Headline
Senjata ketiga pemerataan kesejahteraan diluncurkan.
Tarif impor 19% membuat harga barang Indonesia jadi lebih mahal di AS.
MENTERI Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menerima kunjungan kerja dari Staf Khusus Presiden, Angkie Yudistia. Dalam pertemuan itu, Angkie menyampaikan laporan atas capaian vaksinasi covid-19 khusus penyandang disabilitas yang dilaksanakan di enam provinsi, yaitu Banten, Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Bali.
Menkes Budi Gunadi Sadikin menyampaikan kekagumannya kepada Angkie dalam melaksanakan upaya percepatan vaksinasi covid-19 khusus penyandang disabilitas. Kementerian Kesehatan siap mendukung percepatan vaksinasi tersebut bagi disabilitas di luar enam provinsi itu. Ia mengatakan para penyandang disabilitas bisa mendatangi sentra-sentra vaksinasi atau puskesmas di daerah masing-masing untuk bisa mendapatkan vaksinasi.
"Saya mengucapkan terima kasih kepada Mbak Angkie yang telah bekerja dengan sepenuh hati melakukan vaksinasi kepada penyandang disabilitas. Saya lihat angkanya di enam provinsi sudah 300 ribuan. Saya bilang ke Mbak Angkie, semangat terus dan yang lain kami siap memberi dukungan sebagai prioritas yang harus divaksinasi, termasuk rencana vaksinasi untuk atlet yang akan berlaga di Pekan Paralimpiade Nasional di Papua," ujar Budi usai menerima kunjungan Staf Khusus Presiden di kantor Kemenkes, Jakarta Selatan, Kamis (30/9).
Budi juga meminta masukan kepada Angkie untuk bisa melakukan percepatan vaksinasi bagi para atlet disabilitas yang akan bertanding di Papua. Budi menambahkan bahwa data disabilitas di setiap kementerian terkait tidak lengkap. Karenanya, Kemenkes berharap data disabilitas bisa dilengkapi.
"Saya juga meminta tolong kepada Mbak Angkie, ada cara-cara khusus untuk bisa mengajak penyandang disabilitas divaksinasi. Nanti vaksinnya akan kami siapkan. Sekaligus saya minta tolong Mbak Angkie, data disabilitas ini belum lengkap, baik di Kemenkes ataupun Dukcapil. Karenanya saya minta dibantu melengkapi data itu supaya data di Kemenkes, Kemendagri, dan tempatnya Mba Angkie lengkap, supaya ke depan secara sistematis kita bisa intervensi lebih baik," tambah Budi.
Budi mengaku pihaknya sangat terbantu dengan peran Angkie dalam percepatan vaksinasi covid-19 untuk penyandang disabilitas. Karena itu untuk pelaksanaan vaksinasi di luar enam provinsi butuh masukan dari Angkie.
"Terus terang kalau di mata kami, kami relay ke Mbak Angkie karena ini menjangkaunya kalau di Kemenkes menggunakan puskesmas dan posko TNI dan Polri, nah khusus masuk ke kalangan difabel ini Mbak Angkie paling paham," kata Budi.
Pada kesempatan ini, Angkie menyampaikan rasa terima kasih dan apresiasi tinggi kepada Menteri Kesehatan yang telah memprioritaskan penyandang disabilitas untuk bisa divaksinasi di enam provinsi yaitu Banten, Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, DIY, dan Bali. Angkie melaporkan kepada Menkes bahwa 450.000 dosis vaksin yang dikhususkan untuk penyandang disabilitas telah tersalurkan, termasuk keluarga dan pendampingnya.
Sedangkan sebanyak 225.000 target sasaran untuk dosis pertama telah mencapai 99,8%. Pemberian vaksin dosis kedua sedang berlangsung hingga awal Oktober nanti.
Angkie mengatakan program vaksinasi khusus penyandang disabilitas merupakan sinergi antara Kemensos, Kemenkes, Kemendagri, dan Staf Khusus Presiden. Sinergi itu telah berjalan sesuai tupoksinya masing-masing. Ke depan enam provinsi yang ada di Pulau Jawa-Bali bisa menjadi percontohan dalam pelaksanaan vaksinasi untuk disabilitas dan keberhasilan sinergi lintas sektoral yang dibangun dalam kegiatan vaksinasi.
