jawa Barat.
Pemerintah Provinsi Jawa Barat membatasi spesifikasi kendaraan AMDK yang melintas dengan lebar maksimal 2.100 mm, JBB maksimal 8 ton, dan MST 8 ton.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved