Selasa 24 Agustus 2021, 19:48 WIB

Pakar : Dana BOS jangan Dijadikan Instrumen Hukuman Bagi Sekolah

Faustinus Nua | Humaniora
Pakar : Dana BOS jangan Dijadikan Instrumen Hukuman Bagi Sekolah

Ilustrasi
Ilustrasi dana BOS

 

PEMERINTAH melalui Kemendikbudristek telah mengeluarkan Permendikbudristek No. 6/2021 tentang penyaluran dana BOS. Dalam aturan terbaru itu, sekolah-sekolah di daerah padat penduduk yang memiliki peserta didik kurang dari 60 orang selama 3 tahun tidak direkomendasikan menerima bantuan dana BOS.

Kemendikbudristek menilai bantuan dana BOS tersebut tidak efektif dikelola bila sekolah tidak menunjukan perbaikan performa dari tahun ke tahun. Bahkan, sekolah-sekolah tersebut dianjurkan untuk segera di-merger.

Pengamat kebijakan pendidikan Cecep Darmawan menyebut kebijakan tersebut tidak tepat. Pemerintah seharusnya mengutamakan pendekatan pembinaan bukan hukuman, mengingat banyak sekolah swasta yang sudah berkontribusi bagi dunia pendidikan yang akan terdampak.

Menurutnya, hukuman itu akan sangat dirasakan siswa yang tidak mampu. Padahal mereka mempunyai hak yang sama untuk menerima bantuan dari pemerintah. 

"Sekolah jangan diberi hukuman dengan tidak diberi dana BOS. Kasihan ada siswa-siswa tidak mampu yang sangat membutuhkan perhatian pemerintah," ujarnya kepada Media Indonesia, Selasa (24/8).

Baca juga : Kemenhub Dukung Penerapan Aplikasi PeduliLindungi di Moda Transportasi

Lebih lanjut, Guru Besar Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) itu menerangkan, ada Badan Akreditasi Sekolah yang menilai kualitas sekolah. Hasil atau penilaian akreditasi tersebut sebenarnya menjadi bahan evaluasi yang harus direspons dengan pendekatan pembinaan.

"Pemerintah yang memberi akteditasi harus bertanggung jawab juga membina sekolah-sekolah," ucapnya.

Selain itu, hukuman tersebut juga tidak tepat bila detarapkan secara merata pada semua sekolaj yang siswanya kurang dari 60 orang.

Pasalnya, permasalahan yang dihadapi setiap sekolah tentu saja berbeda-beda. Bisa saja sekolah tersebut terdampak kebijakan zonasi, sehingga mereka sulit mendapat siswa baru. Padahala kebijakan zonasi datang dari pemerintah dan pemerintahlah yang harus membanti sekolah-sekolah tersebut.(OL-7)

Baca Juga

Ist

Evermos Raih Internasional 3G Championship Awards 2022

👤mediaindonesia.com 🕔Jumat 20 Mei 2022, 05:59 WIB
Penghargaan berskala internasional ini diberikan kepada organisasi yang telah lebih jauh dalam mengimplementasikan program-program...
Dok. Kemenko PMK

Menko PMK Klaim Pelaksanaan Mudik Lebaran Tahun Ini Sukses

👤Mediaindonesia.com 🕔Kamis 19 Mei 2022, 23:05 WIB
Muhadjir mengatakan, bukti sukses pelaksanaan mudik 2022 adalah angka kecelakaan telah menurun dibandingkan mudik tahun...
Freepik.com

Hepatitis Akut Merebak, Orangtua Diminta Bawa Anaknya ke Rumah Sakit Jika Alami Gejala

👤Selamat Saragih 🕔Kamis 19 Mei 2022, 22:59 WIB
Anak yang diperiksa kemungkinan akan diminta untuk melakukan kontrol ulang. Saat kontrol ulang, dokter akan melakukan pemeriksaan lanjutan...

E-Paper Media Indonesia

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya