Headline
Pengibaran bendera One Piece sebagai bagian dari kreativitas.
Pengibaran bendera One Piece sebagai bagian dari kreativitas.
Isu parkir berkaitan dengan lalu lintas dan ketertiban kota.
DIREKTUR Jenderal Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan Abdul Kadir mengungkapkan, pemerintah telah melakukan penghitungan dengan cermat untuk menentukan harga batas atas pemeriksaan PCR.
Kadir menyatakan, penyesuaian tersebut pun dilakukan melihat harga komponen yang dibutuhkan untuk pemeriksaan PCR sudah tidak setinggi pada awal pandemi lalu.
"Ini disebabkan kita pada awal pandemi menentukan tarif dengan mengacu harga pada saat itu. Sekarang harga-harga sudah pada turun semua seperti APD tadinya Rp600 ribu sekarang jadi Rp100 ribu. Reagen juga dulu mahal, sekarang sudah turun sepertiganya," ungkap Kadir dalam konferensi pers yang diselenggarakan secara virtual, Kamis (19/8).
Selain itu, dirinya menyebut bahwa Kemenkes juga telah memperhitungkan ulang mengenai biaya jasa dokter, jasa laboran, biaya penyusutan mesin, biaya listrik, adminsitrasi, hingga biaya pengolahan limbah.
"Kita juga sudah sampai hitung untuk margin profit sebesar 15%. Sehingga ditetapkan harganya menjadi Rp495 ribu," ucap Kadir.
Baca juga : Rumah Sakit Akui Kesulitan Menyesuaikan Harga Baru Tes PCR
"Nah, kalau di luar jawa harganya menjadi Rp525 ribu karena kita memperhitungkan biaya distribusi juga," imbuh dia.
Penghitungan harga tersebut, kata dia, dilakukan oleh Kemenkes bersama dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Adapun, harga-harga komponen mengacu pada daftar harga e-katalog milik Kemenkes serta daftar harga sejumlah laboratorium.
Dengan demikian, Kadir berharap agar semua pihak melakukan upaya bersama untuk mendukung penanganan covid-19, khsusunya dalam hal testing yang harus semakin digencarkan.
"Kita harapkan kita harus sama-sama untuk membantu semua. Bukan pemerintah yang dibantu, tapi masyarakat juga. Dan perlu diingat bahwa harga pemeriksaan ini diperuntukkan bagi yang membutuhkan tes PCR atas permintaan sendiri," pungkas dia. (OL-7)
UNTUK mendukung dokter yang mengabdi di wilayah-wilayah dengan akses terbatas pemerintah memberikan tunjangan khusus bagoi dokter-dokter spesialis hingga subspesialis.
KEMENTERIAN Kesehatan (Kemenkes) RI merilis data terbaru mengenai tren kasus dan kematian akibat Demam Berdarah Dengue (DBD) di Indonesia sepanjang tahun 2025.
Penerapan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024 yang mengatur aspek strategis Industri Hasil Tembakau (IHT) menuai penolakan keras dari kalangan pekerja.
Di Indonesia, Survei Kesehatan 2023 mencatat sekitar 6,7 juta penduduk terinfeksi hepatitis B dan 2,5 juta terinfeksi hepatitis C.
Sebanyak 13 provinsi belum mencapai target cakupan imunisasi bayi lengkap 90% dalam tiga tahun terakhir dan tren anak yang belum mendapatkan imunisasi dasar meningkat signifikan.
BEBAN penyakit pneumonia di Indonesia masih tergolong tinggi, khususnya pada kelompok usia dewasa dan lansia, serta individu dengan penyakit penyerta.
Menkes Budi Gunadi Sadikin tes antigen mandiri (self testing) dinilai lebih banyak false negatif atau tidak akurat. Seseorang bisa dapat hasil negatif padahal sedang positif covid-19.
KEMENTERIAN Kesehatan melaporkan per 14 Desember 2023 kasus baru covid-19 bertambah 359 kasus meningkat 13% dibandingkan kemarin sehingga saat ini ada 1.499 kasus aktif covid-19.
Pelaku Perjalanan Luar Negeri (PPLN) diminta untuk melakukan PCR terlebih dahulu untuk mendeteksi virus korona varian teranyar, yani EG.1 dan EG.5.
DINAS Kesehatan (Dinkes) DKI Jakarta mempersiapkan sarana dan prasarana Laboratorium Kesehatan Daerah (Labkesda) untuk melakukan pemeriksaan PCR kasus cacar monyet (Mpox).
Pemerintah Kota Semarang juga akan melakukan tes polymerase chain reaction (PCR).
PENYAKIT yang ditetapkan menjadi pandemi memiliki sedikitnya 3 syarat dan cacar monyet tidak memilikinya.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved