DAYA beli masyarakat melemah lantaran menghilangnya mata pencaharian dan banyaknya industri yang harus berguguran selama pandemi covid-19. Namun, bangsa ini tetap bertahan karena disokong budaya yang telah mengakar.
"Dalam sejarah krisis di Indonesia, inefektivitas kekuasaan formal pada akhirnya selalu diselamatkan oleh kekuatan budaya yang memiliki akar dalam kehidupan masyarakat," ujar Ketua Umum Forum Satu Bangsa (FSB) Hery Haryanto Azumi di Badung, Bali, Sabtu (25/9/2021).
Hery menjadi pembicara pada Dialog Kebangsaan dengan Tema Bali Survive Bali Bangkit yang diselenggarakan PW IKA PMII Bali dan PWNU Bali. Dalam kesempatan itu, ia juga menceritakan tentang krisis moneter di penghujung 1990-an.
Ekonomi sempat hancur, tapi ternyata tidak sampai membuat Indonesia bubar. Menurut Hery, Indonesia memiliki modal dasar nilai dan etika sosial yang dapat menjadi pegangan saat kekuasaan formal lemah atau gagal menangani krisis.
"Kuatnya struktur sosial telah menopang masyarakat Indonesia, mulai dari lembaga adat sampai organisasi keagamaan yang tumbuh subur di akar rumput sampai di level nasional," lanjut aktivis NU tersebut.
Ia mendorong warga Bali secara khusus dan Indonesia pada umumnya untuk menyesuaikan diri dengan transformasi gaya hidup dan ekonomi pascacovid-19.
Menurut dia, transformasi digital di berbagai sektor kehidupan harus disambut dengan model hidup yang ramah lingkungan, memanusiakan manusia, dan peka secara spiritual. "Dengan adaptasi ini, kita sebagai bangsa akan bertahan dan bangkit," tuturnya.
Sementara itu, Anak Agung Laksmi dari Dinas Pariwisata Bali menyatakan nilai-nilai sosial seperti yang tercermin dalam ajaran Tri Hita Karana turut membuat ketahanan masyarakat Bali meningkat selama pandemi covid-19.
"Nilai-nilai penghargaan terhadap alam, sesama manusia, dan Tuhan dalam Tri Hita Karana, berkembang menjadi solidaritas saling menolong di antara warga Bali," tukas Anak Agung.
Pernyataan senada disampaikan pengusaha muda Bali Ajik Krisna. Ia pun menuturkan tentang budaya Jineng atau lumbung di Bali yang dapat dipakai sebagai landasan untuk membuat manajemen persediaan berskala besar.
"Harus ada transformasi budaya-budaya lokal yang positif menjadi kebijakan di level provinsi atau nasional sehingga rakyat menjadi bagian dari pemilik kebijakan itu," tutup dia. (RO/A-3)