Angkie pun mengimbau bagi penyandang disabilitas yang belum mendapatkan vaksinasi covid-19 di luar enam provinsi itu dapat mendatangi puskesmas atau sentra vaksinasi yang ada di daerah. Angkie menambahkan bahwa ketiga kementerian yang terlibat dalam vaksinasi tersebut memiliki tugas pokoknya masing-masing, seperti Kemensos memiliki peran memberikan data jumlah penyandang disabilitas yang belum mendapatkan vaksinasi covid-19, Kemenkes berperan mendistribusikan vaksin Sinopharm ke daerah-daerah yang dijadikan lokasi vaksinasi, dan Kemendagri mendata penyandang disabilitas yang tidak memiliki nomor induk kependudukan sebagai salah satu syarat untuk bisa divaksinasi.
"Saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Menteri Kesehatan Bapak Budi Gunadi Sadikin atas sinergi yang terjalin dalam menyukseskan pelaksanaan vaksinasi covid-19 khusus penyandang disabilitas. Sebanyak 225.000 target sasaran untuk penyuntikan pertama telah mencapai 99,8%. Saya sih berharap enam provinsi ini bisa menjadi contoh bagus bagi daerah lain dalam menyukseskan program vaksinasi. Seperti kita ketahui bahwa vaksinasi ini menggunakan vaksin jenis Sinopharm yang merupakan vaksin hibah dari Raja Uni Emirat Arab untuk Presiden Joko Widodo. Tanpa dukungan dari Kemensos, Kemenkes, dan Kemendagri rasanya sulit menyukseskan vaksinasi ini. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Menteri Kesehatan," ujar Angkie Yudistia saat bertemu dengan Menteri Kesehatan di Kantor Kemenkes, Jakarta Selatan.
Angkie mengungkapkan Kementerian Kesehatan melalui dinas kesehatan di daerah telah menjalankan tugas dengan maksimal. Ini terlihat banyak tenaga medis yang melakukan jemput bola untuk melakukan vaksinasi disabilitas. "Saya melihat sendiri perjuangan teman-teman dari dinas kesehatan di enam provinsi itu begitu luar biasa. Bahkan mereka bersama dinas terkait dan relawan mendatangi rumah-rumah disabilitas untuk melakukan vaksinasi," tambah Angkie.
Baca juga: Penyintas Bisa Divaksinasi Covid-19 Setelah 1 Bulan Sembuh
Angkie juga berharap ke depan dapat terbangun sinergitas lanjutan lintas kementerian/lembaga untuk pemberdayaan penyandang disabilitas sebagai upaya pemerintah dalam memenuhi hak-hak difabel menuju Indonesia yang ramah terhadap disabilitas. "Semoga di program kerja berikutnya terbangun kembali sinergitas seperti ini lagi dan Kemensos bisa memberikan dukungan agar hak-hak penyandang disabilitas, perlahan-lahan dapat terwujud," kata Angkie. (RO/OL-14)
17,85% penyandang disabilitas berusia lebih dari 5 tahun di Indonesia tidak pernah mengenyam pendidikan formal.
MESKI semangat inklusi terus digaungkan, nyatanya hanya sebagian kecil penyandang disabilitas yang berhasil menembus dunia kerja.
PEMBERDAYAAN penyandang disabilitas perlu terus ditingkatkan untuk mendukung proses pembangunan nasional. Saat ini berbagai tantangan masih kerap dihadapi oleh penyandang disabilitas.
Isu kesehatan dan hak reproduksi bagi penyandang disabilitas, terutama perempuan, adalah isu yang fundamental namun kerap terabaikan oleh para pemangku kebijakan.
Penyandang disabilitas mendapat perhatian khusus dengan disediakannya ruang dan fasilitas pendukung, termasuk lowongan pekerjaan inklusif.
Talkshow tersebut menyoroti peran penting keuangan digital dalam meningkatkan kemandirian ekonomi penyandang disabilitas.
KEMENTERIAN Kesehatan (Kemenkes) dalam Surat Edaran mengenai kewaspadaan lonjakan covid-19 menyebut varian dominan yang beredar di Indonesia adalah MB.1.1.
DIREKTUR Pascasarjana Universitas YARSI dan professor di Griffith University, Tjandra Yoga Aditama, menanggapi perihal melonjaknya kasus covid-19 di Asia Tenggara seperti Thailand.
Sebanyak lebih dari 7 juta lansia sudah menerima vaksin covid-19 dosis ketiga atau booster hingga Minggu (7/1).
BIAYA vaksin covid-19 berbayar diatur di masing-masing fasilitas kesehatan. Kebijakan biaya mandiri vaksin covid-19 sama seperti aturan biaya vaksin influenza atau HPV.
Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Kurniasih Mufidayati memandang belum saatnya menerapkan kebijakan Covid-19 berbayar.
Kris Dayanti pun mengimbau kepada Kemenkes untuk menyampaikan rencana vaksinasi Covid-19 dengan jelas kepada masyarakat agar tidak terjadi kegaduhan.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved