Headline
Ada kelompok yang nyaman dengan kelakuan lama, ingin intervensi meski tak lagi berkuasa.
Ada kelompok yang nyaman dengan kelakuan lama, ingin intervensi meski tak lagi berkuasa.
Kumpulan Berita DPR RI
ANGKA kasus positif covid-19 di Provinsi Jawa Timur masih cukup tinggi yakni 39,24% meskipun pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) darurat telah diberlakukan. Wakil Presiden Ma'ruf Amin meminta jajaran Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 Provinsi Jawa Timur meningkatkan upaya penanganan wabah covid-19 terutama dalam koordinasi dan konsolidasi data.
"Jangan sampai misalnya gubernur tidak tahu ada berapa vaksin yang masuk," tegas Wapres saat memimpin Rapat Koordinasi Penanganan Covid-19 secara virtual bersama Gubernur, Bupati/Walikota, serta jajaran Satgas Covid-19 di wilayah Provinsi Jawa Timur, Rabu (21/7) malam.
Wapres meminta kepala daerah di Jawa Timur berkoordinasi dengan Menteri Kesehatan, Satuan Tugas Penanganan Covid-19, hingga Menteri Dalam Negeri terutama perihal ketersediaan tempat tidur atau Bed Occupancy Rate (BOR), oksigen, dan lain-lain. Sehingga, apabila dibutuhkan dapat dilakukan antisipasi secara cepat.
Ia juga mengingatkan soal penyerapan anggaran penanganan covid-19 yang dilaporkan masih rendah.
"Mohon perhatian tadi yang disampaikan oleh Menteri Dalam Negeri, banyak yang masih rendah penyerapan anggarannya untuk penanganan covid-19, karena itu saya minta ini betul-betul dipacu," pintanya lagi.
Baca juga: 33 Daerah di Jawa Timur Masuk Zona Merah Covid-19
Selanjutnya, Ia menuturkan terkait rencana pelonggaran bertahap setelah PPKM Darurat yang berlaku bagi berbagai bidang usaha seperti pedagang kaki lima (PKL) agar masyarakat tetap dapat mencari nafkah. Pelonggaran, ujar Wapres, dapat diterapkan dengan tetap menjalankan protokol kesehatan ketat.
"Supaya mereka yang mencari penghidupan harian kemudian bisa mulai kembali (berjualan), tetapi dengan protokol kesehatan yang ketat," tuturnya.
Terakhir, pemerintah, terang Wapres menerapkan pembagian level PPKM pasca-PPKM darurat. Wapres menjelaskan itu didasarkan pada penilaian atau asesmen situasi pandemi di wilayah masing-masing.
"Kalau nanti sudah diketahui (levelnya), saya minta jangan ada level yang sudah turun (menjadi) naik," tukas Wapres.(OL-5)
Pada pekan pertama Desember 2024, otoritas Jepang mencatat jumlah kasus influenza baru meningkat menjadi 44.673, meningkat sekitar 20.000 dibandingkan sepekan sebelumnya.
Pemerintah Jepang mewajibkan warganya memakai masker imbas melonjaknya kasus influenza dan Covid-19.
Kadinkes Kota Depok Mary Liziawati mengatakan beberapa hari ini kasus covid-19 di Kota Depok terus mengalami lonjakan.
Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Kurniasih Mufidayati memandang belum saatnya menerapkan kebijakan Covid-19 berbayar.
Kampanyekan kembali pemakaian masker dan vaksin booster Covid-19 merupakan salah satu upaya pencegahan yang harus dilakukan masyarakat Indonesia.
Derajat kekebalan masyarakat yang mendapatkan vaksinasi ataupun yang pernah terkena covid-19 sebelumnya dan mendapatkan vaksinasi sudah mulai menurun.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved