Headline
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Kumpulan Berita DPR RI
DIREKTUR Jenderal Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan Abdul Kadir mengungkapkan, pemerintah telah melakukan penghitungan dengan cermat untuk menentukan harga batas atas pemeriksaan PCR.
Kadir menyatakan, penyesuaian tersebut pun dilakukan melihat harga komponen yang dibutuhkan untuk pemeriksaan PCR sudah tidak setinggi pada awal pandemi lalu.
"Ini disebabkan kita pada awal pandemi menentukan tarif dengan mengacu harga pada saat itu. Sekarang harga-harga sudah pada turun semua seperti APD tadinya Rp600 ribu sekarang jadi Rp100 ribu. Reagen juga dulu mahal, sekarang sudah turun sepertiganya," ungkap Kadir dalam konferensi pers yang diselenggarakan secara virtual, Kamis (19/8).
Selain itu, dirinya menyebut bahwa Kemenkes juga telah memperhitungkan ulang mengenai biaya jasa dokter, jasa laboran, biaya penyusutan mesin, biaya listrik, adminsitrasi, hingga biaya pengolahan limbah.
"Kita juga sudah sampai hitung untuk margin profit sebesar 15%. Sehingga ditetapkan harganya menjadi Rp495 ribu," ucap Kadir.
Baca juga : Rumah Sakit Akui Kesulitan Menyesuaikan Harga Baru Tes PCR
"Nah, kalau di luar jawa harganya menjadi Rp525 ribu karena kita memperhitungkan biaya distribusi juga," imbuh dia.
Penghitungan harga tersebut, kata dia, dilakukan oleh Kemenkes bersama dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Adapun, harga-harga komponen mengacu pada daftar harga e-katalog milik Kemenkes serta daftar harga sejumlah laboratorium.
Dengan demikian, Kadir berharap agar semua pihak melakukan upaya bersama untuk mendukung penanganan covid-19, khsusunya dalam hal testing yang harus semakin digencarkan.
"Kita harapkan kita harus sama-sama untuk membantu semua. Bukan pemerintah yang dibantu, tapi masyarakat juga. Dan perlu diingat bahwa harga pemeriksaan ini diperuntukkan bagi yang membutuhkan tes PCR atas permintaan sendiri," pungkas dia. (OL-7)
DIREKTUR Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular (PTM) Kementerian Kesehatan (Kemenkes) , Siti Nadia Tarmizi, memaparkan urgensi perbaikan sistem deteksi dini kanker payudara.
KEMENTERIAN Kesehatan (Kemenkes) menegaskan imunisasi campak-rubella (MR) merupakan langkah paling efektif untuk mencegah penularan campak.
Iuran JKN yang dikelola BPJS Kesehatan perlu naik setiap dua tahun guna mencegah defisit dan menjaga keberlanjutan layanan kesehatan.
RI perkuat imunisasi dan surveilans usai 2 WNA Australia positif campak pasca-perjalanan dari Jakarta & Bandung. Cek detail kasus dan langkah Kemenkes di sini.
Penyakit Tidak Menular (PTM) kini mengintai usia produktif. Kenali gejala, data terbaru 2026, dan panduan deteksi dini untuk menjaga produktivitas masa depan.
Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menegaskan dr. Piprim Basarah Yanuarso diberhentikan dari PNS karena pelanggaran disiplin.
Menkes Budi Gunadi Sadikin tes antigen mandiri (self testing) dinilai lebih banyak false negatif atau tidak akurat. Seseorang bisa dapat hasil negatif padahal sedang positif covid-19.
KEMENTERIAN Kesehatan melaporkan per 14 Desember 2023 kasus baru covid-19 bertambah 359 kasus meningkat 13% dibandingkan kemarin sehingga saat ini ada 1.499 kasus aktif covid-19.
Pelaku Perjalanan Luar Negeri (PPLN) diminta untuk melakukan PCR terlebih dahulu untuk mendeteksi virus korona varian teranyar, yani EG.1 dan EG.5.
DINAS Kesehatan (Dinkes) DKI Jakarta mempersiapkan sarana dan prasarana Laboratorium Kesehatan Daerah (Labkesda) untuk melakukan pemeriksaan PCR kasus cacar monyet (Mpox).
Pemerintah Kota Semarang juga akan melakukan tes polymerase chain reaction (PCR).
PENYAKIT yang ditetapkan menjadi pandemi memiliki sedikitnya 3 syarat dan cacar monyet tidak memilikinya.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved