PEMBANGUNAN atau peningkatan status dari UPT di Balai Besar BNPB Regional Sumatra dimaksudkan untuk menjadikan penanganan darurat bencana, khususnya di pulau Sumatra menjadi lebih efektif. Diharapkan dengan kenaikan status penanganan darurat bencana yang efektif dapat dilihat melalui 2 parameter yaitu waktu penanganan dan anggaran yang dibutuhkan.
"Dengan adanya balai besar BNPB ini diharapkan dapat meningkatkan kapasitas dan dukungan multipihak sehingga dapat menekan anggaran dan waktu operasi," jelas Sekretaris Utama BNPB, Lilik Kurniawan dalam keterangannya, (11/9).
Lilik juga menambahkan, Balai Besar merupakan strategi dekosentrasi yang efisien untuk memberikan layanan pendukung yang bersifat kritis dan mendesak secara cepat dan tepat kepada daerah saat dibutuhkan.
Ketua Komisi VIII DPR RI, Yandri Susanto mengungkapkan apresiasi dan dukungan penuh timnya atas rencana naik kelas UPT tersebut. "Kami bersama tim mendukung penuh rencana UPT BNPB ini untuk bisa naik kelas dan menjadi pusat penanggulangan bencana regional Sumatra," kata Yandri.
Yandri mengatakan, pengembangan UPT menjadi Balai Besar ini perlu dukungan penuh baik dari sisi anggaran maupun SDM dari seluruh pihak yang terkait. "Fasilitas yang sekarang sudah mumpuni, namun dengan adanya peningkatan status maka perlu dukungan lebih, baik anggaran maupun SDM dari pihak-pihak terkait," jelas Yandri.
Menanggapi hal tersebut, Gubernur Sumatra Barat, Mahyeldi Ansharullah mengungkapkan akan menyediakan lahan untuk perluasan wilayah UPT BNPB yang akan berubah status menjadi Balai Besar. "Kami akan siapkan lahan yang nantinya bisa dimanfaatkan untuk perluasan wilayah sehingga dapat dibangun fasilitas-fasilitas krusial dan pendukung lainnya yang saat ini belum ada," ujarnya.(H-1)
