PENEMUAN varian delta di Indonesia pada Januari 2021 tidak menjadi faktor utama terjadi lonjakan kasus. Ini disebabkan Indonesia mampu mengantisipasi sehingga menunda ledakan kasus dalam kurun waktu lebih dari 5 bulan sejak varian delta masuk ke Indonesia.
"Namun, belajar dari gelombamg kedua yang dialami Indonesia dengan banyaknya korban, kita tidak bisa berpuas diri dengan menunda saja. Namun lebih optimal mengurangi angka importasi kasus dengan memasifkan tes dan karantina," kata Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19 Prof Wiku Adisasmito dalam keterangannya Rabu (22/9).
Oleh karena itu, dalam mencegah lonjakan kasus ke depan, berbagai upaya pengendalian harus dilakukan sebagai bentuk kebijakan berlapis. Dalam konteks mencegah varian baru masuk, seperti varian Mu dan Lamda, imbuhnya, tentu tidak hanya mobilitas internasional yang perlu diperhatikan, melainkan pula mobilitas di dalam negeri.
Dengan merujuk temuan oleh Linka et al tahun 2020 yang menggunakan data dari 10 negara di Eropa, mobilitas lokal atau domestik secara khusus berpengaruh terhadap perkembangan kasus atau reproduction number di suatu daerah. "Secara spesifik membantu mengidentifikasi peluang suatu kegiatan atau acara menjadi klaster baru atau hotspot penularan baru," jelasnya.
Untuk itu, mengingat semakin lama semakin banyak sektor sosial masyarakat yang dibuka secara bertahap secara nasional, ditambah akan ada beberapa event internasional seperti pertemuan diplomasi dan perhelatan olahraga, diperlukan intervensi khusus terhadap aktivitas tersebut. Salah satu upaya yang dapat dilakukan ialah pemerintah daerah dapat membantu memastikan target kepatuhan protokol kesehatan yang ditetapkan pemerintah pusat dapat dijalankan dengan baik.
Baca juga: Presiden Jokowi Tinjau Vaksinasi Merdeka di IPB University
Salah satu upayanya yaitu membentuk satgas khusus dalam pelaksanaan acara besar maupun di fasilitas publik yang hendak melakukan pembukaan bertahap atau ujicoba protokol kesehatan. "Upaya itu akan memberikan dampak positif bagi sektor kesehatan atau ekonomi dan kesehatan," pungkas Prof Wiku. (OL-14)
