Headline
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Kumpulan Berita DPR RI
PEMBANGUNAN atau peningkatan status dari UPT di Balai Besar BNPB Regional Sumatra dimaksudkan untuk menjadikan penanganan darurat bencana, khususnya di pulau Sumatra menjadi lebih efektif. Diharapkan dengan kenaikan status penanganan darurat bencana yang efektif dapat dilihat melalui 2 parameter yaitu waktu penanganan dan anggaran yang dibutuhkan.
"Dengan adanya balai besar BNPB ini diharapkan dapat meningkatkan kapasitas dan dukungan multipihak sehingga dapat menekan anggaran dan waktu operasi," jelas Sekretaris Utama BNPB, Lilik Kurniawan dalam keterangannya, (11/9).
Lilik juga menambahkan, Balai Besar merupakan strategi dekosentrasi yang efisien untuk memberikan layanan pendukung yang bersifat kritis dan mendesak secara cepat dan tepat kepada daerah saat dibutuhkan.
Ketua Komisi VIII DPR RI, Yandri Susanto mengungkapkan apresiasi dan dukungan penuh timnya atas rencana naik kelas UPT tersebut. "Kami bersama tim mendukung penuh rencana UPT BNPB ini untuk bisa naik kelas dan menjadi pusat penanggulangan bencana regional Sumatra," kata Yandri.
Yandri mengatakan, pengembangan UPT menjadi Balai Besar ini perlu dukungan penuh baik dari sisi anggaran maupun SDM dari seluruh pihak yang terkait. "Fasilitas yang sekarang sudah mumpuni, namun dengan adanya peningkatan status maka perlu dukungan lebih, baik anggaran maupun SDM dari pihak-pihak terkait," jelas Yandri.
Menanggapi hal tersebut, Gubernur Sumatra Barat, Mahyeldi Ansharullah mengungkapkan akan menyediakan lahan untuk perluasan wilayah UPT BNPB yang akan berubah status menjadi Balai Besar. "Kami akan siapkan lahan yang nantinya bisa dimanfaatkan untuk perluasan wilayah sehingga dapat dibangun fasilitas-fasilitas krusial dan pendukung lainnya yang saat ini belum ada," ujarnya.(H-1)
Prolegnas yang ditetapkan untuk jangka menengah dan tahunan, hingga kumulatif terbuka
DPR telah menetapkan sejumlah pimpinan komisi. Hal ini diputuskan usai penetapan 13 komisi DPR periode 2024-2029 dalam Rapat Paripurna Kelima DPR
DPR RI telah menetapkan struktural alat kelengkapan dewan (AKD) dan keanggotaan di komisi.
Dalam rapat paripurna DPR tentang penetapan jumlah dan pimpinan komisi di Jakarta, hari ini, PKB mengirimkan dua calon ketua dan sembilan calon wakil ketua untuk memimpin komisi ke depan.
Ketua DPP PDIP sekaligus anggota DPR RI Said Abdullah menyebut PDIP mendapat empat jatah kursi ketua komisi di DPR RI.
Ketua Fraksi Partai Golkar Muhammad Sarmuji menyebut DPR telah menyetujui penambahan jumlah komisi menjadi 13 dari 11 komisi.
Status tersebut menjadi langkah krusial guna menekan risiko banjir, tanah longsor, dan pergerakan tanah yang bisa saja terjadi saat intensitas hujan meningkat seperti saat ini.
Pemkot Pekanbaru resmi menetapkan status Siaga Darurat Bencana Hidrometeorologi tahun 2025, terhitung mulai 3 Desember 2025 hingga 31 Januari 2026.
Operasi dilakukan untuk menurunkan hujan di wilayah tidak terdampak, atau mencegah hujan di zona rawan bencana, menggunakan penyemaian NACL atau Calcium Oxide.
SETIDAKNYA 31 ribu personel gabungan disiagakan untuk mengantisipasi berbagai potensi bencana hidrometeorologi di wilayah Riau.
Kecamatan Ile Ape merupakan salah satu kawasan ring satu atau kawasan terdekat dari Gunung Api Ile Ape (Lewotolok).
Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) segera menetapkan status siaga bencana setelah Kabupaten Kolaka Timur dan Kota Kendari lebih dulu mengumumkan status siaga.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved